Kick Off Presidensi G20 yang diketuai oleh Indonesia akan dimulai 1 Desember 2021. Selama satu tahun mendatang, Indonesia akan menjadi sorotan dunia dalam perannya sebagai pimpinan forum negara-negara yang mewakili dua-pertiga penduduk dunia. 

Sebagai pemegang Presidensi G20, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya komunikasi publik yang masif dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan forum sosial ekonomi akbar tersebut, mengingat harapan terhadap keketuaan Indonesia bagi lingkungan negara-negara berkembang dan rentan, sangat besar.

"Jadi Indonesia ditunjuk menjadi Presidensi G20 sangat penting, karena Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mengemban keketuaan ini, maka posisi kita yang berada di antara negara-negara berkembang dan rentan diharapkan bisa membawa suara aspirasi ke negara anggota G20," ungkap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, saat memberikan sambutan pada Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas)-Menuju Presidensi G20 Indonesia-"Recover Together, Recover Stronger" di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Indonesia, dikatakan Moeldoko, harus dapat membawa kepentingan negara berkembang kepada negara-negara anggota G20, yang menguasai sekitar 82 persen ekonomi dunia, 80 persen investasi global, 70 persen perdagangan internasional, dan 66 persen populasi dunia ada pada negara G20.

Untuk itulah, Presiden Joko Widodo dalam rapat internal terkait persiapan Presidensi G20 menekankan pentingnya strategi komunikasi yang masif baik di dalam negeri maupun internasional, untuk membangun kepercayaan kepada Indonesia.

Strategi komunikasi publik dari perhelatan G20 yang masif diperlukan, mengingat Indonesia pada 2022 akan memasuki tahun politik menuju Pemilu 2024. Sehingga, diprediksi ruang publik sudah terisi dengan pembicaraan politik. 

Adapun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate selaku pengelola komunikasi dan media Presidensi G20 Indonesia mengatakan, pengelolaan komunikasi sangat penting dalam menyukseskan setiap rangkaian gelaran tersebut dalam satu tahun ke depan.

Sebab berkaitan dengan acara itu, pesan yang disebarkan harus mampu dipahami oleh masyarakat secara seksama. “Adanya hal itu, tentu akan membuat masyarakat mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” kata Menkominfo.

Acara Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan pada saat ini, merupakan wadah antaranggota humas pemerintah untuk saling berkomunikasi secara intensif dalam menyebarkan pesan yang berkaitan dengan ajang G20. Dengan begitu, setiap anggota humas dapat mengetahui detail terkait dengan substansi informasi yang harus disebarkan melalui kanal komunikasi yang dimilikinya.

Menyiapkan Narasi

Terdapat empat informasi yang harus disebarkan oleh anggota Bakohumas. Yakni, hal yang berkaitan dengan Sherpa Track, Finance Track, Working Group, dan Engagement Group. Para anggota humas yang tergabung dalam organisasi di atas dianjurkan untuk mengambil salah satu informasi tersebut untuk dikomunikasi kepada khalayak luas.

Dijelaskan Menkominfo, setiap informasi yang dibagikan oleh para anggota Bakohumas harus mampu memenuhi berbagai kanal komunikasi dengan informasi yang benar, terkait dengan penyelenggaraan G20 di tanah air. Dengan begitu, informasi dari para humas dapat meredam potensi dari informasi yang tidak benar atau hoaks yang rawan muncul, kala Indonesia menggelar event tingkat internasional.

"Mempersiapkan upaya mitigasi narasi atau informasi hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat Indonesia dan dikhawatirkan akan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia," imbuhnya.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong menambahkan, ajang ini berpeluang membangun persamaan persepsi setiap humas yang tergabung dalam Bakohumas. Dengan begitu, setiap anggota dapat mengambil peran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi yang menaunginya.

Hal ini penting dilakukan, lanjut Dirjen IKP Usman Kansong, mengingat banyak isu-isu krusial yang harus dikomunikasi secara intensif kepada masyarakat. Sehingga, ajang G20 Presidensi Indonesia dapat membawa manfaat yang optimal dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek ke depannya.

"Membangun persamaan persepsi lintas humas pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia untuk menggabungkan isu-isu krusial yang tercakup dalam presidensi G20 Indonesia," kata Usman Kansong.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Adapun G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (Summit).

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari