Tema pembangunan (development) menjadi satu hal penting di arena G20. Di bawah Presidensi Indonesia, isu development ini diampu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan Nasional (KPPN/Bappenas). Setelah tiga kali menyelenggarakan pertemuan Development Working Group (DWG), Kementerian PPN/Bappenas menghelat pertemuan tingkat menteri di Sheraton Belitung Resort, Tanjung Kelayang, Belitung, pada 7--9 September lalu.

Tak kurang dari 22 negara mengirim utusannya ke Belitung, termasuk beberapa negara undangan khusus di luar negara G20. Sejumlah  lembaga internasional seperti Bank Dunia, OECD, Asian Developmen Bank (ADB) pun mengirim utusan. Hampir seribu orang anggota delegasi merapat ke area wisata Tanjung Kelayang, melalui Bandara Internasional Hanandjoeddin, Tanjung Pandan. Hampir sepanjang pekan lalu, Ballroom Sheraton Belitung Resort ramai dengan berbagai aktivitas.

Pertemuan tingkat menteri itu berjalan lancar. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan catatan bahwa pertemuan tingkat menteri pembangunan G20 tersebut menegaskan komitmen dan relevansi G20 sebagai forum utama, untuk kerja sama ekonomi internasional yang bertujuan mempersempit ketimpangan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan global.

“Forum ini ialah kali kedua dalam sejarah G20, kita mengumpulkan seluruh Menteri Pembangunan dari negara-negara G20, negara undangan, dan kepala organisasi internasional untuk menyatukan komitmen  bersama dalam mendukung aksi pembangunan,” ujar Menteri Suharso di Belitung, Kamis (8/9/2022). Di bawah Presidensi Indonesia, perencanaan  pembangunan menjadi isu yang prioritas.

Pemilihan Belitung sebagai tempat penyelenggaraan Development Ministerial Meeting (DMM) G20 itu bisa dimaksudkan untuk memberikan pesan berganda. Pertama, memberikan bukti pemerataan pembangunan, dan Belitung telah lahir kawasan resor yang berkelas dunia. Pesan lainnya, Belitung merepresentasikan proses transisi pembangunan nyata, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif penambangan timah, menuju pengembangan sektor turisme yang inklusif dan berkelanjutan.

‘’Ini pencapaian pembangunan tidak mungkin terwujud dalam satu malam. Dibutuhkan komitmen kuat, kebijakan konkret, dan konsistensi pemerintah untuk mencapai tahapan transisi. Inilah kesan yang ingin kami sampaikan kepada para Menteri Pembangunan G20 dan seluruh delegasi,” urai Menteri Suharso.

Pertemuan para Menteri Pembangunan G20 itu sendiri membahas sejumlah isu pembangunan. Yang paling mengemuka ialah isu percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Tema itu berkaitan dengan isu perluasan skala pembiayaan inovatif yakni blended finance, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM.

Tema lainnya terkait optimalisasi perlindungan sosial adaptif, hingga transformasi ekonomi dengan implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru (kelautan). Pada isu terakhir ini skemanya dirancang melalui pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim.

Para Menteri Pembangunan G20 pun menyatakan kesiapan bermitra dengan negara berkembang, organisasi internasional,  bank pembangunan multilateral, dan pemangku kepentingan lain, untuk melaksanakan kerja sama pembangunan internasional, mencakup riset kebijakan, platform dialog, kerja sama utara-selatan, serta kerja sama selatan-selatan dan triangular.

“Sebagai salah satu kontribusi yang konkret, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi pembentukan Global Blended Finance Alliance,” ujar Menteri Suharso. Dengan begitu, problem pembiayaan yang kerap mengganjal isu-isu ekonomi hijau dan biru, ada solusinya.

Forum DMM G20 itu sendiri menjadi puncak dari pelaksanaan DWG Meeting, yang sebelumnya telah diselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Rangkaian DWG itu pun menyepakati dan merumuskan dua dokumen keluaran atau deliverables, yaitu G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, serta G20 Principles to Scale up Blended Finance in Developing Countries.

Menyikapi tensi geopolitik yang meletup dari medan perang Ukraina, yang kini seolah membelah masyarakat internasional, beserta implikasi negatif yang ditimbulkan, forum DMM 2022 ini memberi catatan  khusus. Catatan dari DMM 2022 itu menyatakan bahwa penyelesaian tantangan pembangunan membutuhkan kolaborasi, multilateralisme yang lebih inklusif dan optimal, melalui perumusan aksi kolektif.

‘’Di tengah maraknya tantangan serta perbedaan pendapat dalam menyikapi tantangan itu, bukan hal yang mudah untuk menemukan titik tengahnya. Walau begitu, sekali lagi, saya bangga, Menteri-Menteri Pembangunan  G20 dapat hadir dan membahas isu-isu krusial dalam sektor pembangunan, khususnya dengan mengedepankan perspektif negara-negara berkembang,” kata Menteri Suharso.

Development Working Group

Sebelumnya, sebagai focal point DWG, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan DWG meeting pertama di Jakarta pada 24-25 Februari 2022. Berlanjut ke DWG meeting kedua di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022 secara hibrida. Agenda ketiga, 3rd DWG meeting di Bali pada 10--12 Agustus 2022.

DWG merupakan kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan membahas isu-isu pembangunan pada negara berkembang, negara tertinggal (least developed countries/LDC) dan negara kepulauan (small island developing states/SIDS).  Adapun DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010. Tugas utamanya, membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan.

DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan lalu merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah. Hal tersebut terkait upaya mitigasi krisis finansial global.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas. (1) Memperkuat pemulihan dari pandemi Covid-19 dan memastikan resiliensi untuk negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, perlindungan sosial adaptif, dan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon. (2) Meningkatkan upaya pembiayaan swasta dan campuran dalam pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan;

Berikutnya, (3) Memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan; dan (4) Mengoordinasikan kemajuan pencapaian SDGs di G20 dan pemutakhiran komitmen pembangunan G20.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari