Modal utama dari pembangunan suatu bangsa adalah sumber daya manusia (SDM). Negara bangsa tanpa SDM tangguh niscaya sulit bersaing di era industri 4.0 saat ini.
Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam setahun terakhir terus fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Meski laju pertumbuhan ekonomi nasional menuju pemulihan seiring dengan badai pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19), Presiden tetap optimistis meski menuju pemulihan itu tantangannya tidak ringan.
Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan maupun menjaga kualitas kesehatan menjadi fokus pemerintah agar masyarakat maju, bangkit, dan pulih dari situasi pandemi Covid-19.
Pelbagai kebijakan diterbitkan dan aneka program dilaksanakan dengan melakukan realokasi anggaran agar sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.
Realokasi anggaran kementerian untuk penanganan Covid-19 dilakukan, termasuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nilainya mencapai Rp4,9 triliun dan digunakan untuk berbagai program dan kebijakan, seperti mobilisasi relawan Covid-19 nasional, peningkatan kapasitas rumah sakit pendidikan (RSP) untuk menjadi pusat tes Covid-19, serta pengadaan alat-alat kesehatan.
Prinsip kebijakan pendidikan dan kebudayaan di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan. Seperti dilansir dari laporan setahun kinerja Kemendikbud, kementerian itu menetapkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung pembelajaran dari rumah.
Kebijakan itu mulai dari inisiasi program Belajar dari Rumah (BDR), radio edukasi, penyediaan materi belajar, optimalisasi pemanfaatan aplikasi rumah belajar, hingga penyusunan modul belajar sederhana sesuai kurikulum dalam situasi darurat.
Adapun berbagai program bantuan dan penyesuaian kebijakan dilakukan, seperti cicilan uang kuliah tunggal (UKT), penundaan UKT, penurunan UKT, pemberian beasiswa, relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta melakukan pembatalan ujian nasional dan ujian sekolah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bantuan operasional juga diberikan bagi pendidik maupun sarana prasarana pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya.
Bantuan Kuota Belajar
Satu hal yang menjadi perhatian publik adalah pemberian kuota data internet 40 Gigabyte untuk seluruh jenjang pendidikan, untuk seluruh guru, siswa, dosen, dan mahasiswa.
Bantuan diberikan selama empat bulan, mulai September hingga Desember 2020. Pada bulan pertama penyaluran, sebanyak 27,3 juta pendidik dan peserta didik telah menerima bantuan kuota data internet untuk mendukung pembelajaran dari rumah.
Kebijakan ini sebagai jawaban atas keluhan dari publik saat menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring di masa pandemi. Publik mengapresiasi kebijakan ini.
Program SDM Berkualitas
Selain itu, untuk mewujudkan visi pemerintah dalam peningkatan SDM berkualitas, Kemendikbud juga berupaya memastikan keberlanjutan dan perluasan akses terhadap pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai jenjang perguruan tinggi.
Kebijakan tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Program pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) juga dilakukan dengan menetapkan target lulusan yang terserap di atas 50 persen setelah pendidikan.
Hingga 2020, pemerintah telah mengalokasikan Rp11,2 triliun untuk Program Indonesia Pintar yang disalurkan bagi 20,1 juta siswa. Pembangunan dan revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) juga terus ditingkatkan dan hingga kini sebanyak 272.788 jalinan kerja sama telah dibuat antara SMK dengan dunia usaha dunia industri.
Sepanjang tahun ini, pemerintah juga menggulirkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Program bantuan pelatihan yang diberikan untuk pencari kerja dan pekerja ter-PHK. Tujuannya agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru.
Di masa pandemi, Kartu Prakerja didesain menjadi “semi bansos”. Dalam tempo tujuh bulan sejak April 2020 diluncurkan, sudah masuk 34,1 juta pendaftar.
Kebijakan dan Jaminan Sosial Kesehatan
Penanganan pandemi Covid-19 dalam delapan bulan terakhir, mau tak mau menjadi fokus pemerintah karena menyentuh semua lini kehidupan berbangsa. Apalagi pemulihan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 jadi prioritas utama seiring dengan upaya membangkitkan roda perekonomian. Namun bukan berarti kebijakan sektor kesehatan lainnya diabaikan.
Penanganan Covid-19 kali ini sekaligus sebagai momentum untuk memperbaiki tenaga kesehatan nasional, layanan kesehatan maupun infrastruktur kesehatan nasional. Sejumlah fasilitas layanan kesehatan dari rumah sakit di kota besar hingga Puskesmas di perbatasan mau tidak mau dioptimalkan sumber dayanya.
Transformasi layanan kesehatan terjadi dengan semakin pesatnya kegunaan telemedicine atau layanan kesehatan secara daring di masa pandemi ini.
Pemerintah juga tetap memberikan subsidi bagi 132,6 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI). Hal ini sejalan dengan tujuan sistem jaminan kesehatan universal (Universal Health Coverage) yang mendorong negara menanggung sedikitnya 40% dari penduduk termiskin.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Firman Hidranto/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
