Perkembangan teknologi sudah demikian cepat. Dengan menggunakan aplikasi, berbagai kebutuhan bisa dipenuhi. Semua urusan bisa diselesaikan dengan satu piranti yang ada di tangan yaitu ponsel (HP).

Tren digital ini juga merambah pada sektor keuangan. Semua yang berkaitan dengan transaksi pembayaran bisa terselesaikan melalui platform yang namanya QR code. Di Indonesia dikenal dengan quick response code Indonesia standard (QRIS).

QRIS merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau mobile banking. Bank Indonesia sudah mengeluarkan regulasi berkaitan dengan QRIS bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang diatur melalui PADG nomor 21/18/2019 tentang Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran.

Untuk implementasi QRIS, Bank Indonesia tidak bekerja sendiri. Bank sentral itu juga bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Mereka menggunakan standar internasional EMV Co--lembaga yang menyusun standar internasional QR Code untuk pembayaran.

Indonesia menilai sistem transaksi keuangan berbasis QR patut terus dikembangkan ekosistemnya. Oleh karena itu, di tengah tema sentral sistem pembayaran berbasis digital di Presidensi G20 Indonesia, negara ini menginisiasi layanan sistem pembayaraan berbasis QR antarnegara (cross-border QR) melalui interkoneksi kode QR nasional masing-masing sebagai bagian mendorong integrasi keuangan di kawasan Asean.

Pernyataan itu disampaikan oleh Doni P Joewono, Deputi Gubernur Bank Indonesia, pada sesi pertama seminar dengan tajuk “The Role and Impact of Payment Digitalization in Achieving a Truly Inclusive Development”, yang digelar Selasa (15/2/2022).

Kegiatan ini merupakan bagian dari hari kedua rangkaian side event Pertemuan Tingkat Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD) dan Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) Presidensi G20 Indonesia, yang berlangsung dari 14 Februari--19 Februari 2022.

Tingkatkan Efisiensi

Doni P Joewono juga mengungkapkan bahwa cross-border QR berperan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (LCS).

Lebih lanjut, Doni menyampaikan bahwa Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand (BOT) telah melakukan uji coba cross-border QR yang memungkinkan konsumen dan pedagang di tiga negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui kode QR secara instan.

Sesuai dengan kesepakatan Indonesia dan Thailand, kedua negara sepakat untuk menerapkan QRIS antarnegara secara komersial penuh pada kuartal I-2022. Khusus kode QR Indonesia dan Malaysia juga telah tercapai antara kedua bank sentral—Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia--menyepakati penggunaan alat pembayaran kedua negara, QRIS dan DuitNow, di semua merchant baik secara offline maupun online. Menurut rencana, fase komersial penggunaan platform itu berlaku pada kuartal III-2022.

Masyarakat di wilayah Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran ritel dengan menggunakan kode QR pembayaran nasional di Indonesia, yaitu QRIS atau QR code pembayaran Malaysia, yaitu DuitNow, pada merchant offline dan online.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Bank Indonesia, kini terdapat 15 juta merchant yang sudah menggunakan QRIS. Angka itu naik tajam dari capaian 12 juta merchant pada 2021. Bank Indonesia telah menetapkan target pengguna QRIS sebanyak 12 juta merchant pada tahun lalu.

Pasar pengguna cross-border QR berpeluang tumbuh lebih masif lagi bila pasar platform itu diperluas lagi, minimal di kawasan Asean dengan potensi populasinya yang mencapai 650 juta lebih penduduk. Itu berpeluang kian mendongkrak ekonomi sektor UMKM dan pariwisata

Pembicara lainnya di seminar itu, Abraham Adriaansz, Ketua Komite II Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), juga mendukung perluasan layanan sistem pembayaran tersebut. Menurutnya, implementasi cross-border QR merupakan insiatif masa depan dengan pendekatan hati-hati yang dapat meningkatkan nilai UMKM dan pemulihan sektor pariwisata.

Sementara itu, Wakil Ketua Aftech Harianto Gunawan menyakini bahwa akseptasi pembayaran yang luas penting bagi pembayaran digital, dan menjadi aspek penting bagi pemulihan ekonomi. “Saya menyakini, melalui platform QR Code itu mendorong pemulihan ekonomi di pelbagai belahan Indonesia terutama bagi UMKM. Namun, tantangannya bagaimana platform lebih dikenal lagi bagi pelaku UMKM. Bila dahulu mereka butuh mesin EDC, dan itu perlu investasi mahal. Nah, implementasi QRIS hanya membutuhkan ponsel untuk memulai digital payment,” ujarnya.

Pendapat senada juga diungkapkan Ketua III Kadin Indonesia Kaspar Situmorang. Menurutnya, transaksi cross-border yang lebih handal dan terjangkau dapat membantu UMKM serta perdagangan internasional, dan mendukung kemudahan wisatawan pada sektor pariwisata.

Inisiasi Indonesia sebagai bagian penguatan ekonomi digital dan bagian agenda prioritas jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia 2022. Harapannya, seluruh pelaku ekosistem pembayaran bisa memanfaatkan semua peluang dari perkembangan teknologi, termasuk ekonomi digital meskipun masih banyak kekurangannya, seperti potensi pencurian data.

Semua itu perlu dimitigasi dan diminimalkan risikonya, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan mendorong pemulihan ekonomi global, setelah sepanjang dua tahun terakhir menderita akibat wabah Covid-19.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari