Tidak ada kata libur bagi para aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah saat peralihan tahun 2020 ke 2021. Bagaimana bisa begitu? Pasalnya, di tengah situasi pandemi Covid-19, sebagian besar mereka tetap harus menyiapkan data dan berkoordinasi dengan BUMN maupun perbankan terkait kesiapan program bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Pegawai Kementerian Sosial (Kemensos), dinas-dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil di pemerintah daerah berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), di saat detik-detik pergantian tahun, harus memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Ya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintahannya untuk tancap gas menggulirkan bantuan sosial di awal 2021. Menepati janjinya, gawean besar ini akhirnya resmi dicanangkan langsung oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta pada Senin (4/1/2021).
Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 provinsi di Indonesia yang terhubung secara virtual.
Pemerintah menyiapkan anggaran bansos dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Presiden Jokowi berharap, bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Sekaligus menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik.
Penyaluran bansos di minggu pertama 2021 ini sekaligus memecahkan mitos bahwa anggaran belanja pembangunan pemerintah, seperti bantuan sosial dari pemerintah pusat, di luar belanja rutin untuk PNS/TNI/Polri, baru bisa cair pada Maret atau April. Sebelumnya, di tahun 2020, penyaluran bansos tunai maupun sembako juga dilakukan pada Januari.
Sementara itu, nun jauh di Kabupaten Merauke, Papua, dinas sosial setempat sudah menyiapkan mekanisme penyaluran dan data keluarga penerima manfaat dari program bansos tahun ini. Untuk itu, mereka akan terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos berdasarkan usulan dari dinas kabupaten.
Apa saja program bansos yang disalurkan Januari ini? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, program PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp28,7 triliun. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara.
Sementara itu, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan uang tunai Rp200 ribu setiap bulannya. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp42,5 triliun. Yang berbeda sebelumnya, seluruh penyaluran Kartu Sembako sekarang ini dilakukan secara tunai oleh bank milik negara (Himbara).
Sebelumnya, tahun lalu sebagian penerima BPNT atau pemegang Kartu Sembako masih menerima dalam bentuk barang dengan indeks harga kisaran Rp200 ribu seperti beras 5 kg, minyak goreng 1 kg, gula, sarden, dan mi instan hingga telur.
Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.
Adapun total anggaran yang disalurkan pada Januari 2021 adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun. Pemerintah berharap PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.
Begitu pula bagi penerima Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral. Sementara itu, BST yang diberikan kepada mereka, di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Presiden dan Mensos juga menegaskan dilarang memakai semua bantuan itu untuk membeli rokok dan minuman keras.
Pengawasan
Menyangkut pengawasan penyaluran bansos, Mensos Risma mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial. Upaya tersebut diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan. Mekanisme tersebut, imbuhnya, akan dimulai pada Februari 2021. Adapun, realisasi penyaluran bansos Januari sudah dibuat beberapa mekanisme pencairan selain transfer ke rekening penerima bantuan.
Ada beberapa opsi lain bagi penerima manfaat lansia, disabilitas, belum punya rekening bank atau bagi yang sakit dengan mengantar bansos tunai ke rumah mereka. Caranya, saat berkunjung ke rumah penerima, petugas PT Pos atau Himbara membawa surat notifikasi berisi kode batang (barcode) untuk dipindai ke kartu penerima manfaat. Pencairan dilakukan dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) bank. Hal itu agar pencairan bansos tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, serta tertib administrasi.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Eri Sutrisno/ Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
