Indonesia.go.id - Inklusivitas Keuangan Jadi Landasan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Inklusivitas Keuangan Jadi Landasan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

  • Administrator
  • Rabu, 6 September 2023 | 15:00 WIB
ASEAN
  Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani menyampaikan paparan dalam sesi Subtema III Transformasi Digital yang Inklusif pada hari kedua ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/9/2023). ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Aditya Pradana Putra/pras.
Transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat jelas dengan melonjaknya pembayaran non-tunai dari US$813 juta menjadi US$26,2 miliar pada 2017 hingga 2022.

Inisiatif keuangan digital ASEAN berkontribusi besar dalam mempercepat inklusi keuangan di kawasan. Selama beberapa tahun terakhir, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut menjadi pemain penting dalam memandu transformasi di tengah maraknya  pengembangan keuangan digital.

Demikian dikatakan Wakil Menteri BUMN, Rosan Roeslani dalam keterangan yang diterima Tim Komunikasi dan Media KTT ke-43 ASEAN 2023, Rabu (6/9/2023) di Jakarta.

ASEAN sebagai rumah dari 680 juta penduduk dan 70 juta UMKM masih menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang signifikan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi dan menggunakan jasa layanan bank tercatat masih rendah dengan persentase penduduk hingga 70% belum menggunakan layanan perbankan.

Tidak hanya itu, sekitar 39 juta dari 70 juta UMKM juga menghadapi kekurangan pendanaan yang cukup besar dengan nilai US$300 miliar setiap tahunnya.

Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani menjelaskan, di tengah kondisi ini munculnya layanan keuangan digital membuka jalan untuk menjembatani kesenjangan keuangan khususnya bagi mereka yang belum mempunyai rekening bank, belum memakai jasa layanan perbankan, dan juga bagi UMKM yang sebelumnya mungkin dinilai unbankable.

Layanan keuangan digital memainkan peran penting dalam mendorong inklusivitas keuangan, dan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang  berkelanjutan dan inklusif di Kawasan ASEAN.

“Kita telah melihat contoh di negara-negara ASEAN, bahwa pertumbuhan dan revolusi keuangan digital telah meningkatkan perekonomian negara dan inklusivitas ekonomi. Hal serupa juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, di mana Indonesia telah berada di garis depan untuk revolusi keuangan digital, menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang luar biasa,” tutur Rosan.

Rosan mengungkapkan, antara tahun 2011 hingga 2022, pemain financial technology di Indonesia meningkat enam kali lipat dari semula 51 pemain menjadi 334 pemain aktif. Sementara itu, 33% penduduk memiih e- wallet sebagai metode pembayaran default mereka pada 2021. Hal ini sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju di Asia.

“Transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat jelas dengan melonjaknya pembayaran non-tunai dari US$813 juta menjadi US$26,2 miliar pada 2017 hingga 2022. Transisi menuju ekosistem transaksi digital yang berkembang pesat ditunjukkan dengan nilai transaksi pembayaran digital, yang tumbuh dari US$206 miliar pada 2019 menjadi US$266 miliar pada 2022,” jelas Rosan. Ia melanjutkan, perkembangan transaksi pembayaran digital ini akan terus tumbuh hingga mencapai lebih dari US$421 miliar pada 2025.

Dengan jangkauan yang luas, BUMN memegang peranan penting dalam mendorong inklusi keuangan melalui keuangan digital khususnya di kota-kota yang kurang terjangkau. Selama beberapa tahun terakhir, BUMN telah meningkatkan katalis, memulai inisiasi yang visioner dan membentuk kolaborasi yang strategis untuk mentransformasi layanan keuangan digital Indonesia dalam berbagai aspek.

Rosan menambahkan, dari perspektif ASEAN, dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan digital ASEAN juga telah bertransformasi, yang utamanya diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan bagi konsumen dan UMKM. Pertumbuhan dalam bidang ini sangat kuat dengan peningkatan volume pembayaran digital.

Sementara itu, lanskap pinjaman digital juga tidak ketinggalan dan diperkirakan akan tumbuh secara signifikan pada 2030. Menghadapi fenomena itu, bank-bank BUMN kini berfokus pada tiga transformasi yang mencakup pinjaman digital, pembayaran digital (e-wallet), dan perbankan digital.

Dalam mentransformasi pinjaman digital, BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI telah meluncurkan platform pinjaman digital yang memungkinkan individu yang tidak memiliki riwayat pinjaman dapat mengakses layanan keuangan secara digital. Inisiatif ini memberikan dampak yang signifikan terhadap inklusi keuangan, misalnya pinjaman digital BRI yang tumbuh 146% dalam waktu satu tahun di periode 2021 hingga 2022 dengan nilai pinjaman US$125 juta kepada jutaan peminjam dalam tiga kuartal pertama di 2022.

“Kemudian, untuk pembayaran digital (e-wallet), beberapa BUMN juga telah memperluas layanan pembayaran melalui platform e-money bagi pelanggan. Terakhir, untuk perbankan digital, Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN juga telah membangun solusi perbankan digital, salah satunya mobile banking BNI yang telah tumbuh 59,6% year on year menjadi 7,8 juta pengguna pada tahun 2020,” jelas Rosan.

Inklusi keuangan bukan sekadar tujuan dari ekonomi saja, melainkan juga unutk kepentingan sosial. “Kami sangat berharap, diskusi dalam forum ini akan menghasilkan solusi terhadap tantangan inklusivitas keuangan yang kita hadapi di kawasan, untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di Kawasan ASEAN,” pungkas Rosan.

 

Penulis: Budiana
Redaktur: TR/Elvira Inda Sari