Komitmen terhadap pembangunan infrastruktur masih menjadi pilar kebijakan Pemerintah Joko Widodo di periode keduanya. Selain terus memperbaiki infrastruktur di Pulau Jawa, pemerintah pun sangat perhatian terhadap pembangunan di luar Pulau Jawa.
Salah satu pembangunan infrastruktur itu adalah membangun sejumlah jaringan rel kereta api di pelbagai daerah di Tanah Air. Jaringan KA baru telah dibangun, terutama di beberapa daerah luar Pulau Jawa, seperti Sulawesi dan Kalimantan serta pengembangan KA di Sumatra, tujuannya untuk memperluas cakupan layanan KA.
Khusus berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api, menurut data Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pemerintah menargetkan jalur kereta api (KA) yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer (km). Adapun panjang jalur KA yang beroperasi saat ini baru mencapai 6.000 km.
Harus diakui pencapaian itu masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus membangun jalur KA, terutama di luar Jawa. Wajar saja, bila komitmen pemerintah untuk untuk menggenjot pembangunan infrastruktur itu di luar Pulau Jawa cukup kuat.
Ditjen Perkeretaapian juga menyebutkan guna merealisasikan target jalur KA 13.000 km pada 2030 itu, dibutuhkan pendanaan besar mencapai USD65,5 miliar, yang terbagi atas pembangunan infrastruktur senilai USD30 miliar dan pengadaan kereta senilai USD35,5 miliar.
Sayangnya, kemampuan pemerintah untuk menopang pembangunan itu dari dana APBN hanya akan berkontribusi sekitar 36%. Sisanya 64% akan diupayakan melalui pendanaan BUMN dan swasta. Atau dikenal dengan istilah skema PPP (public private partnership).
Kita tentu mengapresiasi upaya-upaya tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mencukupi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana konektivitas kereta api yang andal serta memadai.
Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dan kelancaran distribusi komoditas pun mampu terdukung, yang secara bertahap akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang terlayani jasa kereta api.
Tak dipungkiri, pilihan terhadap moda ini adalah sudah sangat tepat karena sejak dulu kereta api telah menjadi moda transportasi darat yang digemari masyarakat. Persepsi itu wajar saja, sebab sarana ini memiliki banyak kelebihan.
Di samping soal ketepatan waktu berangkat dan tiba, kereta api mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar untuk sekali perjalanan. Faktor inilah yang mendorong pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk kian meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang kereta api agar lebih maksimal melayani masyarakat.
Papua Barat
Jalur kereta api di Papua Barat adalah salah satu infrastruktur yang tengah digarap oleh pemerintah. Tahun ini diharapkan bisa dimulai. Saat ini, studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan rencana kerja pengadaan tanah dan pemukiman diklaim telah dilaksanakan.
"Tahun ini sebisa mungkin ground breaking (peletakan batu pertama) akan dilaksanakan. Kami terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian," ujar Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Max L Sabarofek, dilansir Antara, Senin (6/1/2020).
Max menjelaskan pembangunan infrastruktur kereta api akan dimulai dari Sorong. Pada tahap pertama, pembangunan akan terbentang sepanjang 75 kilometer.
"Kami mulai dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, hingga Ayamaru di Kabupaten Maybrat," imbuh dia.
Sebagai informasi, sebuah tim survei sudah mendata soal lahan dan bangunan termasuk pembebasan lahan di lapangan.Harapannya, anggaran pembangunan jalur kereta api itu berasal dari provinsi, kota/kabupaten, serta pemerintah pusat dalam pembebasan lahan tersebut.Secara keseluruhan, jalur kereta api yang akan dibangun dari Sorong menuju Manokwari mencapai 500 kilometer.
Pembangunan jalur kereta api nantinya dimulai dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong. Selanjutnya Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat kemudian menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni hingga tembus di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Manokwari,Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
Menurut rencana, merujuk presentasi Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pembangunan jalur kereta api Provinsi Papua Barat membutuhkan waktu tiga tahun. Pembangunan jalur kereta di Provinsi Papua Barat akan dimulai dari Kota Sorong karena infrastruktur Sorong sangat memadai.
Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur memang bertujuan agar ada konektivitas antardaerah. Harapannya, pengembangan jaringan kereta itu bisa mendorong ekonomi daerah menjadi menggeliat meskipun diakui pembangunan infrastruktur itu belum menguntungkan secara bisnis.
Dalam konteks sejarah, pembangunan jaringan kereta pada era kolonial Belanda dilakukan di daerah yang sepi. Namun begitu jaringan kereta jadi, ekonomi ikut terkerek naik dan potensi daerah pun termanfaatkan.
Kebijakan pemerintah yang berkomitmen membangun infrastruktur sudah benar. Artinya, pembangunan infrastruktur termasuk membangun jaringan kereta di Kalimantan, Sulawesi,atau Papua diharapkan bisa menyumbang pendapatan ke pemerintah, apalagi daerah juga memiliki sumberdaya yang melimpah.
Selain membangun jaringan kereta, pemerintah harus menyiapkan sumberdaya manusia lokal untuk mengoperasikan kereta. Hal ini penting karena wilayah yang dibangun saat ini belum terlayani jaringan kereta.
"Kita nggak hanya bangun fisik, harus pula siapkan kelembagaan dan SDM. Kita punya akademi perkeretaapian. Sembari pembangunan fisik jalan, orang disekolahkan," tutur Max. (F-1)
