Realisasi investasi sepanjang 2022 bisa dikatakan cukup moncer. Pencapaiannya menjadi akselerasi perekonomian nasional.

Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi 2022 mencapai Rp1.207 triliun, naik dari target yang ditetapkan Rp1.200 triliun. Pencapaian itu tentu sangat menggembirakan, di tengah awan gelap yang menyelimuti perekonomian global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peran investasi sangat penting karena investasi menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional di 2023. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah se-Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap investasi.

“Saya minta masalah investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), seperti dikutip dari laman presidenri.go.id, Selasa (17/1 2023).

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga hadir secara daring melalui konferensi video. Berkaitan dengan investasi, Presiden Jokowi mengungkapkan, ada dua masalah besar yang tengah dihadapi daerah. Salah satunya, masalah tata ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Presiden Jokowi mengatakan, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya. “Saya minta, di sini ada Ketua DPRD, agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan itu,” tutur Presiden Jokowi.

Masalah lainnya, menurut Presiden Jokowi, terkait izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini diganti dengan istilah baru, yaitu persetujuan bangunan gedung (PBG). Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.

“Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata, itu cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun menegaskan kepada para kepala daerah se-Indonesia untuk segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi, sambung dia, kini telah terjadi pemerataan investasi.

Sebagai gambaran, realisasi investasi pada 2022 kini sudah menyebar dan merata. Pada 2022, sebanyak 53 persen investasi berada di luar Pulau Jawa dengan pencapaian Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun.

Tidak dipungkiri, pencapaian investasi itu juga melengkapi keberhasilan kinerja sejumlah sektor lain di 2022. Mulai dari inflasi yang berhasil dijangkar di level 5,51 persen, surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah, hingga performa fiskal yang makin prima.

Berkaitan dengan strategi memacu pertumbuhan ekonomi di 2023, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023.

Sejumlah strategi pun sudah dirancang pemerintah pusat dan daerah agar aliran investasi tak surut terhalang sentimen geopolitik dan geoekonomi. Apalagi, dalam survei terhadap Chief Communications Officers (CCO) pada World Economic Forum (WEF) 2023, sebanyak 41 persen dari responden memandang ketidakpastian ekonomi yang mencakup inflasi dan resesi menjadi kendala ekspansi bisnis.

Indonesia juga menjadi negara yang paling rentan menghadapi efek negatif dari pemilihan presiden, karena secara historis selalu mengakibatkan polarisasi di kalangan masyarakat, sehingga memicu ketidakpastian bagi dunia berusaha. Survei yang dirilis jelang WEF 2023 yang digelar di Davos, Swiss, pada 16—20 Januari itu menggambarkan adanya sinyal wait and see dari pebisnis.

Presiden Jokowi pun mengamini bahwa kondisi ekonomi pada tahun ini sangat tidak mudah, karena ada risiko perlambatan ekonomi, resesi, hingga lesatan inflasi yang akan menyumbat aliran modal. Dari dalam negeri pun, kondisi tak jauh lebih baik.

Itulah sebabnya, Presiden Jokowi menambahkan, sepanjang dilakukan pembenahan dengan solid baik dari sisi kemudahan perizinan berusaha maupun stabilitas keamanan, maka akan memudahkan pencapaian target investasi di Rp1.400 triliun. Sementara itu, dari ajang WEF 2023, Menteri Bahlil mengatakan, perizinan yang terintegrasi dalam online single submission (OSS) risk based approach (RBA) memang masih butuh perbaikan.

Sepanjang pemda tidak memiliki RDTR maka izin yang diajukan oleh pemodal melalui OSS tidak bisa diproses. Pun dengan PBG. Solusi yang disiapkan pemerintah sejauh ini adalah melakukan intervensi dari sisi anggaran dengan mengalokasikan pos khusus untuk penyusunan RDTR dan PBG di daerah. “Kasihan daerah, ada yang mampu ada yang tidak mampu,” katanya.

Dari paparan di atas, langkah strategis dalam tataran kebijakan perlu dilakukan. Pertama, membenahi persoalan di dalam negeri terutama dari aspek perizinan.

Kedua, terus melakukan promosi di negara lain baik secara bilateral maupun dengan memanfaatkan berbagai forum internasional sehingga mampu mengakselerasi investasi. Hal itu termasuk, pelibatan Indonesia dalam aneka forum kerja sama multilateral yang membawa dampak besar terhadap kepercayaan investor asing.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari