Dalam dasbor yang terpampang di laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), beras termasuk dalam label warna biru. Artinya, harganya relatif tetap dalam sepekan terakhir.

Di dasbor yang dirilis PIHPS, unit kerja  di bawah Bank Indonesia, pada  Jumat (14/10/2022), terlihat bahwa semua jenis beras, baik yang  kualitas bawah, medium maupun super (premium), harganya stabil. Memang ada perbedaan yang cukup lebar antardaerah.

Menurut pemantauan PHIPS, tiga provinsi dengan harga beras paling murah ialah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan rerata masing-masing ialah Rp9.850, Rp10.150  dan Rp10.300. Sedangkan yang termahal tercatat di Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, yang masing-masing adalah Rp14.950, Rp14.900, dan Rp13.850 per kg.

Meski variasi harganya lebar, toh secara umum persediaan beras nasional, menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bappanas) Arief  Prasetyo Adi, cukup untuk menjamin kebutuhan sampai akhir 2022. ‘’Cadangan itu ada di tangan petani, penggilingan, pedagang, selain di Bulog,’’ kata Arief Prasetyo Adi.

Mengutip data dari Kementerian Pertanian, persediaan yang ada saat ini sekitar 10 juta ton. Yang menyusut, menurut Arief Prasetyo Adi, justru cadangan yang ada di Perum Bulog. Cadangan beras pemerintah di gudang-gudang Perum Bulog tersisa 760.000 ton atau sekitar 63,3 persen dari stok normal sebanyak 1,2 juta ton.

Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong Bulog terus meningkatkan kecepatan penyerapan beras petani, demi mengejar target cadangan beras yang dimiliki pemerintah menjadi 1,2 juta ton hingga 1,5 juta ton. Melalui Bapanas, pemerintah telah memberikan kebijakan fleksibilitas terkait harga acuan dalam pembelian beras dan gabah kering, agar Bulog segera meningkatkan daya serapnya. "Kita memang memberlakukan fleksibilitas harga. Yang biasanya Bulog beli (beras) Rp8.300 (per kg) sekarang boleh Rp8.800. Harapannya agar stok cepat masuk," ujar Arief Prasetyo, saat menghadiri Hari Telur Sedunia di Kota Blitar, Kamis (13/10/2022).

Fleksibilitas itu juga berlaku dalam pembelian gabah kering. Bila sebelumnya pagu harganya adalah Rp5.300, saat ini Bulog bisa membelinya dengan harga Rp5.650 per kg. Fleksibilitas harga ini akan berlaku sampai akhir 30 November 2022. Harapannya, kebijakan ini bisa mempercepat pengadaan beras bulog dengan menyerap hasil panen padi gadu yang dipetik Agustus–Oktober.

Bapanas adalah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan amanah UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Lembaga yang hadir sejak Februari 2022 itu bertugas merumuskan kebijakan soal pangan dengan mengkoordinasikan berbagai kementerian/lembaga (K/L) pemerintah yang terkait dengan soal pangan.

Tak hanya beras, Bapanas juga mengurus sejumlah komoditas pangan lain, seperti jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur (unggas), daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Selain Perum Bulog, ada  sejumlah BUMN yang berada dalam koordinasi Bapanas, antara lain, PT RNI, PT Berdikari, dan PT Garam. Kebijakan fleksibilitas harga itu tentu ditunggu oleh Bulog, yang sejak Januari hingga Agustus 2022 telah mengeluarkan 650 ribu ton beras dalam operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Neraca Pangan Nasional

Bapanas bertekad menjaga agar kebutuhan sembilan bahan pangan rakyat terjamin ketersediaannya dan terjangkau harganya. Maka, kata Arief, Bapanas tengah menggodok neraca pangan nasional yang bakal menjadi pijakan strategis dalam pengendalian stok dan harga. Semuanya akan dipetakan secara rinci, termasuk stok dan kebutuhan daerah per daerah.

Setelah neraca pangan selesai, lanjutnya, setiap bulannya Bapanas akan memperbarui data pangan terutama sembilan kebutuhan pokok tersebut dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait. Diharapkan tak ada lagi perbedaan data antar-K/L. 

‘’Dengan demikian, sudah bisa kita petakan, dan  kita tahu persis daerah mana yang hari ini surplus untuk produk tertentu, dan daerah mana yang defisit untuk produk-produk tertentu,” ujar Aries Prasetyo Adi.

Terkait dengan peta produksi dan kebutuhan itu, kata Arief pula, pemerintah daerah akan memiliki peran penting mendukung kelancaran distribusi pangan dari produsen ke konsumen menggunakan bagian dari dana transfer umum (DTU). ‘’Pak Presiden menyampaikan bahwa gunakanlah dana DTU 2 persen sebesar Rp2,17 triliun itu untuk mobilisasi stok pangan," ujarnya.

Arief mencontohkan, peran Bapanas dalam menjaga stok pangan pemerintah sekaligus mendorong pemerataan distribusi dari daerah produsen ke daerah konsumen. "Misalnya, di saat peternak ayam di Blitar ini kekurangan jagung, kami bisa memfasilitasi agar jagung dari Sumbawa, dari Dompu, dari Bima dikirim ke sini. Kenapa, karena kami tahu di sana over production," ujarnya.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari