Pandemi tak menyurutkan niat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melanjutkan pelaksanaan program kerjanya. Bahkan melalui belanja infrastruktur, PUPR terus meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19 ini.

Tercatat sesuai data e-monitoring hingga 19 Agustus 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp 143,19 triliun, realisasinya sudah 46,44% atau senilai Rp66,49 triliun dan progres fisik sebesar 49,67%.

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01% atau senilai Rp 14,02 triliun dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja,yang menjadi pijakan yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely). Ia memastikan, kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19.

Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Program Padat Karya Tunai bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja.

Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga akan memberikan kontribusi pada program PEN pascapandemi Covid-19

Selain PKT, untuk mendukung PEN Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp173,93 miliar. Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp49,47 miliar dengan realisasi sebesar 45,87%, pembelian rosin ester sebesar Rp24,55 miliar dengan progres 21,49%, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp100 miliar dengan progres 28,28%.

Selain itu juga terdapat empat program lainnya. Yakni, dukungan pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, dan Information and Communication Technologies (ICT). Program dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 46,85%, ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 57,81%, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres 23,49% dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp161 miliar dengan progres 37,41%.

Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau destinasi superprioritas (DSP) saat ini, progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72% dan progres keuangan 48,37% atau senilai Rp1,59 triliun dari total anggaran Rp3,29 triliun untuk lima DSP, yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang-Manado-Bitung.

Pelaksanaan kegiatan padat karya TA 2021 meliputi bidang sumber daya air sebesar Rp7,15 triliun dengan target menyerap 386.159 tenaga kerja, bidang jalan dan jembatan senilai Rp6,69 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 273.603 orang, bidang permukiman disalurkan melalui enam kegiatan senilai Rp5,29 triliun akan menyerap 194.471 tenaga kerja, dan bidang perumahan senilai Rp4,11 triliun dengan target menyerap 378.460 tenaga kerja.

Dalam rangka mendukung program PEN, Kementerian PUPR juga mengusulkan perluasan program padat karya senilai Rp2,50 triliun, yang di antaranya digunakan untuk perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai, revitalisasi drainase, perbaikan lereng, dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu, program penyediaan air minum dan sanitasi (Pamsimas) atau SPAM perdesaan dan sanitasi perdesaan, serta pembangunan rumah khusus dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Namun terkait tambahan anggaran itu, masih dalam pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari