Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM), Rida Mulyana, menyampaikan poin-poin penting hasil G20 Energy Transition Working Group (ETWG) 2022, pada Roundtable Discussion "A Just Energy Transition and Financing" yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Kamis (13/10/2022), Rida memaparkan bahwa Presidensi G20 Indonesia telah menetapkan tiga prioritas transisi energi, yaitu aksesibilitas energi, penggunaan teknologi energi bersih serta pendaaan.
Forum Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM) juga telah menghasilkan beberapa komitmen seperti peningkatan penggunaan energi bersih, promosi investasi penggunaan energi bersih, rendah karbon, dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan serta meningkatkan investasi inklusif.
"Pada September 2022 lalu, negara-negara G20 mendukung kesepakatan Bali Compact yang terdiri dari sembilan prinsip untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif untuk memastikan transisi yang lancar dan efektif sesuai dengan prioritas nasional," kata Rida.
Negara G20 telah berkomitmen dalam implementasi Paris Agreement untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) atau nol emis karbon pada 2030.
"Sektor energi diharapkan memberikan kontribusi pengurangan emisi sekitar 358-446 juta ton CO2 pada 2030. Pada 2021, Indonesia berhasil mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor energi sebesar 70 juta ton CO2 terutama melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, penerapan efisiensi energi, pemanfaatan bahan bakar rendah karbon dan reklamasi pasca tambang," tambah Rida.
Dalam jangka panjang, Indonesia menargetkan akan mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat melalui strategi yang sejalan dengan komitmen G20, antara lain dari sisi penawaran (melalui pengembangan energi baru terbarukan secara massif, mengurani penggunaan energi fosil dengan mengubah energi primer dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan seperti program de-dieselisasi, penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga fosil serta pemanfaatan teknologi rendah emisi).
Di sisi permintaan, melalui pemanfaatan kompor listrik, Baterai Kendaraan Listrik (BEV), biofuel, gas kota, penerapan manajemen energi serta penerapan Standar Kinerja Energi Minimum.
Strategi Implementasi
Rida menuturkan, pemerintah akan mengembangkan 700 Giga Watt (GW) energi terbarukan yang berasal dari solar, hidro, angin, bioenergi, laur, panas bumi, serta hidrogen dan nuklir.
Terdapat pula strategi penghentian PLTU Batubara secara bertahap. PLTU Batu Bara akan dihentikan maksimal 2058.
Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Super Grid untuk menjaga sistem kelistrikan, dan membuka peluang untuk mengekspor listrik ke negara ASEAN yang terhubung dengan ASEAN Power Grid.
"Untuk mendukung transisi yang cepat dan efektif menuju energi bersih, Indonesia membutuhkan investasi hingga USD1 triliun pada 2060 untuk pembangkit energi terbarukan senilai USD995 miliar dan transmisi senilai USD114 miliar. Kebutuhan akan dukungan finansial akan semakin meningkat seiring kita menerapkan pensiun dini PLTU Batu Bara di tahun-tahun mendatang," papar Rida.
Saat ini, lanskap pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia dapat diperoleh antara lain dari Blended Finance, United Indonesia SDGs, Tropical Landscape Fasilitas Keuangan, Investasi Anggaran Non Pemerintah serta Pemerintah dan Swasta Kemitraan.
Namun, pemerinta harus meningkatkan mobilisasi semua sumber keuangan dan memperkuat kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan untuk memastikan semua potensi dimanfaatkan.
Keterangan Foto: Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana menghadiri Roundtable Discussion "A Just Energy Transition and Financing" yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, Kamis (13/10/2022). esdm.go.id
