Tema batik mewarnai prosesi pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Rakor digelar secara hibrida, yakni daring dan luring. Semua yang hadir di Istana Negara mengenakan kemeja atau blus batik lengan panjang. Warna dan coraknya beragam, dan didominasi warna-warna cerah.

Namun masalah yang dibahas hari itu oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu tidak seluruhnya cerah. Gubernur BI Perry Warjiyo, selaku Wakil Ketua TPIP, melaporkan bahwa inflasi Juli 2022 mencapai 4.94 persen, terutama diungkit oleh kenaikan harga pangan yang mencapai 11,47 persen year on year (yoy).

‘’Indeks harga konsumen di 2022 ini berisiko melebihi sasaran yang telah ditentukan pada angka tiga persen plus-minus satu persen,’’ ujar Perry Warjiyo. Menghadapi risiko lonjakan inflasi itu, Bank Indonesia akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mempertahankan suku bunga di angka 3,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun melaporkan, di tengah situasi inflasi dunia dan krisis pangan serta energi global, nilai tukar rupiah termasuk yang paling stabil. Depresiasinya juga tergolong rendah. Inflasi di Indonesia juga relatif paling rendah di lingkungan regional Asia, maupun di antara negara-negara G20.

Menko Airlangga Hartarto menyebutkan, TPIP sudah bekerja sama dengan jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tim pengendali inflasi yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada 2017 itu, menurut Airlangga, sudah diperkuat dengan TPID di 78 persen kabupaten/kota.

Sasaran inflasi 3 persen pada 2022 dengan plus-minus 1 persen diakui oleh Menko Airlangga kemungkinan tidak bisa dicapai. Prakiraannya ada di kisaran 4–4,8 persen. Mengutip Bloomberg, Menko Perekonomian itu menyebut angka inflasi 4,5 persen. Gejala munculnya gejolak yang lebih dalam belum terdeteksi, meski situasi global masih tak menentu.

‘’Secara umum harga pangan stabil. Harga daging sapi dan daging ayam turun. Gula, cabai, bawang merah cenderung turun. Beras stabil,’’ ujar Menko Hartarto.

Secara umum, katanya, harga bahan pangan yang volatil, mudah bergolak, saat ini dalam kondisi yang terkendali. Tim pengendali inflasi, menurut Hartarto, terus mencoba melakukan kontrol atas inflasi, utamanya pada produk pangan melalui pendekatan 4-K.

Yakni, pertama, keterjangkauan harga yang antara lain didukung dengan program bansos guna meningkatkan daya beli rakyat. Kedua, ketersediaan pangan dengan mendorong produksi. Ketiga kelancaran distribusi, dan keempat komunikasi antardaerah.

‘’Dengan komunikasi yang lancar akan terjalin kerja sama antardaerah dalam hal penyediaan bahan pangan. Daerah yang kelebihan pasokan mengirim ke darah lain yang membutuhkan,’’ ujar Menko Perekonomian itu. Masing-masing daerah harus mengetahui titik lemah dalam rantai pasok, selain titik kuatnya. ‘’Kerja sama itu pada saat ini sudah terjalin di 111 tempat, naik dari 94 tempat dari tahun sebelumnya,’’ ia menambahkan.

Kerja Ekstra

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang situasi global yang masih sulit diprediksi perkembangannya. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan atas produksi serta rantai pasok bahan makanan dan energi. Muncul inflasi global, dan diperburuk dengan gangguan geopolitik akibat perang di Ukraina.

Perang masih berkecamuk dan ketegangan politik tak kunjung mereda. Situasi ekonomi serba tak pasti. Maka, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintahan di pusat maupun daerah tidak hanya bekerja sesuai standar. Semua diminta kerja ekstra.

‘’Keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja sebatas mengikuti rutinitas. Kita tidak bisa memakai standar-standar yang baku. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak bisa, enggak akan jalan. Makro dilihat, mikro dilihat, harus lebih detail lagi, juga dilihat dengan angka-angka dan data-data,’’ kata Presiden Jokowi mewanti-wanti. Kerja sama pun harus ditingkatkan.

‘’Saya ingin para bupati, wali kota, gubernur bisa bekerja sama dalam tim pengendalian inflasi daerah dan tim pengendalian inflasi pusat. Tanyakan di setiap daerah, apa yang harganya naik dan yang menyebabkan inflasi,” Presiden Jokowi menambahkan. Bila ada kelangkaan barang di suatu daerah, daerah lain yang memiliki cukup stok bisa membantu memasoknya.

Terkait mahalnya biaya transportasi, Presiden Jokowi merestui agar anggaran tak terduga di daerah dapat digunakan guna menutup biaya tersebut. ‘’Saya sudah memerintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Presiden Jokowi menekankan agar pemerintah terus memantau inflasi di wilayah masing-masing, termasuk mengidentifikasi sumber inflasinya. Lima daerah dipantau dan Presiden Jokowi mencatat yang pada Juli 2022 inflasinya agak jauh di atas rata-rata nasional adalah Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.

“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan agar bisa turun lagi di bawah 5 (persen), dan syukur bisa di bawah 3 (persen),” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa inflasi yang moderat itu masih didukung oleh harga BBM yang rendah karena subsidi pemerintah.

“Pertalite, pertamax, solar, LPG, dan listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun,” ujarnya.

Bila penggunaan BBM bersubsidi tak terkendali, angka subsidinya bisa makin membengkak, dan mau tidak mau harganya harus dinaikkan agar APBN tidak jebol. Saat BBM naik, tantangan pengendalian inflasi akan makin nyata. Kerja sama pusat-daerah tak bisa ditawar lagi.

Penulis : Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari