Nusa Dua, InfoPubik - Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Dalam era digital yang masif saat ini, upaya transformasi ekonomi juga penting untuk menjadi fokus utama. Indonesia akan terus mendorong pemanfaatan renewable energy dengan mengedepankan prinsip–prinsip berkelanjutan dalam upaya mentransformasi ekonomi Indonesia.

Managing Director of Operations World Bank Axel van Trotsenburg mengatakan dukungan World Bank terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak lama melalui berbagai program kerja sama. Dengan adanya kebutuhan global untuk menangani perubahan iklim.

"Saat ini, World Bank siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro,” kata Trotsenburg di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia saat ini sedang mengembangkan energi hydro di kawasan Kalimantan Utara.

"Nantinya listrik yang dihasilkan tidak hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, namun dapat dijual ke Brunei Darussalam dan Filipina,” ungkap Menko Airlangga. Lebih lanjut, World Bank juga siap membagikan pengalaman dan keahliannya kepada Indonesia.

Indonesia saat ini tengah gencar mempromosikan transisi energi terbarukan. Teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR) dan penggunaan energi primer green amonia, menjadi salah satu opsi yang kini tengah dikembangkan untuk menurunkan emisi karbon pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Teknologi yang punya potensi untuk digunakan pada sejumlah PLTU itu, merupakan bagian dari upaya untuk dekarbonisasi yang ditimbulkan dari pembakaran batu bara.

Dengan alasan itulah PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dengan PT Indo Raya Tenaga (IRT) sepakat untuk menjalin MOU “Join Study co-firing of 60 persen Green Amonia at SCR-equipped USC Power Plant of Jawa 9&10”. Penandatanganan kesepakatan itu di lakukan di sela-sela rangkaian B20.

Hartarto Wibowo, Direktur Coorporate Planing & Business Development PLN menuturkan, kerjasama antara PLN Enjiniring, anak usaha PLN dengan IRT sebagai pengambang PLTU Jawa 9&10 itu ditujukan untuk kemungkinan penggunakan energi primer green amonia sebagai bahan bakar PLTU sebanyak 60 persen karena Jawa 9&10 sudah dilengkapi teknologi SCR.

“Kami harap studinya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan menjadi cara kita agar coal power plant pun akan lebih ramah lingkungan,” tuturnya.

Menurutnya, feasibility study yang dijalankan bisa rampung dalam waktu tiga bulan ke depan. Setelah itu hasilnya bisa dipresentasikan ke Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM).

PLTU Jawa 9&10 adalah pembangkit Ultra Super Critical peraih penghargaan sebagai satu-satunya pembangkit di Indonesia. PLTU ini memasang peralatan pengontrol emisi terlengkap dengan adanya Flue Gas Desulfurization, Electro-Static Precipitator, Low NOx burner dan Selective Catalytic Reduction.

“Mengapa kami mau pakai SCR, karena kami mau berbeda dengan yang lain. Jadi PLTU yang menggunakan teknologi Ultra Super-Critical USC dan juga SCR ya, Cuma satu yakni PLTU Jawa 9 dan 10,” kata Presiden Direktur PT Indo Raya Tenaga Peter Wijaya di kesempatan sama.

Dengan studi bersama ini, PLTU Jawa 9&10 nantinya akan siap untuk co-firing amonia hijau yang signifikan pada saat dan jika arahan PLN tentang sumber bahan bakar alterrnatif tersebut tersedia di masa mendatang. “Target kami kami adalah siap, jadi apabila PLN ingin menetransisikan energi batubara ke green amoni, PLTU ini sudah siap,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana mengatakan, sejauh ini sudah ada upaya keras baik dari pemerintah maupun PLN dalam melakukan dekarbonisasi untuk PLTU. Apa yang dilakukan pengelola PLTU Jawa 9&10 dengan teknologi SCR yang menggunakan 'green ammonia' menjadi satu opsi yang dikaji serius. Dia berharap kajian ini juga tidak lama dilakukan.

“Tak ada yang salah dengan batu bara, karena sebagai produk ia bermanfaat. Hal yang kita hindari adalah batubara itu kan ujungnya ada C02. Karena itu kita harus cari cara bagaimana agar emisinya bisa berkurang atau terserap,” ujarnya.

Dadan menegaskan, saat ini pemerintah tengah aktif mendorong berbagai upaya dan kajian untuk menjalankan kebijakan nol emisi karbon atau Net Zero Emissions (NZE)."Seluruh alternatif kita jalani, arahnya bagaimana caranya kita meredam CO2. Ujungnya tidak ada CO2 yang keluar," kata Dadan.