Pemulihan ekonomi yang transformatif dan berkeadilan menjadi narasi global di tengah pandemi. Kerja sama global diperlukan karena masing-masing tidak bisa pulih sendirian.
Situasi pandemi tidak harus membuat urusan penting jadi terhenti. Maka, pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governor’s Meeting/FMCGB) dihelat secara virtual dari Italia, yang tahun 2021 memegang presidensi (kepemimpinan) dalam G20.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo hadir dalam kegiatan itu pada Jumat (26/2/2021). Dalam pertemuan itu dibahas dua agenda utama, yaitu Ekonomi Global dan Aksi Kebijakan untuk Pemulihan Transformatif dan Berkeadilan (Global Economy and Policy Actions for a Transformative and Equitable Recovery), dan Isu Sektor Keuangan (Financial Sector Issues).
“Ekonomi dunia, termasuk Indonesia, masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Pada 2021, Indonesia masih harus mengalokasikan belanja negara cukup besar untuk penanganan Covid-19,” ujar Sri Mulyani, pada pembahasan agenda pertamanya.
Di tengah kebutuhan belanja negara yang besar dan penerimaan negara yang terbatas, kata Menkeu, Indonesia secara perlahan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter negara dengan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonominya.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 itu menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi yang kuat dan merata. Mereka menegaskan komitmen memperkuat kerja sama internasional melalui pendekatan multilateralisme.
Pemulihan ekonomi global pada 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaknisasi dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara. Namun, proyeksi pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara.
Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, G20 menekankan pentingnya menghindari pengurangan stimulus yang terlalu dini agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya membantu negara-negara miskin (low income), yang memikul peningkatan beban utang akibat pandemi, melalui restrukturisasi utang.
Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi pembiayaan global jangka panjang dan pemenuhan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan. Terkait perpajakan internasional, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menekankan urgensi reformasi sistem perpajakan untuk merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi perekonomian. G20 juga mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan 2021.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga terus menegaskan komitmen melakukan kerja sama multilateral terkait isu perubahan iklim dan risiko lingkungan. Hal ini dilihat sebagai aspek penting pada strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata (sustainable, inclusive, and equaitable). Presidensi G20 Italia akan menggelar high level tax symposium dan conference on climate pada Juli 2021.
G20 mendukung kesiapan sektor keuangan atas potensi risiko dari perubahan iklim melalui pemenuhan data gap. Forum G20 mendukung usulan Presidensi Italia untuk mengaktifkan kembali sustainable finance study group (SFSG). Pengaktifan kembali SFSG ini diharapkan dapat mendorong sektor keuangan dalam mendukung transisi menuju perekonomian yang berkelanjutan (sustainable).
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendorong review dan update atas Rencana Aksi G20 (G20 Action Plan) agar merefleksikan kebijakan jangka panjang sebagai alat koordinasi utama negara G20, khususnya dalam menangani pandemi serta akselerasi pemulihan ekonomi. “Kami berharap forum multilateral bisa terus mendukung pemulihan global,” ujar Menkeu Sri Mulyani menutup uraiannya.
Pertemuan G20 FMCBG pada Jumat 26 Februari 2021 itu dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Italia dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20, Bank Dunia, IMF, dan lembaga internasional lainnya serta negara undangan.
Delegasi RI dalam pertemuan ini dipimpin Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Kedua pejabat tinggi ini juga perlu mempersiapkan diri, karena Indonesia akan memegang Presidensi G20 pada 2022.
Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
