Labuan Bajo, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan lokakarya (workshop) mengenai identifikasi langkah-langkah dalam menyeimbangkan kepentingan multistakeholder pada arus data lintas batas (Identification of Measures in Balancing Interest of Multistakeholder on Cross Border Data Flows), bertujuan memfasilitasi upaya kolaboratif anggota Digital Economy Working Group (DEWG) dengan multistakeholder, agar dapat memanfaatkan data untuk kepentingan semua.
Lokakarya itu digelar pada hari ketiga Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting G20, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/7/2022).
“Saya sangat berharap acara itu dapat memajukan diskusi kita untuk membayangkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang kerangka Data Free Flow with Trust (DFFT) atau arus data bebas dengan kepercayaan dan Cross-Border Data Flow (CBDF) atau arus data lintas batas negara,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen Kominfo) sekaligus Chair DEWG G20, Mira Tayyiba saat membuka lokakarya.
Menurut Sekjen Mira, penyelenggaraan lokakarya itu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa internet adalah milik semua orang, tidak hanya pemangku kepentingan terpilih.
Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, maka setiap delegasi DEWG G20 yang hadir memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data.
“Sebagai forum internasional utama tentang isu-isu ekonomi, G20 secara konsisten mengajukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan data,” imbuhnya.
Lebih lanjut Sekjen Mira menuturkan, di antara inisiatif tersebut adalah masalah DFFT dan CBDF yang diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.
Diskusi tersebut berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital dari kepresidenan sebelumnya yang kemudian diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Presidensi G20 Indonesia.
“Dengan meningkatnya risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi kami (DEWG) tentang data,” tuturnya,
Dalam rangka mengatasi berbagai isu bergulir agenda pemanfaatan data di masyarakat, lanjutnya, isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital.
Misalnya, seperti dalam mendukung pemulihan pasca-COVID-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
Lokakarya diharapkan bisa mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFFT dan CBDF.
“Kami yakin bahwa hal itu dapat dicapai dengan memfasilitasi pertimbangan tentang nilai-nilai dan pendekatan yang mendasari pemerintah, masyarakat sipil dan pelaku industri melalui identifikasi kesamaan, komplementaritas, dan elemen konvergensi di seluruh instrumen nasional, regional dan multilateral untuk mendorong interoperabilitas di masa depan,” ujarnya.
Selain itu, katanya, lokakarya itu juga memainkan peran penting bagi pengembangan Rancangan Deklarasi Menteri atau Paket Bali yang akan digelar pada September 2022 mendatang.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG G20 mendorong semua pemangku kepentingan yang hadir secara fisik dan virtual untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran pandangan dan pemahaman yang akan datang.
“Dengan itu, saya sangat berharap lokakarya hari ini dapat menjadi momen bagi kita untuk saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF,” pungkasnya.
Lokakarya itu dihadiri oleh Sektretaris Jenderal Kominfo sekaligus Chair DEWG G20 Mira Tayyiba, Juru Bicara Menteri Kominfo sekaligus Alternate Chair DEWG Dedy Permadi, dan seluruh delegasi DEWG G20 2022, baik secara luring maupun daring.
Foto: Ryiadhy Budhy Nugraha/ InfoPublik
