Kegiatan keluar rumah jauh berkurang di tengah situasi pandemi ini. Adaptasi kebiasaan baru berjalan tanpa paksaan, orang belanja secara daring. Beli terasi, cabe, ikan patin, panci, hingga perkakas elektronik, semuanya serba daring. Bisnis kurir antarbarang dari perdagangan yang berbasis e-commerce itu kini tumbuh pesat.

Jasa kurir antarbarang itu biasa disebut ekspedisi yang menjadi bagian dari bisnis raksasa jasa logistik. Adapun bisnis logistik adalah keseluruhan jasa mulai dari pengadaan barang atau jasa, serta jasa distribusi dari tempat barang diproduksi hingga ke tangan pelanggan. Rangkaiannya amat panjang.

Jasa logistik dimulai saat barang keluar dari pabrik/produksen, diangkut, dan seringkali dengan antarmoda. Di depannya ada administrasi di pelabuhan/bandara, yang di situ ada pemeriksaan, audit, dan pengurusan setumpuk dokumen. Kemudian barang diangkut ke gudang dan bisa jadi dikemas ulang, ditransportasikan lagi, hingga akhirnya terdistribusi sampai di tangan pelanggan.

Bisnis logistik ini dipercaya akan menjadi sektor penting yang akan terus tumbuh, terlepas dari ada dan ketiadaan pandemi. Tumbuhnya marketplace berbasiskan e-commerce memberinya energi percepatan. Maka, sektor ini mendapat perhatian dari pemerintah. Ekosistem logistik perlu terus-menerus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan iklim usaha.

Semangat itulah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Menjelang akhir kuartal 3/2020, inpres yang yang dirilis Juni lalu itu dievaluasi implementasinya. Hasilnya kemudian disampaikan ke publik lewat satu konferensi pers daring bersama ekosistem logistik nasional yang dihelat di Jakarta Kamis (24/9/2020).

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Pemerintah RI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis terkait penataan ekosistem logistik. Antara lain, melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah yang berbasis teknologi informasi. Langkah ini penting guna menghilangkan repetisi dan duplikasi. Ada pula langkah kolaborasi antara layanan pemerintah dan pelaku kegiatan logistik internasional maupun domestik, dan beberapa pembaruan lain.

Langkah perbaikan itu dimaksudkan untuk penyederhanaan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antarpelaku usaha terkait proses logistik, serta penataan tata kelola ruang kepelabuhan serta jalur distribusi.

“Kita ketahui bersama bahwa masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi perekonomian Indonesia,’’ kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers virtual ini. Kerja sama dari semua instansi atau institusi seperti diamanatkan dalam inpres tersebut, sambung dia, sangat diperlukan.

Melalui Program Ekosistem Logistik Nasional itu diharapkan biaya logistik di Indonesia, yang tergolong tinggi di kawasan ASEAN, bisa ditarik lebih rendah. Biaya logistik yang tinggi saat ini bahkan mengambil porsi sampai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB). Targetnya bisa turun ke level 17% dari PDB di 2024. Harapannya, menurunnya biaya logistik akan membuat harga-harga lebih murah, konsumsi meningkat, produksi naik, dan investasi pun melonjak.

Dengan didukung oleh sistem teknologi informasi, Ekosistem Logistik Nasional menciptakan kolaborasi digital seluruh proses government-to-government, government-to-business, dan business-to-business. Segala proses ini dimulai dari tahap penyelesaian dokumen kedatangan pengangkut laut dan udara, customs clearance, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), pencarian truk, sampai ke pengurusan ketersediaan warehouse (gudang), dapat dilakukan dalam satu platform. 

Melalui mekanisme single submission pada sistem Indonesia National Single Window (INSW), Ekosistem Logistik Nasional menghadirkan “satu wajah pemerintah” dalam layanan logistik, termasuk kegiatan ekspor, impor, dan domestik yang dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

Lebih Efisien

Sampai saat ini proses program Ekosistem Logistik Nasional telah masuk babak piloting. Salah satu hasilnya adalah adanya quickwin (percepatan) pada satu siklus inbound (impor). Melalui single submission (SSm) pengangkut, misalnya, penyampaian data tidak perlu lagi dilakukan secara berulang. Pengangkut hanya perlu sekali menyampaikan data lewat sistem INSW yang akan didistribusikan kepada tujuh instansi.

Ibaratnya satu meja bisa mewakili semua K/L. Efisiensi waktunya 74%, yang bila dirupiahkan nilainya Rp60 miliar per tahun, hanya dari tiga pelabuhan. SSm dan joint inspection antara Bea Cukai dan Karantina juga telah menciptakan efisiensi baik pada proses pemeriksaan maupun pembiayaannya.

Implementasi proses bisnis ini telah pula dilaksanakan secara bertahap di tiga pelabuhan besar, yaitu Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok. Percepatan pemeriksaan melalui joint inspection ini menghasilkan efisiensi 35%-56%, dan menghemat biaya  Rp85 miliar.

Selain kedua program di atas, beberapa program lain yang siap diluncurkan dan dipercaya akan  meningkatkan efisiensi yang berarti menekan biaya logistik. Program delivery order (D/O) serta pengeluaran kontainer dan pelabuhan (SP2) online disimulasikan akan meningkatkan efisiensi waktu hingga 91% dan biaya mencapai Rp402 miliar.

Ekosistem Logistik Nasional juga menawarkan kemudahan berupa e-trucking yang sebelumnya masih manual. Melalui e-trucking, pengusaha dapat memesan truk secara daring ke penyedia jasa layanan logistik. Melalui fitur ini, nilai efisiensinya ditaksir mencapai Rp975 miliar dengan efisiensi waktu utilisasi truk mencapai 50%.

Pemerintah secara bertahap akan mengimplementasikan Ekosistem Logistik Nasional di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang telah siap memasuki fase implementasi dan menjadi kawasan percontohan adalah Batam. Melalui Ekosistem Logistik Batam yang merupakan bagian dari Ekosistem Logistik Nasional, pemerintah pun akan menyederhanakan layanan ship to ship floating storage unit (STS FSU).

Berbagai fitur layanan baru ini memangkas proses penerbitan dokumen logistik dari beberapa unit kementerian/lembaga. Bila sebelumnya perlu waktu tiga hari, lewat ekosistem logistik ini pengurusan dokumen diajukan hanya dengan satu platform, dan hasilnya dalam sehari semua urusan selesai. Ada efisiensi waktu dan tenaga 70%.

Sebagai sebuah ekosistem, Ekosistem Logistik Nasional memerlukan partisipasi semua entitas yang terkait logistik, baik di lingkungan pemerintah maupun para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang bersama. Kesediaan setiap pihak untuk mengorbankan kepentingan sektoral sangat dibutuhkan demi tercapainya efisiensi logistik nasional yang menjadi tujuan utama dari penataan ekosistem logistik nasional.

Kolaborasi antara platform-platform logistik digital, baik layanan pemerintah maupun layanan jasa logistik swasta, adalah tulang punggungnya. Didigitalisasi layanan seluruh entitas logistik diharapkan menciptakan layanan yang lebih transparan, mudah, dan efisien.

Penataan ekosistem logistik nasional ini diyakini akan menghadirkan transparansi dan disusul oleh persaingan usaha yang lebih sehat di sektor logistik. Kondisi ini akan memperbaiki posisi Indonesia pada survei-survei internasional seperti Ease of Doing Business (EoDB) dan Logistic Performance Index (LPI), serta mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Situasi pandemi saat ini hanya memberi pertumbuhan pada ekspedisi eceran, yang hanya jadi bagian kecil dari bisnis logistik yang secara umum oleng juga oleh wabah Covid-19 ini. Justru, penataan ekosistem logistik nasional ini memberi harapan bahwa program PEN bisa berjalan lebih cepat.

Rangkaian berikutnya tentu meningkatkan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Di ujungnya, belanja daring makin murah dan makin ramai.

Penulis: Putut Trihusodo
Editor: Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini