Pemerintah baru saja melakukan relaksasi kebijakan ekonomi nasional. Faktor masih kuatnya tekanan ekonomi global yang diprediksi masih terus berlanjut pada 2019, menjadi latar belakang lahirnya Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang diumumkan Jumat (16/11/2018).
Ada tiga kebijakan yang diperbaharui melalui Paket Kebijakan ke-16 yang dirilis akhir pekan lalu itu. Ketiga kebijakan itu adalah pertama, memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua, merelaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi). Tujuannnya, optimalisasi pelaksanaan relaksasi dan keterbukaan bidang usaha bagi PMA dengan memberikan peluang porsi saham yang lebih besar, terutama yang membawa teknologi, inovasi, efisiensi, dan perluasan ekspor.
Selain itu, juga mendorong dan memperkuat kemitraan usaha besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.
Ketiga, memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE (Devisa Hasil Ekspor) dari ekspor produk sumber daya alam--pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final pajak penghasilan atas deposito.
Tak dipungkiri, setiap lahirnya satu kebijakan dari pemerintah tak terlepas dari tekad agar pembangunan ekonomi terus berlanjut, meski setiap era pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda dan beragam.
Di sisi lain, bisa jadi respons yang muncul tidak sama. Namun, tujuannya sama, ada kesinambungan. Artinya, pembangunan ekonomi haruslah bersifat akumulatif dari pencapaian-pencapaian sebelumnya dan berorientasi jangka panjang.
Inilah landasan setiap pemerintah ketika melahirkan satu paket kebijakan. Begitu juga dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang sejak dilantik 2014 telah meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi.
Dari total 16 paket yang telah diluncurkan, sebanyak tujuh di antaranya dirilis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produktivitas. Misalnya, ketika pemerintah meluncurkan paket kebijakan jilid I, yang lebih fokus mendorong daya saing industri nasional, percepatan proyek strategis nasional (PSN), serta menggairahkan investasi di sektor properti.
Sementara itu, paket jilid II yang lebih menitiktekankan pada soal kemudahan dan penyederhanaan izin investasi dan pemberian tax holiday. Begitu juga dengan paket III, membuat skema tarif listrik yang lebih menarik minat investasi di sektor kelistrikan.
Berikutnya, paket lainnya adalah kesejahteraan pekerja (paket IV),
revaluasi aset, pajak berganda, dan bank syariah (paket V), kawasan ekonomi khusus (paket VI), industri padat karya (paket VII).
Selanjutnya, paket kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya, yakni paket jilid XII. Paket ini berisikan pemangkasan sejumlah perizinan hingga waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Tujuannya keluarnya paket jilid XII, mendongkrak peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business.
Dorong Investasi
Berkaitan dengan paket jilid XVI yang baru diluncurkan, dapat diketahui itu adalah paket kebijakan ekonomi yang lahir sebagai respons pemerintah terhadap kondisi perekonomian global yang terjadi saat ini, bahkan diprediksi masih berlanjut hingga tahun depan.
Faktor pengaruh ekonomi global yang cukup berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia itu adalah meskipun perang dagang AS Vs Cina mulai mereda, potensi perang dagang dengan negara lain muncul. Volatilitas harga minyak dan komoditas utama di pasar dunia yang masih tinggi juga membuat ekonomi global menjadi tidak pasti.
Tidak itu saja, membaiknya ekonomi AS, terutama naiknya pertumbuhan ekonomi dan turunnya pengangguran, kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang masih berlanjut dan mempengaruhi aliran modal di pasar dunia, termasuk Indonesia berupa dolar AS yang kembali ke negara asalnya.
Dibandingkan dengan negara lainnya, mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia masih patut bersyukur karena negara ini masih menikmati berkah yang cukup menjanjikan.
Indikator itu bisa terlihat dari aliran modal asing selama kurun Januari hingga November yang tercatat mencapai Rp42,6 triliun, salah satunya melalui Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp14,4 triliun.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengkonfirmasi kecenderungan positif itu. Sepanjang Januari--September 2018 (YoY), perkembangan investasi langsung asing (FDI) naik 4,3%. Bahkan, selama kurun 5 tahun terakhir, rata-rata FDI ke Indonesia mencapai US$17,2 miliar per tahun. Realisasi investasi itu 1,2% di atas negara-negara Asean, kecuali Singapura.
Tren inilah yang tidak ingin disia-siakan pemerintah. Artinya, investor asing masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Adanya sinyal positif inilah yang melatarbelakangi urgensi pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI.
Paket tersebut mencakup, pertama, perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday). Kedua, Relaksasi DNI, dan ketiga, peningkatan DHE hasil sumber daya alam.
Khusus berkaitan dengan perluasan kesempatan investasi terutama Penanaman Modal Asing (PMA), seperti disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah menilai bahwa investasi di bidang usaha yang selama ini sudah dibuka namun masih sepi peminat.
“Pemerintah perlu memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar. Selain itu, pemerintah ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia," tutur Darmin dalam kesempatan pengumuman keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI tersebut.
Keluarnya paket kebijakan ekonomi ini juga mendapatkan tanggapan positif dari kalangan pengusaha, salah satunya dari Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani. Menurutnya, ke-16 kebijakan yang telah dirilis pemerintah punya dampak jangka pendek, menengah, dan panjang.
Bahkan, dia menambahkan, pembaharuan kebijakan diharapkan dapat menarik investasi masuk lebih deras lagi dan terbukanya lapangan kerja. “Selain itu, ekonomi diharapkan terus meningkat dan kondisi nilai tukar tetap stabil. Serta dari segi perizinan usaha semakin terukur dan regulasi lebih jelas,” ujarnya berharap.
Paket kebijakan ekonomi telah diliris. Tentu kita berharap, paket ini mendorong masuknya investasi, baik domestik maupun asing, untuk menggarap peluang yang dibuka lebar berikut stimulan lainnya. Sehingga akhirnya, menaikkan pertumbuhan ekonomi semakin baik serta lapangan kerja semakin terbuka luas. Semoga. (F-1)
