"Lapor, Presiden RI Joko Widodo, CIT untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sudah siap dan inspeksi on track segera dilaksanakan, mohon instruksi," kata masinis Supriadi dari Stasiun Tegal Luar, Bandung. "Laksanakan," ucap Presiden Jokowi.

Giliran berikutnya, masinis satu dari Tiongkok Mu Zhen melaporkan hal yang sama dalam bahasa ibunya. Dijawab Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, “Laksanakan.”

Kemudian keduanya memasuki lokomotif kereta supercepat bercorak kuning, putih, abu-abu, dan oranye. Kereta kemudian bergerak perlahan meninggalkan Tegal Luar.

Momen ini terjadi ketika Presiden Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping menyaksikan uji coba comprehensive inspection train (CIT) atau kereta cepat, inspeksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara virtual sebelum pertemuan bilateral RI-RRT di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Rabu sore (16/11/2022).

Pertemuan setelah Presiden Jokowi dan Presiden Xi menyelesaikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di lokasi yang yang sama. Ini merupakan pertemuan bilateral kedua setelah pada Juli 2022, Kepala Negara bertemu Pemimpin RRT di Beijing.

Kehadiran Presiden Xi Jinping merupakan lawatan pertamanya sejak terpilih kembali ketiga kalinya sebagai kepala negara Tiongkok dalam Kongres PKC ke-20 Oktober 2022. Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan perkembangan terkini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menko Luhut menyebut progres proyek Kereta Cepat yang ditargetkan beroperasi Juni 2023, telah berjalan 80,4 persen.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu menegaskan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak boleh molor. Proyek KCJB tersebut, menjadi salah satu proyek utama dari Global Maritime Fulcrum dan Belt and Road Initiative yang menjadi inisiasi Tiongkok. Secara khusus, Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi landmark kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok.

“Oleh karena itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh pada penyelesaian proyek ini, baik pada sisi kebijakan, finansial, serta sesuai dengan peraturan di Indonesia,” jelas Menko Marinves.

Menurutnya, proyek KCJB telah menjadi batu loncatan bagi sejumlah proyek strategis kerja sama kedua negara, seperti Kawasan Industri Weda Bay Morowali, Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara, dan lain-lain. Pada penutup laporannya, Luhut meminta agar Presiden Xi Jinping nantinya bisa menghadiri peresmian Kereta Cepat pada Juni 2023 di Indonesia.

Ketika memberikan pengantar pertemuan bilateral Indonesia-Tiongkok, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi pada Juni 2023. Di samping membicarakan kereta peluru Jakarta-Bandung, kedua pemimpin juga membahas mengenai progres kerja sama di bidang lainnya. Salah satunya, mengenai kerja sama di bidang kesehatan dan pengembangan vaksin Covid-19.

“Di awal Oktober yang lalu, saya telah meresmikan pabrik vaksin Covid-19 berbasis mRNA pertama di Asia Tenggara, milik PT Etana Biotechnologies,” ujar Presiden Jokowi yang didampingi, antara lain, oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno PL Marsudi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Presiden Xi Jinping menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia yang dapat mendorong pemulihan ekonomi global. “Saya ucapkan selamat kepada Yang Mulia yang berhasil memimpin KTT G20,” kata Presiden Tiongkok.

Setelah menggelar pertemuan bilateral, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan lima dokumen kerja sama yang telah disepakati kedua negara dalam sejumlah bidang. Kelima dokumen tersebut adalah:

1. Rencana Aksi Kerja Sama Promosi Bersama dalam Kerangka Kerja Poros Maritim Dunia dan Belt and Road initiative;
2. Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada Pembangunan Bersama Pusat Konservasi, Riset, dan Inovasi Tanaman Obat Indonesia-Tiongkok;
3. Nota Kesepahaman tentang Pelatihan Kejuruan Sektor Industri;
4. Nota Kesepahaman Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Digital; dan
5. Persetujuan Perluasan dan Pendalaman Kerja Sama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan Lebih Lanjut.

Adapun Persetujuan Perluasan dan Pendalaman Kerja Sama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan Lebih Lanjut diteken langsung Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao. Perjanjian itu disebut juga the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China on Further Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation (BETC).

Menteri Perdagangan RI menyampaikan, pembaruan Persetujuan BETC pada tahun ini menunjukkan bukti nyata komitmen kedua negara untuk mengoptimalisasi potensi pasar sekaligus memperluas area kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi bilateral.

BETC merupakan payung hukum kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Kedua negara sepakat untuk memperbarui Persetujuan BETC karena perjanjian BETC sebelumnya telah habis masa berlakunya pada April 2021.

Dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok merupakan mitra dagang nomor satu Indonesia baik dalam hal ekspor maupun impor. Pada periode Januari–September 2022, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai USD46,88 miliar.

Sementara itu, MoU Kerja Sama Ekonomi Digital ditandatangani antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao. MoU tersebut mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan kerja sama ekonomi digital antara Pemerintah Indonesia dan RRT.

Lingkup kerja sama dalam MoU tersebut mencakup kerja sama yang terbuka, termasuk dalam eksplorasi peluang bisnis digital antara kedua negara, percepatan transformasi digital di semua sektor, kerja sama pembangunan infrastruktur digital, kota pintar, e-commerce, inovasi teknologi digital, serta pengembangan format dan model bisnis baru seperti telemedicine, logistik pintar, dan juga ruang lingkup lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Indonesia dan RRT juga sepakat mendorong pemerintah, universitas, lembaga penelitian dan perusahaan untuk melaksanakan program pelatihan bersama, pertemuan dan seminar di bidang ekonomi digital.

Nota Kesepahaman Kerja Sama Ekonomi Digital tersebut merupakan salah satu deliverables konkret dari kerja sama sesama anggota G20.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari