G20
  Delegasi W20 berfoto bersama di Danau Toba. Diskominfo Sumut

Komunike Toba W20 untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

  •   Rabu, 27 Juli 2022 | 07:45 WIB
  •   Oleh : Administrator

Presidensi G20 Indonesia ingin menciptakan nilai tambah ekonomi dan memberdayakan perempuan dalam ekonomi baru.

Kota Parapat di tepian Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, menjadi saksi lahirnya komunike dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Women20 (W20 Summit) yang berlangsung 19--21 Juli 2022.

Pertemuan tersebut sekaligus menandai lahirnya “Toba Track”, sebagai komitmen dari W20 untuk memberikan aksi nyata dalam pemberdayaan perempuan secara global. W20 menjadi engagement group pertama Presidensi G20 2022 yang menyelesaikan komunike sekaligus menggelar KTT di kawasan sejuk dan eksotis, Danau Toba.

Kawasan destinasi pariwisata superprioritas Danau Toba dipercaya menjadi tuan rumah KTT W20 untuk menunjukkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi lokal kepada peserta G20 dan organisasi internasional lainnya. Saat penutupan KTT W20, Kamis (21/7/202), Co-Sherpa G20 Presidensi Indonesia Raden Edi Prio Pambudi menerima komunike dari wakil W20 untuk seterusnya diajukan ke KTT G20 pada November 2022.

Saat memberikan sambutan penutupan KTT W20, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku pengampu Sherpa Track G20 2022, optimistis bakal ada sinergi yang kuat di antara negara-negara anggota G20 dengan W20 untuk berbagi solusi dan program kerja dalam mencapai strategi global yang lebih inklusif dan tangguh.

Engagement group W20 mulai diinisiasi pada KTT G20 2014 di Brisbane, yang didukung dengan pembentukan W20 selama kepresidenan Turki pada 2015. Sejak itu, para pemimpin G20 berkomitmen dan menargetkan mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25 persen pada 2025.

Berpatokan kepada komitmen tersebut, melalui Presidensi G20 2022, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk fokus pada penyampaian aksi nyata khusus dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

Presidensi G20 Indonesia 2022 telah mengidentifikasi dua prioritas utama untuk pemberdayaan perempuan. Tujuannya, untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan memberdayakan perempuan dalam ekonomi baru.

Pertama, mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) milik perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam transformasi ekonomi berbasis digital yang inklusif. Lalu yang kedua, berinvestasi dalam keterampilan digital. Khususnya meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam industri sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, dalam sambutan penutupan KTT W20, meyakini bahwa hasil dari KTT W20 akan semakin memperdalam pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pemulihan ekonomi global. Dia juga berharap, seluruh sistem perekonomian saat ini dan yang akan datang dapat mengarah pada perbaikan kebijakan dan regulasi.

"Khususnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian melalui UMKM milik perempuan," ucapnya.

Chair W20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi menyampaikan, W20 adalah engagement group pertama dari Sherpa Track dan Finance Track G20 Presidensi Indonesia yang mengadakan KTT bersamaan dengan selesainya komunike. “Keberhasilan ini menunjukkan perempuan berperan penting dan akan terus berada di garda terdepan untuk perubahan yang lebih baik. Tidak berhenti di sini, W20 akan terus berjuang untuk memastikan pemberdayaan perempuan berada pada fokus utama,” ungkapnya.

Isi Komunike

Dalam penutupan KTT W20 Presidensi Indonesia itu seluruh delegasi yang hadir telah menyepakati hasil akhir dari komunike yang akan diteruskan ke KTT G20 mendatang. Terdapat tiga poin penting yang direkomendasikan kepada G20.

Pertama, menindaklanjuti komitmen yang telah disampaikan sebelumnya pada Deklarasi Pemimpin G20 2021 melalui W20 Roadmap of Rome. Yaitu, meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan perempuan.

Kedua, mendorong terbentuknya Jaringan Data Gender G20 dan Dasbor Hasil Rekomendasi dari W20 yang mencakup transparansi data dan pemantauan kinerja yang akan menunjukkan tindak lanjut terbaik dan mendorong penyusunan kebijakan yang didasari pada bukti nyata. Ketiga, mengembangkan atau meningkatkan national strategies on gender equity and equality (NSGEE) sejalan dengan perjanjian hak asasi manusia, berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan di keluarga, masyarakat, dan ekonomi, termasuk di dalamnya mewujudkan kesetaraan di negara-negara G20.

Dalam mendorong percepatan tercapainya tiga poin tersebut, maka ada lima fokus prioritas yang dirumuskan dalam komunike W20 Presidensi Indonesia. Prioritas pertama, berkaitan dengan nondiskriminasi dan kesetaraan. Antara lain berbicara mengenai penghapusan undang-undang, kebijakan, sistem, dan layanan yang diskriminatif yang menghambat perempuan dan anak perempuan di semua pengembangan sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, teknologi, energi, serta dalam kehidupan pribadi, publik, dan politik.

Adapun, prioritas kedua, mengenai UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan. Salah satu yang diusulkan adalah mempromosikan kerangka kerja dan ekosistem kebijakan kewirausahaan perempuan yang akan mempercepat pertumbuhan UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan. Lalu, menyediakan akses ke keuangan hingga pasar, memberikan peluang dan insentif bagi UMKM milik dan dipimpin perempuan. Agar bisa, berpartisipasi dalam lebih banyak sektor seperti inovasi digital; artificial intelligence; teknologi hijau dan biru; energi hijau; serta sains, teknologi, rekayasa, budaya, matematika (STEAM).

Prioritas ketiga, mengangkat respons kesehatan yang mengutamakan kesetaraan gender. Salah satu poin yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi perempuan dan anak perempuan. Dengan menciptakan, layanan kesehatan dan kesejahteraan baru yang mencakup pemeliharaan, kondisi hidup, air, sanitasi, dan kebersihan, yang berdampak pada kesehatan perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional. Selain itu, memajukan distribusi vaksin dan obat-obatan secara global dengan pengabaian WTO/TRIPS.

Prioritas keempat, mengenai perempuan pedesaan. Salah satu yang diangkat pada prioritas ini adalah penghapusan ketidaksetaraan akses partisipasi perempuan di pedesaan dalam hal ekonomi dan fokus tambahan pada ketidaksetaraan bagi perempuan yang terlibat dalam pertanian. Caranya dengan meningkatkan investasi infrastruktur inklusif di daerah pedesaan sebesar 25 persen, memastikan akses perempuan ke transportasi, air, listrik, energi bersih, input dan subsidi pertanian, konektivitas, layanan digital, pendidikan dan perawatan kesehatan, pada 2030.

Prioritas kelima, berbicara mengenai perempuan penyandang disabilitas. Salah satu poin yang diangkat adalah mengharuskan pengusaha untuk membuat penyesuaian yang wajar untuk mendorong partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam angkatan kerja.

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari