Momen bersejarah terjadi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta pada Jumat (16/8/2024). Inilah pidato kenegaraan terakhir dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin negeri ini bersama Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin sejak dilantik pada Oktober 2019. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah menjabat bersama Jusuf Kalla di periode 2014--2019.

Saat menyampaikan pidato laporan kinerja pemerintahan 2024 sekaligus memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Jokowi juga melaporkan secara umum raihan yang dicapai pemerintah selama 10 tahun terakhir. Baik dari bidang politik, hukum, keamanan (polhukam), ekonomi, dan sosial budaya. 

Meski didera dampak pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik, Kepala Negara menyampaikan di forum parlemen itu, pertumbuhan makro nasional masih positif dalam setahun terakhir, "Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%."

Dijelaskan lebih lanjut, inflasi juga terkendali di kisaran 2--3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampu dikurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023.

“Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024,” ujar Presiden Jokowi, yang kali ini mengenakan busana adat Betawi.

Prioritas pemerintah pada periode ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menyongsong era Indonesia Emas 2045. Caranya dengan fokus memperkuat perlindungan sosial dan akses terhadap pendidikan, maupun kesehatan. Selama ini, upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Sebanyak Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian, sebanyak Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.

Mengutip lampiran pidato laporan kinerja pemerintah 2024, upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan dengan meningkatnya rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) antara penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen termiskin dan penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen terkaya jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat yang menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas untuk semua kalangan.

Kualitas Pendidikan

Dari sisi kualitas pendidikan, proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi bidang literasi dan numerasi berhasil mencapai lebih dari 50 persen.

Hal ini menjadi bukti, berkurangnya ketimpangan akses layanan pendidikan berkualitas tersebut merupakan hasil dari peningkatan efektivitas bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan kepada masyarakat di daerah tertinggal dengan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dengan total lebih dari 20 juta siswa penerima.

Lalu ada Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan yang selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Tidak hanya itu, sebanyak Rp60,3 triliun anggaran Prakerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Setidaknya program ini meningkatkan kemandirian dan kemampuan pekerja dalam bersaing di dunia kerja atau professional.

“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” jelas Presiden Jokowi.

Meningkatkan Kualitas SDM

Dalam Pidato Presiden Jokowi mengenai Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya yang dibacakan setelah Pidato Kenegaraan, strategi kebijakan pembangunan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah.

Hal itu tecermin pada tiga prioritas pemerintah dalam mempercepat kualitas SDM. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program MBG dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.

Kedua, program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.

Program ketiga, untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. Kelima, peningkatan permodalan bagi UMKM.

Adapun, Presiden menerangkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, terbagi untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan,penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” jelas Presiden.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari