Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Side Event The 66 Session of The Commission on The Status of Woman, Rabu 16 Maret 2022 lalu menceritakan bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan perempuan.

Statistik Database Global Findex Bank Dunia pada 2017 menunjukkan, akses perempuan terutama dalam hal kepemilikan ternyata 7 persen di bawah laki-laki. Kepemilikan perempuan hanya 65 persen atau lebih rendah dibandingkan 72 persen untuk laki-laki. Kesenjangan itu relatif sangat rendah dibandingkan pada 2011 yang kesenjangannya sekitar 8 persen.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan, inklusi keuangan menjadi pendorong utama yang sangat penting untuk mencapai inklusivitas ekonomi terutama kesetaraan bagi perempuan.

Dorongan kesetaraan gender ini akan dilakukan, salah satunya, melalui Presidensi G20 Indonesia yang bertema Recover Together, Recover Stronger.

“Anda tidak dapat pulih bersama, kecuali setengah dari populasi (perempuan) dapat memperoleh akses keuangan,” ujarnya.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dorongan bagi potensi-potensi perempuan akan memberikan implikasi lebih signifikan bagi ekonomi, yakni menambah 28 triliun dolar AS atau 26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. “Jika potensi perempuan kita sadari sepenuhnya, implikasinya bagi ekonomi global akan lebih signifikan, 28 triliun dolar AS atau 26 persen dari PDB,” katanya seperti dikutip Antara.

Sri Mulyani mengatakan jumlah itu akan cukup untuk mengganti kerugian ekonomi global selama dua tahun terakhir akibat adanya pandemi Covid-19. Tambahan 28 triliun dolar AS bagi ekonomi global akan tercipta lantaran perempuan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan mengingat sebagian besar usaha kecil dan menengah biasanya dimiliki dan dijalankan oleh perempuan.

Menurutnya, di beberapa belahan dunia perempuan bahkan tidak dapat memiliki aset atas nama mereka. Sehingga, mereka tidak memiliki aset untuk menjadi jaminan atas akses mereka ke layanan keuangan kredit tertentu.

Kendala lainnya adalah literasi dan pengetahuan keuangan, termasuk kemampuan untuk mengakses layanan keuangan karena jarak serta kendala lainnya. Sementara itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah Indonesia selama ini tidak hanya memberikan kesempatan yang besar untuk akses pada keuangan formal, pemerintah juga mempromosikan pengarusutamaan gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia.  

Bahkan, Menkeu Sri menambahkan, dukungan terhadap perempuan juga telah dilakukan dengan berbagai format, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk perlindungan sosial. Ia memberi contoh, ditransfer langsung secara tunai dari pemerintah kepada 10 juta keluarga PKH dengan menggunakan nama rekeningnya anggota keluarga wanita dalam rumah tangga.

“Maka dengan itu, setidaknya kita menciptakan inklusi keuangan dengan mengizinkan perempuan membuka rekening agar mereka bisa menerima transfer dari pemerintah,” jelas Sri Mulyani, yang tertulis dalam berita di website kemenkeu.go.id.

Selain itu pemerintah juga memberikan dukungan terutama bagi seorang pekerja wanita, khususnya pekerja migran yang ada di luar negeri, untuk mendapatkan haknya dan memberikan perlindungan. Dalam hal permodalan usaha pun pemerintah juga memperkenalkan program kredit Ultra Mikro (UMi) bagi perempuan pemilik usaha kecil.

Ada tujuh bidang prioritas dalam strategi inklusi keuangan bagi perempuan. Pertama, pendidikan dan literasi keuangan. Kedua, mendukung perempuan pemilik usaha kecil menengah. Perlu diketahui, 60 juta usaha kecil menengah di Indonesia lebih dari 50%-nya dimiliki oleh wanita, terutama ukuran perusahaan yang lebih kecil.  

Ketiga, layanan keuangan digital untuk wanita. Strategi keempat adalah memperluas akses asuransi dan dana pensiun. Strategi kelima adalah memberikan perlindungan konsumen.

Strategi keenam dalam strategi inklusi keuangan Indonesia adalah memberikan dukungan yang komprehensif bagi pengasuh perempuan. Strategi ketujuh adalah mengumpulkan database sekaligus membuat data terpilah menurut jenis kelamin.  

Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan pengukuran sejauh mana dukungan bagi perempuan Indonesia memberikan manfaat sekaligus untuk mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan. Sejauh ini, perempuan lebih banyak dikecualikan dari layanan keuangan karena berbagai faktor seperti di beberapa negara mereka tidak memiliki kartu identitas. Tanpa kartu identitas, akan kesulitan mengakses lembaga keuangan.

“Selain tujuh strategi inklusi keuangan tersebut, pemerintah Indonesia juga memberikan beberapa program untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.  Ada anggaran responsif gender ini sudah diadopsi oleh Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan kita selama satu dekade terakhir.  Inisiatif ini juga akan memungkinkan kita untuk menandai atau mengidentifikasi bagaimana program pemerintah yang responsif gender,” kata Menkeu.

Sebagai Presidensi G20, upaya mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga dilakukan dalam diskusi para pemimpin dunia pada finance track dan sherpa track. Indonesia mempromosikan Women-20 (W20), engagement group G20 yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong adopsi komitmen G20 dalam isu perempuan.

W20 fokus pada empat isu prioritas, yakni diskriminasi dan kesetaraan perempuan, inklusi ekonomi untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari