Indonesia.go.id - Kesepakatan Isu Ekonomi Jelang KTT ke-43 ASEAN

Kesepakatan Isu Ekonomi Jelang KTT ke-43 ASEAN

  • Administrator
  • Minggu, 27 Agustus 2023 | 14:32 WIB
ASEAN
  Suasana pertemuan ke-10 ASEAN tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Jumat (25/8/2023). ANTARA FOTO
Indonesia mengajak Menteri Ekonomi ASEAN berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN sebentar lagi diselenggarakan di Jakarta, pada 5--7 September 2023.

Keketuaan ASEAN tahun ini yang dipegang Indonesia mengusung “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Pelbagai aktivitas untuk mendorong penguatan dan kesejahteraan anggota telah dilakukan Indonesia, termasuk puncaknya pada KTT.

Sebelumnya, KTT ke-42 telah diselenggarakan di Labuan Bajo pada 9--11 Mei 2023. Dalam konteks itu, belum lama ini Indonesia menuntaskan empat Mutual Recognition Agreement atau MRA dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) yang berkaitan dengan perdagangan.

Diharapkan, MRA itu dapat menjadi komunike bersama di KTT ASEAN. Berikutnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga menyelenggarakan pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM). Pertemuan pertama telah dilakukan di Bali pada Maret lalu.

Mereka kembali menyelenggarakan pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Jakarta pada 22--25 Agustus 2023. Pertemuan penutup ini akan menegaskan perwujudan komitmen dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan.

Berkaitan dengan empat kesepakatan MRA di sektor perdagangan, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengemukakan, MRA tersebut di antaranya ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (AFA MRA), ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA), ASEAN Mutual Recognition Arrangements for Building and Construction Materials (MRA BCM), serta Protocol to Amend the ASEAN Sectoral MRA for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufactures of Medicinal Products.

“Ini semua ditandatangani dengan tujuan mengurangi hambatan di bidang perdagangan,” kata Zulkifli, Minggu (20/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Mendag juga mengajak semua Menteri Ekonomi ASEAN untuk membuat hasil nyata. Diketahui, hasil nyata dari pertemuan tingkat menteri seperti pertemuan ke-55 merupakan dorongan agar ASEAN dan para mitra dialog dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Misalnya, ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (AFA MRA) sebagai payung hukum bagi badan sektoral ASEAN dalam menyusun MRA, pada sektor khusus yang akan disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN. Di antaranya, mendorong harmonisasi standar dan regulasi internasional di kawasan ASEAN. 

Berikutnya soal ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA). AFSRFA merupakan persetujuan untuk menciptakan pendekatan keamanan pangan yang komprehensif dan terintegrasi di ASEAN, khususnya untuk mencapai perlindungan kesehatan konsumen dan memfasilitasi kelancaran arus pangan yang aman di dalam kawasan.

Rekomendasi dari pertemuan itu berupa kesepakatan fasilitas kelancaran arus pangan dilakukan melalui peningkatan harmonisasi dari penetapan standar serta sanitasi dan fitosanitasi, meminimalisasi hambatan teknis untuk perdagangan pangan intra ASEAN, dan mengurangi perbedaan sistem pengelolaan pangan nasional di antara negara anggota ASEAN.

Mendag Zukilfi Hasan menuturkan, persetujuan ini akan diberlakukan setelah seluruh negara anggota ASEAN menyampaikan instrumen ratifikasi (instrument of ratification/IoR) masing-masing kepada Sekretariat ASEAN. Amandemen dapat dilaksanakan apabila seluruh anggota ASEAN telah menyepakatinya.

 

Pertemuan Para Menkeu

Di sisi lain, ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) tidak hanya dihadiri Menteri Keuangan Negara ASEAN, pertemuan itu juga melibatkan perwakilan dari enam organisasi internasional. Organisasi itu adalah Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS), and World Bank (WB) serta mitra strategis yaitu Australia dan European Union (EU).

Pertemuan AFMGM kali ini bertujuan untuk memantau dan memperbarui perkembangan capaian-capaian dalam priority economic deliverables (PED) dan untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN.

Pertemuan ini akan fokus pada beberapa agenda utama, seperti Global Economic Update and Risks, Regional Economic Outlook and Challenges, serta Policy Dialogue yang berfokus pada isu Pembiayaan Infrastruktur dan Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan.  

Rangkaian pertemuan AFMGM juga diharapkan dapat menghasilkan joint ministerial statement (JMS) yang mencatat perkembangan berbagai inisiatif, kesepakatan bersama, serta arahan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral terkait rencana aksi dan tindak lanjut atas berbagai agenda kerja sama yang dibahas pada forum kerja sama keuangan ASEAN.

Adapun tiga PED di bawah kerangka kerja sama sektor keuangan terdiri atas, pertama, mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan dan ekonomi (recovery-rebuilding).

Kedua, memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (digital economy). Dan ketiga, mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau (sustainability).

Hasil diskusi dari agenda-agenda pertemuan AFMGM ke-2 akan diwujudkan dalam upaya kerja sama antara Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN, melalui koordinasi kebijakan dan pertukaran informasi.

“Kemitraan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia telah memupuk rasa percaya dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN, mendorong integrasi ekonomi kawasan untuk memperkuat sistem keuangan, melindungi kawasan dari guncangan dan kerentanan ekonomi. Diharapkan dengan adanya pertemuan AFMGM ke-2 nanti dapat semakin memperkokoh kolaborasi antardua institusi keuangan, khususnya BI dan Kemenkeu RI,” pungkas Iss Savitri Hafid, Direktur Departemen Internasional BI.

Tentu harapannya, sejumlah kesepakatan di antara anggota ASEAN di level Menteri bisa menjadi komunike bersama di pertemuan puncak pimpinan ASEAN awal September mendatang, sehingga akan lebih menguatkan pencapaian dan pondasi visi ASEAN 2045 selain kelembagaan ASEAN.

 

Penulis: Firman Hidranto
Editor: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari