Pembangunan infrastruktur adalah fondasi vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas. Di Indonesia, sektor ini terus menjadi prioritas, terutama dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya infrastruktur berkelanjutan.

Kebutuhan akan infrastruktur di tanah air sangatlah tinggi. Merujuk  data Badan Pusat Statistik (BPS), per akhir 2024 Indonesia telah berhasil meningkatkan panjang jalan nasional sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir, serta meningkatkan akses air bersih hingga mencapai 90 persen wilayah. Namun, tantangan besar dalam hal pembiayaan masih menjadi penghalang.

Menanggapi kebutuhan tersebut, pada acara “Memperkuat Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” yang berlangsung pada 15 Oktober 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bersama Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), meluncurkan tiga inisiatif yang diharapkan mampu mendorong investasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan keberlanjutan di berbagai proyek infrastruktur. Ketiga inisiatif tersebut adalah, pertama, meluncurkan Buku “Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur” yang mengulas perjalanan dan tantangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Di dalam buku itu tercantum strategi dan kebijakan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan Kemenkeu dari waktu ke waktu. Buku ini menjadi panduan bagi generasi penerus, memaparkan bagaimana pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan pembiayaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Suminto menyampaikan bahwa catatan sejarah ini bukan hanya untuk refleksi, melainka juga sebagai pendorong untuk terus mengupayakan solusi inovatif dalam pembiayaan infrastruktur.

Kedua adalah peluncuran Revised Environment, Social, and Governance (ESG) Manual. Ini adalah pedoman untuk memastikan setiap proyek infrastruktur mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Dengan adanya panduan ini, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya fokus pada ekonomi, melainkan juga menjaga dampak positif pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. ESG menjadi konsep global yang disepakati dalam berbagai forum, termasuk G20, dan Indonesia berkomitmen untuk menerapkannya.

Dengan adopsi ESG yang lebih ketat, pemerintah Indonesia yakin bisa meningkatkan daya tarik investasi di sektor infrastruktur. Disampaikan  Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM, di acara tersebut, adalah penting adanya kolaborasi, serta menggarisbawahi peran Australia dalam membantu Indonesia memperkuat pelaksanaan standar ESG. Williams menegaskan, pelaksanaan prinsip-prinsip ESG yang solid dalam proyek infrastruktur akan memberikan kepastian bagi investor bahwa investasi mereka memberikan keuntungan ekonomi dan juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat luas.

Sedangkan inisitif ketiga adalah dengan melakukan inovasi kebijakanpemerintah yang mendukung pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Inisiatif ini antara lain berupa  mekanisme kerja sama Pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan berbagai instrumen finansial yang mendukung pendanaan hijau. Menurut Dirjen Suminto,  bentuk kebijakan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi swasta, menciptakan kepastian bagi investor, dan menyediakan solusi untuk kesenjangan pembiayaan yang masih menjadi tantangan di sektor infrastruktur Indonesia.

Mengapa Infrastruktur Berkelanjutan?

Selain sebagai tulang punggung ekonomi, infrastruktur juga berfungsi sebagai elemen krusial dalam menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Dengan tantangan perubahan iklim, kebijakan pembangunan infrastruktur harus semakin adaptif dan berfokus pada prinsip keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah komitmen Indonesia di berbagai forum internasional, seperti G20 dan Paris Agreement.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kabinetnya akan mengutamakan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, selaras dengan agenda global dan tantangan lokal. Dalam menjamin penyediaan infrastruktur, Kabinet Merah Putih menyiapkan sejumlah langkah. Yakni,  menetapkan berbagai proyek strategis yang berfokus pada konektivitas dan kualitas hidup, termasuk jalan nasional, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, yang merupakan prioritas pembangunan hingga 2024.

Untuk menjamin penyediaan infrastruktur tersebut, kabinet telah menyiapkan beberapa langkah, antara lain, melakukan penguatan kebijakan KPBU, meningkatkan standar ESG, dan inovasi pembiayaan hijau. Yang dimanksud dengan penguatan  KPBU, di antaranya adalah dengan memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur, terutama yang berfokus pada dampak positif lingkungan.

Sedangkan peningkatan standar ESG dilakukan dengan menetapkan bahwa setiap proyek infrastruktur harus memenuhi standar ESG, sehingga lebih banyak investasi dari pihak swasta yang bersedia bergabung. Di saat yang sama, pemerintah melalui  Kementerian Keuangan memperkenalkan obligasi hijau dan sukuk hijau yang memberikan insentif finansial bagi investor dalam proyek ramah lingkungan.

Kepastian-Kepercayaan dalam Berinvestasi

BPS melaporkan bahwa per akhir 2024, pembangunan infrastruktur telah meningkatkan akses listrik hingga 98 persen wilayah dan jaringan jalan nasional mencapai 47.000 km. Meski demikian, kebutuhan investasi untuk memenuhi seluruh target pembangunan berkelanjutan masih besar.

Pemerintah menyadari bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi solusi yang tidak terelakkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Melalui tiga inisiatif tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan meningkatnya standar ESG, kepercayaan investor akan lebih kuat, dan lebih banyak modal asing diharapkan masuk untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur prioritas. Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah menunjukkan visi besar untuk membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Tiga inisiatif bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan pilar untuk keberlanjutan di masa depan. Bukan hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga menyelaraskan kepentingan lingkungan dan sosial, membawa Indonesia lebih dekat pada visi pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan global yang dinamis.

Redaktur: Ratna Nuraini
Penulis: Dwitri Waluyo/Taofiq Rauf