Presidensi G20 Indonesia 2022 akan memperkokoh kembali kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia berupaya memperjuangkan kepentingan negara berkembang agar mendapatkan dampak positif dari sidang-sidang pertemuan yang digelar selama satu tahun terakhir.

Mengingat perkumpulan negara-negara berpengaruh ini mempunyai dampak yang sangat besar dalam perekonomian global maupun sektor-sektor lainnya. Seturut dengan tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Menjadi Lebih Kuat”, Presidensi G20 Indonesia mendorong upaya bersama untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam beberapa hari ke depan, puncak dari Presidensi G20 akan digelar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 atau G20 Summit di Bali pada 15-16 November 2022. Namun begitu, perhelatan ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal, membuka kesempatan kerja sama dalam bidang perdagangan, hingga menggalang kerja sama soal isu-isu perkotaan.

Setidaknya ada lima isu yang bisa diusung oleh para pemimpin daerah terkait penyelenggaraan KTT G20. Seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dalam Jumpa Pers G20Updates yang disiarkan virtual, Selasa (18/10/2022), di Jakarta, bertajuk "Merayakan Kepemimpinan Indonesia di G20", kelima isu itu pertama adalah terkait masalah pariwisata, daerah-daerah harus berbenah menjelang KTT G20 untuk lebih mengenalkan destinasi-destinasi unggulannya.

“Untuk mengenalkan destinasi pariwisata, 500 kota/kabupaten harus berbenah, bersiap-siap untuk mendapatkan efek-efek limpahan dari pertemuan ini,” kata Bima, yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Kedua, ajang penyelenggaraan KTT di Bali juga membuka kesempatan kerja sama perdagangan antardaerah ketika mereka bertemu dalam pertemuan-pertemuan terkait G20. Ketiga, G20 memberikan banyak manfaat terkait isu perkotaan, yakni membuka kerja sama yang lebih intens terkait isu perkotaan, transportasi, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan SDGs.

Keempat, membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang sangat strategis di bidang perdamaian dunia. Dengan begitu, peran pemerintah daerah bisa mendorong perdamaian tidak hanya di tingkat pemerintah, melainkan juga sebagai warga negara.

Kelima, isu kepemimpinan muda, di mana G20 bisa dimanfaatkan oleh kelompok muda melalui berbagai macam kegiatan. Terlebih Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi bersama kota-kota lain di dunia.

“Kepemimpinan formal bermunculan seperti wali kota muda, bupati muda, maupun anak-anak muda, pemimpin komunitas yang memimpin secara informal,” lanjut Wali Kota Bima Arya.

Adapun spirit kepemimpinan Indonesia dalam G20 juga terus digaungkan di berbagai kegiatan Apeksi, termasuk misalnya telah menggelar acara untuk kepemimpinan muda di Bandung, Bogor, Padang dan selanjutnya menyusul di Solo pada 28 Oktober nanti.

Sementara itu, dalam isu perkotaan, Apeksi banyak mengelaborasi isu konsolidasi perkotaan termasuk implementasi pembangunan berkelanjutan atau SDGs.“Pemerintah kota melalui Apeksi ini menyelenggarakan pemeringkatan atau indeks dari SGDs,” jelas Bima.

Melalui pemeringkatan ini, capaian SDGS dari masing-masing kota bisa diketahui. Sedangkan untuk menjawab isu pariwisata dan perdagangan, Apeksi melakukan promosi mengenai potensi kedua bidang di berbagai forum regional dan global, dengan membawa bendera kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun 2022.

Satu hal, menurut Bima, masing-masing isu telah memiliki forum. Sehingga, mempermudah koordinasi, promosi, dan komunikasi. Misalnya di Solo dihelat smart city forum dan di Singkawang Kalimantan Barat diselenggarakan forum untuk membahas infrastruktur ibu kota baru.

Selanjutnya Bima berharap, Apeksi bisa menjadi penghubung di tingkat nasional dalam G20, untuk kemudian mampu menurunkan kelima isu di atas kepada para kepala daerah atau pemerintah kota.

“Isu apa saja ini yang saat ini yang menjadi fokus bisa kemudian teman-teman wali kota mengartikulasi di daerah masing-masing dengan spirit yang sama, jadi key word-nya, kata kuncinya adalah harus ada orang-orang yang menjembatani, memberikan update isu-isu di tingkat G20 untuk diturunkan ke informasinya ke perkotaan," jelas Wali Kota Bogor itu.

Pada kesempatan tersebut, selaku Ketua Apeksi mengajak semua bupati dan wali kota untuk menjemput bola mengambil peran di G20 sehingga daerah bisa memaksimalkan manfaat atas kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun ini.

Sementara itu, potensi kegiatan G20 dalam mendorong perekonomian daerah sudah dihitung oleh pemerintah. Menurut laporan Bank Indonesia, dari kegiatan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama di 2020, telah memberikan kontribusi terhadap okupansi hotel di ITDC di Kawasan Nusa Dua sebesar 23,56 persen. Setahun kemudian, okupansi hotel di pertemuan sejenis pada 2021 naik menjadi 45,96 persen.

Dari gambaran di atas, harapannya penyelenggaraan KTT G20 awal November 2022 akan memberikan dampak perekonomian bagi Provinsi Bali dan provinsi di Nusa Tenggara (Balinusra). Beberapa agenda Working Group dan Side Event G20 telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dampak infrastruktur untuk agenda G20 juga dirasakan daerah. Pemerintah pun sudah menghabiskan dana untuk memperbaiki dan mempercantik kawasan Nusa Dua sebagai lokasi utama penyelenggaraan kegiatan KTT G20. Dana yang telah dihabiskan itu mencapai Rp526,54 miliar.

Sebelumnya, perbaikan infrastruktur, sarana, dan prasarana di lokasi kegiatan G20 juga telah dilakukan, antara lain, di Danau Toba, Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Mandalika, Manado, dan Labuan Bajo.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

Redaktur: Ratna Nuraini