Sejumlah persiapan menuju pertemuan puncak pemimpin ekonomi dunia yang tergabung ke dalam G20, awal November 2022, di Nusa Dua, Bali, terus dimatangkan. Sebagai bagian Sherpa Group, negara-negara yang tergabung ke grup perdagangan, investasi dan industri turut dalam persiapan itu.

Mereka sudah melampaui pertemuan maraton mulai pertemuan pertama dan kedua G20 Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) di Solo. Di pertemuan ketiga, TIIWG di Nusa Dua, Bali, yang berlangsung sejak 19 hingga 20 September 2022, TIIWG telah mampu menuangkan pernyataan menteri (ministerial statement) dan memuat komitmen negara anggota G20 terkait enam isu prioritas di bidang perdagangan, investasi, dan perindustrian.

Keenam isu prioritas TIIWG adalah, pertama, peran sistem perdagangan multilateral untuk akselerasi pencapaian sustainable development goals (SDGs). Kedua, perdagangan digital dan rantai nilai global yang berkelanjutan (sustainable global value chains/GVCs).

Ketiga, industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui industri 4.0. Keempat, respons perdagangan, investasi, dan industri terhadap pandemi. Kelima, arsitektur kesehatan global, dan keenam mendorong investasi berkelanjutan dalam rangka pemulihan ekonomi global.

Khusus pertemuan Trade, Investment, and Industry Ministrial Meeting (TIIMM G20) akan dihadiri oleh delapan menteri dari negara anggota G20, yaitu Kanada, Prancis, India, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Inggris. Selain itu, hadir juga 12 pejabat setingkat menteri dari negara anggota G20 lainnya, termasuk Rusia dan Amerika Serikat serta tujuh menteri dari negara undangan, yaitu Kamboja, Spanyol, Fiji, Selandia Baru, Rwanda, Singapura, dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

Adapun total delegasi yang hadir dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Ketiga TIIWG dan TIIMM G20 sebanyak 268 delegasi, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Mereka merupakan perwakilan negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional.

Dalam kesempatan pembukaan TIIMM G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (22/9/2022), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya investasi berkelanjutan dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata.

Bahlil, selaku co-chairman dari TIIMM G20, mengungkapkan adanya berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan. Salah satunya, yaitu harus adanya kontribusi investasi terhadap hilirisasi.

Melalui hilirisasi, maka negara-negara berkembang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara maju.

"Penting saya tegaskan bahwa negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak seperti yang telah dilakukan dahulu oleh negara-negara maju," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kolaborasi antara investor besar dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal perlu didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi yang inklusif.

Dia menegaskan, investasi membutuhkan keadilan. Menurut Bahlil, saat ini masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dan negara maju di bidang energi hijau, termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

"Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya 1/5 saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, ke depan perlu adanya kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang antara negara maju dan berkembang," tuturnya.

Bahlil menerangkan pentingnya dukungan negara G20 untuk mengadopsi kompendium, sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan impelementasi strategi dalam menarik investasi yang berkelanjutan. Memanfaatkan momentum Presidensi G20, Bahlil juga mengajak negara-negara G20 untuk bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia demi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

"Singkatnya, G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari; khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok-kelompok miskin dan rentan," ujarnya.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari