Tak Satu pun Boleh Tercecer di Belakang

Administrator
Kamis, 14 Mei 2020 | 02:22 WIB

DAERAH TERTINGGAL

Perkampungan nelayan di Tarempa, Anambas Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau, tak ada lagi kawasan berpredikat tertinggal. Foto: Bismo Agung

Jumlah daerah tertinggal di Indonesia berkurang hampir 50 persen. Daerah di Jawa dan Kalimantan tidak ada lagi kabupaten yang masuk kategori tertinggal.

Ada kabar baik yang menyelinap di tengah suasana buruk pandemi Covid-19. Luput dari publisitas pers, akhir April silam, Presiden Joko Widodo menetapkan hanya ada 62 kabupaten yang masih masuk kategori daerah tertinggal 2020-2024. Artinya, hampir separuh dari daerah tertinggal 2015-2016 sudah naik kelas dan masuk ke tingkat kehidupan yang lebih maju.

Penetapan daerah tertinggal 2020-2024 itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 yang diteken 27 April 2020. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengundangkannya pada 29 April 2020. Dengan keputusan baru itu, Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, seluruh Kalimantan, dan beberapa provinsi lain, bebas dari daerah tertinggal.

Daerah tertinggal ini menunjuk pada daerah kabupaten atau kota yang belum berkembang seperti yang lain. Cirinya, tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang terbatas, pendidikan yang rendah, sarana kesehatan yang seadanya, dan ujungnya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah.

Daerah tertinggal ini masih ada di Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Semuanya kabupaten, tak satu pun kota. Terbanyak ada di Provinsi Papua, 22 kabupaten. Disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) 13 kabupaten, Papua Barat delapan kabupaten, Maluku ada enam, dan di Sumatra Utara ada empat. Di Provinsi Sulawesi Tengah ada tiga kabupaten, di Maluku Utara ada dua, sedangkan Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing satu kabupaten.

Dengan kriteria yang sama, pada 2015, Presiden Jokowi menetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal 2015-2019. Sebanyak 60 kabupaten naik kelas. Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu yang dulu terdaftar sebagai daerah tertinggal, kini terpromosi. Di Jawa Timur, semula ada empat kabupaten yang tertinggal, yaitu Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang, sekarang tidak lagi masuk daftar. Begitu juga Aceh Singkil di Provinsi Aceh serta Kabupaten Pandeglang di Banten, kini tidak lagi menyandang predikat tertinggal.

Provinsi Kalimantan Barat dulu punya delapan kabupaten tertinggal kini bebas dari ketertinggalan. Begitu pun Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Hasil yang sama juga dicapai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Beberapa provinsi dapat mengurangi jumlah kabupaten tertinggalnya. Di Provinsi Lampung kini hanya ada satu kabupaten tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Di Sumatra Barat kini hanya Kepulauan Mentawai yang tertinggal, setelah Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat naik grade.

Provinsi NTT masih menyisakan 13 dari 18 kabupaten yang masuk daftar tertinggal di tahun 2015-2019. Provinsi NTB lima tahun lalu ada delapan kabupaten yang masuk daftar tertinggal, sekarang tinggal satu, yakni Lombok Utara. Penurunan jumlah juga terjadi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Maluku Utara.

Di Provinsi Papua Barat justru bertambah. Dari semula tujuh kabupaten menjadi delapan kabupaten. Raja Ampat yang semula masuk daftar sekarang tidak. Justru, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak yang dulu tidak kini menjadi daerah tertinggal. Di Provinsi Papua dari 25 menjadi 22. Kabupaten Merauke, Kepulauan Yapen, Biak Numfordan dan Sarmi naik kelas, namun Kabupaten Puncak terdegradasi.

Menurut Perpres 63/2020 itu, yang dimaksud dengan daerah tertinggal ialah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Adapun kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, seperti dijelaskan Pasal 2 Perpres itu, dan meliputi kondisi sejumlah indikator:

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria:

a. perekonomian masyarakat;

b. sumber daya manusia;

c. sarana dan prasarana;

d. kemampuan keuangan daerah;

e. aksesibilitas; dan

f. karakteristik daerah.

(2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

(3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan subindikator.

(4) Ketentuan mengenai indikator dan subindikator sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah, sesuai Perpres tersebut, menetapkan daerah tertinggal setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan subindikator ketertinggalan daerah, berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Menurut Perpres ini, menteri melakukan evaluasi terhadap daerah tertinggal secara berkala, sesuai dengan jangka waktu perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan penghitungan indeks komposit dan analisis kualitatif yang dilaksanakan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Untuk melakukan percepatan pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionl (Bappenas) merancang kebijakan terpadu bagi 62 daerah tertinggal tersebut. Diharapkan pada akhir 2024 paling tidak 25 daerah akan naik kelas. Skenario rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 58,82 di tahun 2019 menjadi sekitar 62,2–62,7 pada 2024. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal juga dibidik menurun dari 25,82 persen di 2019 menjadi 23,5–24 persen di 2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, ada tiga kebijakan pembangunan yang akan dipilih menjadi strategi terpadu dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal itu. Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor. Satu koridor adalah pertumbuhan, yang menekankan pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Koridor kedua pemerataan, yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Butir ini mengacu pada pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs), yakni tak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat tercecer di belakang, atau no one left behind.

Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan. Termasuk ke dalam sarana prasarana ialah air bersih, sanitasi, listrik, lalu peningkatan konektivitas, pengembangan jaringan telekomunikasi, dan informasi sebagai basis ekonomi digital, serta perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan di 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan.

Dalam konteks desa, menurut Bappenas, pemerintah akan mendorong setiap daerah tertinggal untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan. Hal ini penting mengingat banyaknya potensi sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, maupun sumber daya mineral yang tersebar di 62 daerah tertinggal.

Kementerian PPN/Bappenas juga akan melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas daerah afirmasi. Berbagai program pembangunan yang dibiayai dari skema anggaran kementerian/lembaga maupun dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk fokus memprioritaskan daerah afirmasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.

Agar sejalan dan selaras dengan major projects dalam Rencana Pembangunan Jangan Menengah 2020-2024, strategi percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal akan mengoptimalkan kerangka kebijakan major projects, antara lain, 10 destinasi pariwisata prioritas, Sembilan Kawasan Industri luar Jawa, pengembangan wilayah Pulau Papua, percepatan penurunan kematian ibu dan anak, penanganan stunting, pendidikan dan pelatihan vokasi industri 4.0, dan major project integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh.

Strategi terpadu yang bersifat kolaboratif ini akan dioptimalkan dalam percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam lima tahun ke depan. Adapun daftar lengkap 62 daerah tertinggal itu adalah sebagai berikut:

Provinsi Sumatra Utara

1. Kabupaten Nias

2. Kabupaten Nias Selatan

3. Kabupaten Nias Utara

4. Kabupaten Nias Barat

Provinsi Sumatra Barat

5. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatra Selatan

6. Kabupaten Musi Rawas Utara

Provinsi Lampung

7. Kabupaten Pesisir Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat