Integrasi ekonomi intra-ASEAN melalui penyeragaman sistem pembayaran di antara negara-negara serumpun semakin mulus seiring dengan bergabungnya State Bank of Vietnam (SBV) dalam kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan tersebut. SBV bergabung dengan ASEAN 5, sebutan negara inisiator kerja sama konektivitas pembayaran kawasan, setelah menandatangani amandemen Nota Kesepahaman (NK) di sela-sela Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-10, pada Jumat, 25 Agustus 2023, di Jakarta.

Dalam konteks kerja sama sistem pembayaran itu, sebutan ASEAN 5 mengacu kepada Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Sebagai informasi tambahan, bergabungnya SBV dalam kerja sama tersebut merupakan upaya perluasan dari NK Konektivitas Pembayaran Kawasan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh BI, BNM, BSP, MAS, dan BOT dalam rangkaian acara Leader’s Summit pada 14 November 2022 di Bali. 

Tidak itu saja, perluasan kerja sama konektivitas sistem pembayaran kawasan merupakan tindak lanjut dari mandat Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-9, serta menjadi salah satu capaian prioritas Keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada 2023.

Lantas apa saja tujuan dari kerja sama itu? Kerja sama konektivitas sistem pembayaran kawasan bertujuan memperkuat dan mengembangkan sistem pembayaran antar negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan inklusif.

Seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam siaran persnya Jumat (25/8/2023), kesepakatan itu akan memayungi berbagai bentuk kerja sama, termasuk konektivitas QR dan fast payment antarnegara, sehingga transaksi diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah, nyaman, dan terjangkau.

Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. “Dengan bergabungnya Vietnam pada kerja sama konektivitas sistem pembayaran kawasan, maka jumlah partisipan bertambah dari lima negara menjadi enam negara,” ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN, termasuk pada sektor pariwisata dan jasa lainnya. Perluasan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM, yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, penguatan konektivitas sistem pembayaran diharapkan dapat memberikan insentif untuk meningkatkan perdagangan dan remitansi di kawasan. Perluasan kerja sama konektivitas sistem pembayaran akan terus diperkuat dan diperluas dengan negara mitra strategis lain di kawasan. 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Pham Thanh Ha merasa terhormat bahwa SBV dapat bergabung sebagai partisipan baru NK Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan. Pham Than Ha juga menambahkan, Bank Sentral Vietnam itu menantikan koordinasi yang erat antara semua pihak untuk mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan inklusif.

“Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk solidaritas dan menandai titik awal penguatan integrasi ekonomi kawasan, serta memajukan konektivitas pembayaran untuk menjadikan ASEAN sebagai pemimpin global dalam konektivitas pembayaran,” tambah Pham, yang hadir mewakili Gubernur SBV Nguyen Thi Hong pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Kesepakatan yang semakin meluas soal sistem pembayaran antarnegara-negara ASEAN merupakan tindak lanjut dari integrasi ekonomi ASEAN atau wujud dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui sejumlah instrumen ekonomi, seperti perdagangan bebas atau free trade antara negara anggota ASEAN.

Khusus soal sistem pembayaran, diskusi masalah itu telah menjadi pokok bahasan yang cukup lama di sejumlah fora internasional, baik forum IMF-Bank Dunia, World Economic Forum, dan sebagainya.

Dalam lingkup ASEAN, juga telah dibahas dalam forum-forum sebelumnya. Bahkan, ketika berlangsungnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 9--11 Mei 2023, juga telah dibahas.

Jauh sebelum KTT di Labuan Bajo, tepatnya di November 2022 di sela-sela KTT G20 di Bali, lima negara serumpun—Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina--telah menandatangani kesepakatan soal kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal.

Bagi yang awam, tentu ada yang bertanya-tanya, apa itu sistem pembayaran QRIS itu? Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah teknologi metode pembayaran digital menggunakan QR Code.

Penggunaan QR Code itu kini sudah meluas, baik retail besar, menengah, dan kecil. Bahkan, warung jualan makanan pun sudah menggunakan fasilitas QRIS tersebut. Kini, masyarakat tak perlu repot-repot, cukup tempelkan QRIS di gadget, transaksi pun tuntas. Sangat mudah sekali.

Nah, kali ini sistem pembayaran berbasis digital, termasuk QRIS pun sudah meluas, tidak hanya di tingkat lokal, melainkan sudah melebar ke negeri jiran di enam negara ASEAN.

Menurut Bank Indonesia, QRIS menyatukan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) untuk transaksi yang lebih praktis dan terpusat. Artinya, konsumen tidak perlu memiliki akun atau menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda.

Hal ini membuat transaksi digital, termasuk QR code fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal, menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari