Apapun agendanya, hanya satu tata caranya, yakni protokol kesehatan. Maka, acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa) tahun 2021, yang biasanya ramai, digelar secara ringkas dan sederhana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Hanya delapan menteri yang hadir mewakili pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L)  di istana. Selebihnya, bersama para pimpinan daerah. Mereka mengikutinya secara virtual. Tak ada kerumunan.

Dalam acara tersebut,  Presiden Joko Widodo hadir didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Satu soal lagi yang berbeda dari biasanya, jadwal Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 itu lebih cepat dua tiga pekan dari biasanya. Hal tersebut untuk menunjukkan komitmen pemerintah melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi  lebih cepat. Indonesia juga ingin menunjukkan dirinya produktif di masa pandemi.

Delapan menteri yang menerima DIPA simbolis dari presiden adalah representasi dari fokus belanja bidang prioritas pemerintah tahun 2021. Mereka mewakili urusan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan, serta pertahanan keamanan. Selain itu, penerima DIPA secara simbolis juga mempertimbangkan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan. Ke delapan K/L tersebut, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, tumbuh 0,4% dibanding alokasi belanja APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun, dan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun. "Alokasi belanja tersebut untuk memulihkan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang,’’ kata Presiden Joko Widodo.

Rinciannya, bidang kesehatan, misalnya, sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan telekomunikasi dan informatika Rp26 triliun, dan seterusnya. Lebih jauh Presiden Jokowi mengatakan, secara garis besar, APBN 2021 akan fokus pada empat  hal. Pertama, penanganan kesehatan penanganan Covid-19, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Ketiga, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain.

Presiden juga menekankan agar APBN 2021 ini harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan, melakukan lelang boleh dilakukan sejak Desember 2020 agar di awal Januari program sudah bisa dijalankan. "Saat perekonomian kita masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita,” katanya.  

Oleh sebab itu, presiden minta kepada seluruh menteri, pimpinan K/L dan para kepala daerah, melakukan lelang lebih dini. Secara khusus, Presiden Jokowi pun mendorong K/L yang memiliki anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, begitu pula dengan daerah, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. ‘’Artinya, Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA diserahkan," pesannya. Selain itu, presiden juga menekankan agar bantuan sosial, awal Januari 2021 juga harus segera diberikan pada penerima manfaat agar belanja masyarakat dan konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. 

Presiden meminta jajarannya bekerja lebih cepat dalam situasi khusus yang disebutnya extraordinary ini. "Kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis, semangatnya harus beda, semuanya harus extraordinary agar program stimulus bisa berdampak dan memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia juga minta agar seluruh menteri dan kepala daerah dapat melakukan reformasi pelaksanaan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Seluruh rupiah yang ada di APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Presiden juga berpesan agar dalam menghadapi ketidakpastian di tengah pandemi ini, fleksibilitas penggunaan anggaran juga penting, namun tetap hati-hati, transparan, dan akuntabel. "Tugas kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah. Memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Tentu saja kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD," pesannya.

Tak lupa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pandemi belum berakhir. Namun, tuturnya, Indonesia akan segera melangkah untuk pemulihan melalui vaksinasi, yang diharapkan sudah datang pada Desember 2020 meski tak bisa langsung digunakan, karena harus menunggu tahapan kajian saintifik, verifikasi atas data uji klinis yang telah dilakukan, untuk mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Kita harapkan akhir 2020 atau awal Januari 2021 vaksinasi kita bisa lakukan. Kita telah melakukan simulasi, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke-34 provinsi, 514 kabupaten / kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit, karena vaksin memerlukan suhu tertentu (dingin) dengan cooling box, perlu kehatian-hatian," Presiden Jokowi menambahkan.  

Meski 2020 adalah tahun sulit yang tidak mudah dan 2021 masih menghadapi ketidakpastian, kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di bidang kesehatan maupun bidang ekonomi yang harus segera pulih kembali.

Penulis : Putut Tri Husodo
Editor: Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini