Hingga Juli 2024, telah disusun 151 peta tematik dari 22 kementerian/lembaga yang mencakup 38 provinsi. Satu Peta membantu upaya perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan.
Sistem Informasi Satu Peta (One Map Policy). Begitulah sistem yang dikembangkan pemerintah dan digadang-gadang menjadi alat vital yang bertujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan semua peta tematik dari berbagai instansi dalam satu referensi geospasial yang akurat. Kebijakan itu diterapkan melalui Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
Platform terbaru dalam inisiatif Satu Peta tersebut dinamakan Satu Peta 2.0. Program tersebut mengintegrasikan data spasial serta informasi dari berbagai instansi pemerintah demi konsistensi, akurasi, dan keterjangkauan informasi geospasial. Sehingga, pada ujungnya akan mendukung pembangunan, utamanya program strategis nasional (PSN), yang lebih efektif dan efisien.
Penerapan Sistem Informasi Satu Peta telah memberikan dampak positif pada berbagai proyek strategis nasional. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sistem ini membantu dalam merencanakan tata ruang, menentukan lokasi infrastruktur utama, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Termasuk di antaranya, mendukung pengelolaan sumber daya air melalui proyek seperti Bendungan Sepaku Semoi.
Contoh yang lain ada di Reklamasi Pantai Utara Jakarta, serta dalam Proyek Tol Trans-Sumatra. Untuk itu, kebijakan ini memastikan tidak ada tumpang tindih lahan dalam pembangunan tol, sehingga mempercepat proses pembebasan lahan dan konstruksi.
Lebih Terpadu
Merujuk keterangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sistem informasi Satu Peta sejauh ini terbukti sangat membantu pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait dengan penggunaan pemetaan tata ruang yang lebih terpadu.
“Khusus untuk pekerjaan PSN terutama yang di IKN, kami sudah menggunakan sistem Satu Peta yang dikembangkan Kementerian PUPR, progres bisa dilaporkan secara real time," ujar Abdul Muis, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, di Jakarta, Selasa (23/7/2024) seperti dikutip antaranews.com.
Melansir situs setkab.go.id, pemerintah telah resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7/2024). “Dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruangan, sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.
Menurut Prabowo, percepatan pembangunan adalah hal yang sangat penting bagi Indonesia. "Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus lebih efisien kita harus dikelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tutur Prabowo.
Melalui program one map policy, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketidakefisienan yang terjadi. Misalnya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan PSN.
Geoportal Satu Peta ini bertujuan memudahkan akses informasi geospasial bagi para pengambil kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum. “Kita butuh investasi, untuk itu, kita perlu iklim yang baik, perlu governance yang baik. Kebijakan Satu Peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemanfaatan ruangan,” kata Prabowo.
Selain itu, program Satu Peta ini diharapkan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dapat ditingkatkan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data geospasial dapat terwujud.
Langkah Strategis
Pemerintah menilai Geoportal 2.0 ini merupakan langkah maju dalam membangun infrastruktur data spasial yang solid dan terintegrasi, yang menjadi landasan penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam acara tersebut, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyatakan, Satu Peta telah menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan hingga mencapai 57 juta hektare atau 30,1% per Juni 2024. Angka tersebut dapat tercapai karena ada perubahan regulasi dan kebijakan sebagai acuan dasar hukum penilai tipologi serta pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PTTI).
"Luas tumpang tindih pada 2019 sebesar 77 juta hektare. sedangkan luas tumpang tindih terbaru pada 2024 mencapai 57 juta hektare," ujarnya Airlangga dalam Rakernas One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7/2024).
Menurutnya, PITTI hasil dari sinkronisasi menunjukkan penurunan tumpang tindih lahan sebesar 10,5% di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Karenanya, ke depan penurunan lahan tumpang tindih akan terus berkurang dengan Satu Peta.
Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan hingga Juli 2024, telah berhasil disusun 151 peta tematik dari 22 kementerian dan lembaga yang mencakup 38 provinsi, sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Peta ini. “Program ini telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan,” katanya.
Kebijakan Satu Peta ini penting karena menjadi bagian dari online single submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang juga mengatur tentang tata ruang. “Jadi kebijakan ini sangat strategis untuk menyelesaikan PSN dan KEK,” kata Airlangga.
Dengan penerapan Satu Peta, peningkatan PSN dan KEK, Airlangga yakin Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekitar 1%--2%. Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025--2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6--7 persen dengan target investasi yang menurutnya cukup menantang yaitu Rp1.900 triliun. Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang diharapkan sebesar USD30.000 di 2045.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan satu peta 2.0 kali ini akan terbuka bagi akses masyarakat umum, berbeda dengan sebelumnya yang hanya dibatasi bagi kementerian dan lembaga serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Rencana Aksi Satu Peta
Kebijakan Satu Peta pertama kali diperkenalkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2010. Gagasan tersebut muncul saat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan perbedaan peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan.
Hal ini mendorong Presiden SBY untuk memerintahkan penyusunan satu peta tunggal sebagai referensi nasional. "Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional,” tuturnya saat itu.
Program Satu Peta terus berlanjut hingga saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada 2021, untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
Sampai saat ini, sudah ada 23 kementerian/lembaga (K/L) melakukan rencana aksi. Sebanyak 14 K/L sudah memenuhi target Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta. Sembilan K/L masih dalam proses pelaksanaan target.
Kebijakan "Satu Peta" memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
Dengan menggabungkan berbagai data geospasial menjadi satu peta, informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien. Pengguna tidak perlu mencari data di berbagai sumber terpisah.
Satu Peta terintegrasi memungkinkan pengguna untuk melihat data secara komprehensif, mengurangi duplikasi dan tumpang tindih informasi. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
Dengan data yang terintegrasi, pengembang dapat membangun aplikasi yang lebih kuat dan inovatif, seperti aplikasi navigasi, pemetaan risiko bencana, dan perencanaan kota.
Meningkatkan efektivitas pemerintahan dan percepatan pembangunan melalui program-program digital.
Kebijakan ini memfasilitasi kolaborasi antara berbagai lembaga dan sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
Menciptakan kepastian dan iklim usaha yang efisien, yang penting untuk menarik investasi.
Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
