Satu hari menjelang peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan RUU APBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya di hadapan sidang paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD.

Sidang tersebut dihadiri oleh 409 anggota dewan serta berbagai undangan penting, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin, anggota Kabinet Indonesia Maju, anggota MPR, dan anggota DPD. Dalam penyampaian RAPBN 2025 tersebut, Presiden Jokowi tampil dengan jas formal lengkap dan peci hitam, berbeda dengan pidato kenegaraan di sesi pagi yang menggunakan pakaian adat Betawi.

Di awal pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan rasa syukur atas ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan selama satu dekade terakhir, termasuk pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, dan ancaman krisis perubahan iklim.

“Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang sebesar 3,4 persen.

Sejak 2015 hingga 2024, tenaga kerja baru di Indonesia bertambah sebanyak 21,3 juta. Selain itu, Jokowi juga membanggakan rasio utang Indonesia yang tetap rendah, terutama di antara negara-negara G20 dan ASEAN.

Ekspor Indonesia meningkat lebih dari 70 persen, mencapai USD259 miliar pada tahun 2023. Neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan juga terus mencatat surplus selama 51 bulan berturut-turut.

Indikator kesejahteraan masyarakat turut mengalami peningkatan signifikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen, kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen, dan kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,83 persen pada tahun 2024.

Di sektor pembangunan, Presiden Jokowi menyoroti kemajuan pembangunan infrastruktur yang "Indonesiasentris," mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Indonesia harus terus bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial,” kata Presiden.

Fokus RAPBN 2025

Dalam penyusunan RAPBN 2025, pemerintah menggunakan asumsi dasar inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Pemerintah juga fokus pada pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja untuk memperkokoh lompatan kemajuan Indonesia.

Dalam arsitektur APBN 2025, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Belanja negara akan diarahkan pada program-program seperti makan bergizi gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi anak-anak dan memberdayakan UMKM, serta renovasi sekolah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan permodalan bagi UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mengomentari RAPBN 2025, menyoroti empat risiko utama yang memengaruhi pelaksanaan anggaran pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Risiko tersebut meliputi suku bunga global yang masih tinggi, tensi geopolitik yang memanas, pertumbuhan ekonomi global yang lemah, serta gejolak pasar keuangan.

“Global environment masih sangat tidak pasti meskipun kita melihat ada suatu pola yang berulang,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah akan tetap fokus pada kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta reformasi pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memperkuat ruang fiskal.

RAPBN 2025 dirancang dengan visi jangka panjang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Presiden Jokowi menegaskan pentingnya melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat, dan meningkatkan kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan.

Dengan optimisme dan tekad yang kuat, pemerintah berharap APBN 2025 dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan global, sambil terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari