Pemerintah menilai, prospek ekonomi Indonesia ke depannya semakin memberikan optimisme, kendati perkembangan ekonomi global masih diliputi situasi ketidakpastian. Momentum pemulihan ekonomi nasional selama delapan bulan ini, salah satunya dijaga melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang adaptif menjaga daya beli masyarakat, penanganan kesehatan, dan pertumbuhan dunia usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sampai 2022 APBN akan tetap menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Menko Airlangga mengatakan, tren pemulihan memang harus dijaga meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat perang Rusia-Ukraina. Di sisi lain, dunia juga menghadapi tantangan dari sisi kesehatan karena kemunculan beberapa subvarian baru Covid-19.

“Oleh karena itu, pemerintah tetap melaksanakan PC-PEN. Ini realisasinya sudah 32,2 persen,” ujar Menko Airlangga dalam Webinar bertema “Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Global Pascapandemi”, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Dikatakannya, APBN telah mampu mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai belanja. Misalnya berupa bantuan sosial, subsidi, dan dukungan untuk dunia usaha. Dalam situasi pandemi, pemerintah juga mengalokasikan dana melalui program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).

Di samping itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan strategi pendapatan negara dari windfall profit ekspor komoditas unggulan untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber (penahan guncangan) menghadapi ancaman krisis. Lebih lanjut, Menko memaparkan, realisasi PC-PEN hingga 22 Juli 2022 senilai Rp146,7 triliun atau 32,2 persen dari alokasi Rp455,62 triliun.

Program itu sendiri terbagi dalam tiga klaster, yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Sampai semester I-2022, pada klaster penanganan kesehatan, realisasinya Rp31,8 triliun atau 25,9 persen dari alokasi Rp122,54 triliun. Dana tersebut utamanya digunakan untuk perawatan pasien, insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.

Kemudian, ada klaster perlindungan sosial masyarakat yang terealisasi Rp63,7 triliun atau 41,1 persen dari alokasi Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.

Terakhir, realisasi untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi tercatat Rp51,3 triliun atau 28,7 persen dari alokasi Rp178,32 triliun. Dana tersebut utamanya untuk program padat karya, pariwisata, pangan, subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan UMKM, dan insentif perpajakan.

Untuk insentif perpajakan guna mendukung pemulihan ekonomi, diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 114 tahun 2022. Beleid ini mengatur pemberian tiga jenis insentif pajak untuk dunia usaha yang diperpanjang hingga Desember 2022.

Bekal Baik

Satu hal, indikator perekonomian Indonesia diproyeksikan masih menguat dengan peluang resesi yang lebih kecil jika dibandingkan negara lain. Hal tersebut memberikan keyakinan akan keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi.

Indonesia mempunyai bekal baik yakni pada kuartal I-2022 pertumbuhan ekonomi mampu menyentuh angka 5,01 persen. Pada sisi konsumsi, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) serta penjualan ritel terus tumbuh sehingga mampu menjadi insentif bagi industri untuk terus meningkatkan produksi.

Hal itu juga tecermin dari Purchasing Manager’s Index (PMI) yang terus mencatatkan ekspansi selama 11 bulan beruntun. Di saat bersamaan, di tengah kenaikan inflasi global, inflasi Indonesia per Juli 2022 sebesar 4,94 persen, dan ini relatif terkendali jika dibandingkan negara lainnya seperti Jerman yang mengalami inflasi sebesar 7,5 persen atau Prancis sebesar 6,1 persen.

Dari sisi eksternal, Indonesia memiliki ketahanan yang terjaga baik dan semakin solid didukung neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus selama 25 bulan berturut-turut. Bahkan pada periode Januari-Juni 2022, surplus Indonesia telah mencapai USD24,8 miliar atau dua kali lipat dari surplus pada periode sama tahun lalu.

Pencapaian ini menjadi modal penting bagi terjaganya cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita menilai, kinerja ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di duna. Meskipun, belum bisa kembali sepenuhnya seperti sebelum pandemi.

Indikator positif lainnya adalah realisasi penerimaan pajak 2021 sudah mencapai 114,9 persen dari target. Pun demikian, sampai pertengahan 2022, realisasi penerimaan pajak juga sudah melebihi target.

Pemasok Komoditas Dunia

Suryadi juga berpendapat, Indonesia juga memiliki keuntungan sebagai salah satu pemasok lima komoditas dunia, yakni batu bara, bauksit, timah, minyak sawit dan nikel. “Ini kita punya pegangan tahun ini dan tahun depan, lima komoditas ini melonjaknya cukup baik sehingga masih bisa mempertahankan cadangan devisa kita,” urainya.

Dari sisi inflasi, menurut Suryadi, dengan menguatnya cadangan devisa, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bisa dipertahankan di level Rp15 ribu per dolar AS. Di sisi lain, kepemilikan asing terhadap surat berharga negara (SBN) atau obligasi pun kini terus menurun. Tadinya obligasi dikuasai asing hingga sekitar 40 persen, tapi kini angkanya turun di 17-19 persen saja.

“Bahkan mungkin bisa turun lagi 15 persen sehingga ini semua bisa di-cover dari masyarakat kita. Artinya, kita mempunyai kekuatan dalam negeri. Perekonomian kita kuat sehingga kita bisa menggantikan dolar dari masyarakat kita dan perbankan sendiri,” tukas Suryadi.

Bertolak dari semua itu, tidak berlebihan jika penegasan optimistis bahwa di 2022 ini perekonomian dapat tumbuh sebesar 5,2 persen pun dilontarkan Menko Airlangga. 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari