Pendekatan lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penghapusan kemiskinan ekstrem. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Senin (12/8/2024). Itulah sebabnya, Menko Muhadjir mengingatkan, perlunya pemerintah daerah membuat terobosan-terobosan. 

"Pemerintah daerah untuk terus proaktif melakukan terobosan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lokal. Pejabat daerah harus sering-sering ke bawah untuk tahu persis permasalahan di lapangan," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta.

Muhadjir mengatakan, sebanyak 95 persen pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan penanganan kemiskinan ekstrem melalui upaya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan kantong kemiskinan. Dokumen perencanaan tersebut, sambung dia, mesti dibuat dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan lokal agar berjalan selaras antara program dengan langkah taktis penghapusan kemiskinan ekstrem di lapangan.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kolaborasi, kerja sama, dan kesungguhannya dalam upaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022," kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan, Kemenko PMK akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kondisi budaya dan kewilayahan masing-masing. "Integrasi pembangunan dan budaya kewilayahan menjadi perhatian penting dan menjadi salah satu prioritas yang kami dorong kepada pemerintah daerah," ujar Nunung.

Dalam beberapa waktu ke belakang, Kemenko PMK intens melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ia pun berharap dengan rencana aksi serta pemetaan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa sesuai target yang ditentukan.

Pertunjukan Rakyat

Sementara itu, pada 10 Agustus 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertunjukan rakyat dalam rangkaian acara Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Festival 2024 di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari. Acara itu merupakan upaya edukasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui pencegahan stunting.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,03 persen, atau terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Angka itu juga menunjukkan penurunan sebesar 0,33 persen dari catatan pada Maret 2023 yakni sebesar 9,36 persen.

Jutaan orang di tanah air memang diketahui masih harus menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan ekstrem tersebut bukan hanya menghambat perkembangan ekonomi dan sosial, melainkan juga memicu masalah gizi seperti stunting.

Stunting yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak, serta menghambat kemampuan belajar dan produktivitas mereka di masa depan. Melalui festival tersebut, pemerintah pun berharap bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, terutama untuk mengurangi stunting dan kemiskinan ekstrem.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan cita-cita Indonesia untuk terbebas dari stunting dan kemiskinan ekstrem dapat segera tercapai. “Kemenkominfo fokus menyebarkan informasi agar masyarakat keluar dari zona miskin ekstrem sehingga dapat memenuhi gizi anak agar tidak stunting,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo Usman Kansong.

Pertunjukan teater rakyat itu menampilkan AIMS Band dan Sanggar Seni Lekobodong dengan tema "Kampung yang Terusik". Acara ini juga akan menghadirkan dr Lula Kamal, seorang dokter yang aktif dalam kampanye kesehatan masyarakat, khususnya terkait stunting dan gizi anak.

KIM Festival 2024 diikuti oleh 50 KIM dari sembilan provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Festival tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran KIM dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, cita-cita Indonesia bebas stunting dan kemiskinan ekstrem dapat tercapai,” ujar Dirjen Usman.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari