Indonesia telah lama berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah adalah program pensiun dini (pendi) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara.

Program itu dirancang untuk mempercepat transisi energi bersih dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, khususnya batu bara, yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan listrik di Indonesia. Program pensiun dini PLTU batu bara merupakan bagian dari strategi besar Indonesia untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

Target ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan. Berdasarkan rencana ini, pemerintah berupaya mengurangi masa operasional PLTU yang biasanya mencapai 24 tahun menjadi hanya 15 tahun. Melalui langkah itu diharapkan, pengurangan emisi karbon bisa dipercepat dan mendukung target penurunan emisi sebesar 29 persen hingga 41 persen dari tingkat yang diproyeksikan, tergantung pada adanya perubahan kebijakan.

PLTU batu bara saat ini menyumbang sekitar 60 persen dari total produksi listrik di Indonesia. Sebagai salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia, mengurangi ketergantungan pada batu bara adalah tantangan yang sangat berat.

Oleh karena itu, program pensiun dini PLTU dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi emisi karbon, meskipun biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini sangat tinggi. Kini, roadmap atau peta jalan untuk pensiun dini PLTU tengah disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Roadmap Jadi Panduan

Rencananya, roadmap itu akan menjadi panduan untuk menentukan PLTU mana saja yang akan dipensiunkan sebelum dan sesudah tahun 2030. Penyusunan roadmap ini didasarkan pada kriteria yang tertera dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Beberapa kriteria utama yang digunakan dalam roadmap ini meliputi tingkat emisi yang dihasilkan oleh PLTU dan usia dari PLTU tersebut. Dengan kata lain, PLTU yang menghasilkan emisi tinggi dan sudah berusia tua akan menjadi prioritas untuk dipensiunkan lebih awal.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi, proses pensiun dini PLTU tidaklah sederhana. Selain harus mempersiapkan pengganti yang sesuai, pemerintah juga harus memastikan bahwa keputusan untuk memensiunkan PLTU tidak mengganggu pasokan listrik nasional.

Menurut Eniya, terdapat 13 unit PLTU yang memiliki potensi untuk dipensiunkan lebih cepat dari rencana awal. PLTU-PLTU ini memiliki kapasitas total sebesar 4,8 gigawatt (GW) dan menghasilkan emisi karbon sebesar 66 juta ton CO2.

Beberapa PLTU yang termasuk dalam daftar ini, antara lain, PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatra Barat, dan PLTU Cirebon-1. Meskipun beberapa di antaranya diprediksi akan mati dengan sendirinya pada 2030, pemerintah tetap perlu menyusun roadmap yang jelas untuk memastikan transisi berjalan lancar.

Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU adalah masalah pembiayaan. Menjalankan program ini memerlukan dana yang sangat besar, dan pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini tidak menimbulkan gejolak ekonomi, seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) atau kekurangan pasokan listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan, program ini tetap memperhatikan aspek keekonomian. Pemerintah perlu mempertimbangkan kinerja, efisiensi, produktivitas, dan umur PLTU dalam menentukan unit mana yang harus dipensiunkan lebih awal.

Untuk mengatasi tantangan pembiayaan ini, dukungan dari lembaga pembiayaan dan negara-negara lain sangat diperlukan. Salah satu mekanisme yang telah diperkenalkan adalah energy transition mechanism (ETM), yang dirancang untuk mendukung negara-negara berkembang dalam transisi energi bersih.

ETM bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara seperti Indonesia dalam memensiunkan PLTU batu bara secara lebih cepat. Dukungan itu sangat penting, mengingat program pengurangan emisi karbon adalah komitmen bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Masa Depan Transisi Energi

Program pensiun dini PLTU batu bara adalah langkah yang sangat penting dalam transisi energi bersih di Indonesia. Namun, ini bukanlah langkah yang mudah.

Dengan tantangan-tantangan yang ada, seperti pembiayaan yang tinggi, dampak ekonomi, dan kebutuhan untuk menjaga pasokan listrik, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, untuk memastikan keberhasilan program ini.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa transisi energi bersih ini berjalan secara adil dan berkelanjutan. Ini termasuk memperhatikan dampak sosial dari penutupan PLTU, seperti dampak terhadap pekerja dan masyarakat yang bergantung pada industri batu bara.

Dalam jangka panjang, transisi energi bersih tidak hanya akan mengurangi emisi karbon, melainkan juga menciptakan peluang baru dalam sektor energi terbarukan, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai salah satu negara dengan potensi energi terbarukan yang besar, Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin dalam transisi energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Namun, untuk mencapai target netral karbon pada 2060, Indonesia perlu melakukan perubahan yang mendalam dan sistematis dalam sektor energi, termasuk melalui program pensiun dini PLTU batu bara.

Dengan roadmap yang jelas, dukungan finansial yang memadai, dan komitmen bersama dari semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan visinya untuk mencapai net zero emission dan menjadi pemimpin dalam transisi energi bersih di kawasan ini.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari