Pemerintah dan DPR baru saja mencapai kesepakatan untuk mematok pertumbuhan investasi yang lebih pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dalam kisaran 7%-7,4%.
Dengan tingkat pertumbuhan sebesar itu, kucuran investasi yang dibutuhkanpun harus cukup deras. Pemerintah dan DPR juga memproyeksikan target kebutuhan investasi Rp5.802,6-Rp5.823,2 triliun.
Bila mengacu angka itu, bisa dikatakan cukup ambisius. Tentu kemudian muncul pertanyaan, apa yang menjadi pemanis bagi investor sehingga mereka tertarik membenamkan dananya ke negara ini?
Jangan khawatir, pemerintah pun sudah menyiapkan sejumlah stimulan sebagai karpet merah untuk menyambut investor tersebut. Selama pemerintahan Joko Widodo, sebanyak 16 paket kebijakan ekonomi telah diluncurkan.
Tujuannya jelas, yakni mendorong iklim usaha yang semakin baik, dan tentunya masuknya investasi semakin deras. Tidak itu saja, salah satu penerbitan asing The Economist menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara yang paling banyak menyerap investasi.
Tak dipungkiri, semua itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah berupa sejumlah kemudahan berinvestasi di Indonesia Pemerintah menyebut keberhasilan itu karena berbagai kebijakan yang memudahkan pemilik modal berinvestasi di Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan tax holiday.
Sinyal adanya angin segar pelbagai kebijakan mendapat respons yang positif dari investor dikemukakan Menteri Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Menurut Darmin, sedikitnya ada ada 25 investasi yang mendapatkan tax holiday dengan nilai Rp150 triliun. "Sampai saat ini yang sudah mendapatkan tax holiday ada 25 investasi senilai hampir Rp150 triliun."
Dan ternyata investor banyak menanamkan modalnya di sektor industri hulu seperti besi, baja dan petrokimia. “Kami optimistis pemerintah bisa menyerap lebih banyak lagi investasi. Apalagi, negara ini salah satu di antara tiga ekonomi di dunia paling banyak menyerap investasi. Jadi jangan terlalu risau tidak bisa. Kita pasti bisa," ujarnya sangat optimistis.
Sebagai gambaran, realisasi investasi, baik PMDN maupun PMA untuk periode 2018 mencapai Rp721,3 triliun atau meningkat sebesar 4,1% dibandingkan 2017. Rinciannya, investasi PMDN 2018 mencapai Rp328,6 triliun, naik 25,3% dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp262,3 triliun.
Sedangkan total realisasi investasi PMA 2018 adalah sebesar Rp392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan dengan realisasi investasi PMA 2017 sebesar Rp430,5 triliun. Peminat investor selama 2018 kebanyakan didominasi oleh sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan telekomunikasi.
Secara rinci lima besar realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha adalah: Listrik, Gas, dan Air (Rp117,5 triliun, 16,3%), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp94,9 triliun, 13,1 %), Pertambangan (Rp73,8 triliun, 10,2 %), Industri Makanan (Rp68,8 triliun, 9,5 %), dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp56,8 triliun, 7,9%).
Adapun berdasarkan lokasi, menurut data BKPM, selama 2018 realisasi investasi di Jawa sebesar Rp405,4 trilliun, meningkat 4,0% dari realisasi investasi 2017 sebesar Rp389,9 trilliun, dan realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp315,9 trilliun atau meningkat 4,3% dari realisasi investasi 2017 sebanyak Rp302,9 trilliun.
Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (USD9,2 miliar, 31,4%), Jepang (USD4,9 miliar, 16,7%), China (USD2,4 miliar, 8,2%), Hong Kong (USD2,0 miliar, 6,8%); dan Malaysia (USD1,8 miliar, 6,2%).
Lembaga itu juga mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal I 2019 sebanyak Rp195,1 triliun. Angka ini bertumbuh 5,3% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya Rp185,3 triliun.
Diakui oleh badan itu, pertumbuhan investasi ini melambat dibanding capaian tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 11,8%. Dari sisi porsi realisasi, angka ini diketahui sebesar 24,6% dari target investasi 2019 yang sebesar Rp792 triliun.
Dalam satu kesempatan, Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui perlambatan pertumbuhan investasi ini dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Dari segi eksternal, negara-negara di dunia memang mengalami tren penurunan PMA lantaran perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta imbas dari geopolitik.
Kemudian, bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve juga menaikkan empat kali suku bunga acuan yang berimbas ke negara-negara lainnya. Ini pun secara tak langsung berimbas ke kenaikan biaya investasi.
Beri Kepastian
Selain itu, dari sisi internal, tahun 2019 yang merupakan tahun politik membuat investor agak menunggu pemerintahan baru. Ini merupakan tren 15 tahun terakhir. Harapannya tentu telah ditetapkannya dan telah bisa dipastikannya Presiden mendatang, Joko Widodo, akan memasuki periode kedua pemerintahannya tentu bisa memberikan kepastian bagi investor untuk menanamkan investasinya di negara ini.
Respons positif yang ditunjukkan investor bisa terlihat dari pertemuan pemerintah dengan investor saat menggelar Indonesia Round Table Business Meeting yang dilaksanakan di Wisteria Room, B1F The New Otani, Osaka, Jepang, di sela-sela pertemuan G20 belum lama ini.
"Kemudahan investasi Indonesia pasti lebih baik dibandingkan di masa lalu," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seperti dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet, Jumat (28/6/2019).
Bayangkan puluhan pengusaha kelas kakap asal Negeri Sakura, antara lain, Japan External Trade Organization, Daihatsu Motor, Honda Motor, Marubeni Coorporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsui dan Nippon Steel, Sumitomo Corporation, dan Toyota Tsuho Corporation hadir di pertemuan tersebut.
Luhut, yang mewakili Joko Widodo dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih cukup positif karena dalam 5 tahun terakhir mampu mempertahankan angka pertumbuhan rata-rata 5%.
Pemerintah Indonesia, Luhut menjamin, tetap sangat memperhatikan kepentingan pelaku usaha, seperti kepastian hukum bagi investor. Tidak itu saja, negara ini tak akan ragu mengeluarkan kebijakan yang selama ini dianggap sulit bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga hadir dalam pertemuan itu pun menjabarkan bagaimana upaya pemerintah untuk terus menjaga iklim investasi di Indonesia. "Dalam memperbaiki iklim investasi kami terus memperbaiki kebijakan. Saat ini Presiden Jokowi terus meminta diperbaiki iklim investasi."
Di bidang perpajakan, berbagai insentif fiskal telah direlaksasi agar para investor tidak terlalu diberatkan dari sisi kewajiban pajak. Salah satunya, adalah tax holiday.
"Fasilitas pertama yakni tax holiday untuk investasi baru terhadap 18 jenis sektor usaha, apakah itu petrokimia maupun elektronik," jelasnya.
Tax holiday hanyalah satu dari berbagai macam insentif kemudahan yang diberikan pemerintah. Para investor, juga bisa menanamkan modalnya di kawasan berikat. Bagi investor yang berinvestasi di kawasan itu akan mendapatkan berbagai macam insentif perpajakan.
Hal ini diharapkan dapat menarik investor berinvestasi. Harapannya, seiring terus digenjotnya pembangunan infrastuktur di luar pulau Jawa, investasi yang masuk akan lebih menyebar di luar pulau Jawa sehingga roda ekonomi menjadi lebih merata lagi. (F-1)
