Selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil peran penting  mempercepat proses digitalisasi di seluruh negeri. Pembangunan infrastruktur digital serta peningkatan penetrasi internet menjadi prioritas utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045—sebuah impian Indonesia yang lebih maju, terhubung, dan berdaya saing tinggi di era digital. Namun, di balik pencapaian ini, masih banyak tantangan yang harus diatasi demi mewujudkan visi tersebut secara penuh.

Menurut Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Fadhilah Mathar, tantangan utama dalam digitalisasi Indonesia mencakup infrastruktur yang belum merata dan kebutuhan yang mendesak akan talenta digital. "Indonesia masih memerlukan tambahan sekitar 9 juta talenta digital untuk memenuhi kebutuhan industri dan pemerintahan," ungkap Fadhilah dalam sebuah dialog bertajuk ‘Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur.’

Kominfo, di bawah arahan pemerintahan Jokowi, telah mengadopsi tiga strategi utama dalam mempercepat digitalisasi di Indonesia. Pertama, fokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas, termasuk kualitas dan keamanan siber. Kedua, peningkatan ketersediaan talenta digital untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang. Ketiga, memperbaiki tata kelola dan regulasi media digital agar sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan pasar.

Merajut Konektivitas di Daerah Terpencil

Salah satu pilar utama strategi digitalisasi Kominfo adalah pembangunan infrastruktur yang merata, khususnya di wilayah pinggiran dan daerah terluar. Kominfo berkomitmen untuk memastikan bahwa akses internet dan infrastruktur digital tersedia di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota-kota besar.

Selama pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami percepatan signifikan, terutama di wilayah-wilayah tertinggal. Pada 2015, terdapat 122 kabupaten yang dikategorikan tertinggal. Namun, pada periode kedua pemerintahan Jokowi, jumlah itu berhasil ditekan menjadi 62 kabupaten, sebagian besar berkat penetrasi infrastruktur digital yang meningkat.

Penetrasi internet di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2015, hanya sekitar 34,9% penduduk yang memiliki akses ke internet, namun angka ini melonjak menjadi 79,50% pada 2024, mencakup sekitar 221 juta jiwa penduduk Indonesia. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam perluasan akses internet di seluruh negeri, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya terisolasi dari jaringan komunikasi modern.

Perkembangan infrastruktur digital tidak hanya berfokus pada peningkatan akses internet untuk masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan besar bagi sektor bisnis. Digitalisasi bisnis dianggap sebagai kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya saing perusahaan. Dengan adopsi teknologi digital, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis, mempercepat layanan kepada pelanggan, serta lebih adaptif terhadap perubahan pasar yang semakin dinamis.

Fadhilah Mathar menegaskan bahwa Kominfo memainkan peran vital dalam mendorong adopsi teknologi di sektor bisnis melalui berbagai inisiatif dan program dukungan. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan akses internet dan teknologi digital di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Dengan adopsi teknologi digital, UKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun global, serta memperkuat kontribusinya terhadap PDB nasional.

Memperkuat Pelayanan Publik dengan Teknologi

Tidak hanya sektor bisnis, digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kominfo memimpin upaya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI), dua sistem penting yang dirancang untuk memastikan pengambilan keputusan pemerintah didasarkan pada data yang valid dan akurat. Dengan sistem ini, kebijakan yang diterapkan diharapkan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Digitalisasi pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik. Proses-proses administratif yang selama ini lamban dan birokratis diharapkan dapat dipangkas melalui teknologi digital, sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Selain infrastruktur, tantangan besar lainnya dalam percepatan digitalisasi di Indonesia adalah kebutuhan akan talenta digital yang memadai. Menurut Fadhilah Mathar, Indonesia membutuhkan tambahan 9 juta talenta digital untuk menghadapi kebutuhan ekonomi digital yang terus berkembang pesat. Untuk menjawab tantangan ini, Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta berbagai universitas dan institusi pendidikan di seluruh negeri.

Salah satu inisiatif utama dalam pengembangan talenta digital adalah Program Beasiswa Digital Talent Scholarship, yang bertujuan untuk melatih generasi muda Indonesia agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Program ini menyediakan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi para siswa dan mahasiswa, dengan harapan mereka dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekosistem digital di masa depan.

Melalui program-program seperti ini, Kominfo berharap dapat menjembatani kesenjangan keterampilan digital di Indonesia dan mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Membangun Ekosistem yang Aman dan Teratur

Salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam transformasi digital adalah tata kelola dan regulasi yang kuat. Fadhilah Mathar mencatat bahwa tingkat regulasi media di Indonesia mencapai angka di atas 12%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang hanya 8,7%. Regulasi yang ketat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa infrastruktur digital dan media yang berkembang di Indonesia sesuai dengan standar keamanan siber dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa risiko gangguan.

Namun, di sisi lain, regulasi yang tinggi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara keamanan siber dan kebebasan inovasi. Kominfo berupaya untuk menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem digital yang aman, efisien, dan tetap terbuka terhadap inovasi teknologi yang berkembang pesat.

Membangun Indonesia yang Terkoneksi dan Berdaya Saing di Era Digital

Setelah satu dekade percepatan digitalisasi, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital yang sudah dimulai. Fadhilah Mathar menekankan bahwa upaya yang telah dilakukan selama 10 tahun terakhir harus dilanjutkan, agar manfaat dari pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

"Kita kawal 10 tahun pembangunan infrastruktur, kita akan lanjutkan hal-hal baik ini di pemerintahan selanjutnya," ungkap Fadhilah. Pemerintah yang akan datang harus melanjutkan komitmen ini, sehingga visi Indonesia Emas 2045, dengan infrastruktur digital yang merata dan talenta yang kompeten, benar-benar bisa terwujud.

Sepuluh tahun percepatan digitalisasi di Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo telah memberikan banyak kemajuan, baik dalam hal infrastruktur digital maupun pengembangan talenta. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam meratakan akses dan mempersiapkan generasi masa depan yang siap bersaing di era ekonomi digital.

Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang tidak hanya terkoneksi secara digital, tetapi juga berdaya saing tinggi di pasar global. Visi Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi yang mustahil, melainkan tujuan yang bisa dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/TR