Nuansa Nusantara menyambut para pimpinan lembaga negara/pemerintahan, tokoh bangsa, dan tamu kehormatan lainnya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (16/8/2022).

Agendanya, mendengarkan pidato kenegaraan presiden pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2022 dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022.

Pada siang harinya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Berbeda dengan Sidang Tahunan MPR, dua tahun belakangan, yang mendapat pembatasan akibat pandemi Covid-19, kali ini Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut bahwa sebanyak 711 anggota DPR, MPR, dan DPD RI hadir di ruang paripurna itu.

Seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, Presiden RI Jokowi kembali mengenakan pakaian adat Nusantara. Kali ini, Presiden Jokowi memakai baju Paksian asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pakaian adat tersebut berwarna dominan hijau dan memiliki motif “pucuk rebung”. Motif itu melambangkan kerukunan. Sedangkan, warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan.

Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampil anggun dengan mengenakan kebaya berwarna pink lengkap dengan hijab berwarna senada. Penampilan Iriana Jokowi itu dilengkapi dengan kain batik berwarna cokelat.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengenakan pakaian kebaya kutubaru berwarna terakota. Warna pakaian Ketua DPR itu sengaja dipilih sebagai simbol semangat optimisme dalam menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI.

Tak ketinggalan, kedua asisten ajudan Presiden Jokowi yang mendampingi ketika penyampaian pidato kenegaraan mengenakan masing-masing baju adat dari Banjar, Kalimantan Selatan, dan baju adat dari Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan agenda-agenda besar bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan lima agenda besar yang akan dilaksanakan Indonesia. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan, hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada 2014 menjadi Rp306 triliun di 2021.

“Di akhir 2022, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” ujarnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia.

Setelah nikel, tutur Presiden Jokowi, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah. “Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” kata Kepala Negara.

Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden Jokowi menyampaikan, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon.

Presiden Jokowi juga optimistis, energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. “Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujarnya.

Upaya tersebut, kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. “Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia,” ujarnya.

Menyangkut kebijakan ketahanan pangan, Presiden Jokowi menyampaikan, pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Capaian positifnya, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.

“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak 2019,” ungkap Presiden Jokowi.

Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden Jokowi menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Secara khusus, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.

“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” bebernya.

Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.

Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Presiden Jokowi menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan, sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” ujarnya.

Agenda besar kelima, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Jokowi menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara. Melainkan, para inovator dan para wirausahawan.

“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Pesan Presiden

Satu hal, menyikapi situasi ketidakpastian di tahun-tahun mendatang, Presiden Jokowi mengingatkan kembali agar bangsa ini harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan.

"Kita harus selalu “eling lan waspodo”, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah," tegasnya.

Menutup pidatonya Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu mewujudkan agenda besar tersebut. Setidaknya mewujudkan lima agenda besar bangsa tersebut.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari