Membangun tentu bukan asal membangun. Dalam membangun perlu adanya fokus, yang untuk 2021 ialah menciptakan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang disampaikan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono di Jakarta, dalam webinar bersama Forum Manajer kelompok usaha MNC, pada Jumat (4/2020).
Memasuki 2021, kiprah PUPR tentu akan mengundang sorotan sebagai kementerian yang menerima alokasi anggaran Rp149,8 triliun. Ada lonjakan Rp44,1 triliun dibandingkan realisasi anggaran 2020 yang hanya Rp85,7 triliun. Sedianya, pada 2020 dianggarkan Rp120,2 triliun. Tapi, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk refocusing belanjanya, dan Kementerian PUPR termasuk yang banyak terpangkas.
‘’Dari sidang kabinet 1 Desember kemarin diputuskan bahwa arah kebijakan kami, dalam pembangunan infrastruktur, yang diutamakan ialah membuka lapangan kerja," kata Basuki Hadimuljono.
Terkait arahan itu, maka disusun empat program prioritas, yakni food estate, industrial estate (kawasan industri), destinasi wisata utama, padat karya tunai (PDT), serta program khusus. Pembangunan food estate 2021, menurut Basuki, adalah kelanjutan dari program 2020.
Di situ masih tentang akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di kawasan pertanian terpadu di Pulau Pisang, Kalimantan Tengah (165 ribu ha), di daerah Humbang Hasundutan, Sumatra Utara (60 ribu hektar), dan 5.00 hektar di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Prioritas industrial estate ada di Batang, Jawa Tengah, seluas 500 hektar dari potensi lahan 4.000 hektar. Industrial estate Batang ini menarik karena di satu sisi punya akses langsung ke Laut Jawa, dan di sisi yang lain persis di pinggir Jalan Tol TransJawa.
Satu yang lain ialah Kawasan Industri Subang, Jawa Barat (1.500 hektar), yang akan menjadi komplemen bagi Pelabuhan Patimban, karena lokasinya berdekatan. Pelabuhan Patimban itu sendiri akan segera diresmikan dan bakal tumbuh menjadi pelabuhan terbesar setelah Tanjung Priok.
Baik yang di Batang maupun di Subang sudah dilirik oleh sejumlah industri. Di antaranya ialah pabrikan yang akan merelokasikan industrinya dari Tiongkok, Taiwan, Korea, dan bahkan Amerika Serikat (AS). Mereka perlu lokasi yang aman untuk antisipasi jika perang dagang AS-Tiongkok berlanjut.
Dalam hal pembangunan infrastruktur pariwisata, prioritasnya masih ada di sekitar lima destinasi superprioritas, yaitu Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Mandalika (Lombok), Labuan Bajo (NTT), dan Manado-Bitung-Likupang. Langkah percepatan pembangunan bakal dilakukan di Labuan Bajo, NTT, yang telah dipilih sebagai tempat Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada 2022, tukar posisi dengan India yang akan menjadi tuan rumah pada 2023.
Untuk program khusus 2021, Kementerian PUPR mendapat tugas merehabilitasi bangunan sekolah, madrasah, politeknik, kampus perguruan tinggi, dan rumah sakit di berbagai lokasi. Pekerjaan ini akan diserahkan kepada kontraktor kecil-menengah, dan itu akan mendorong perputaran ekonomi di daerah, termasuk menyerap tenaga kerja.
Padat Karya
Dengan pagu anggaran yang besar itu, Kementerian PUPR pun akan melaksanakan kegiatan yang secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan, melalui program padat karya tunai (PKT). Anggaran PKT yang disiapkan pada 2021 ialah Rp18,14 triliun, melonjak hampir 50 persen dari 2020 yang “hanya” Rp12,32 triliun.
Termasuk di dalam kegiatan PKT ini ada program untuk masyarakat perkotaan, seperti yang disebut Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Pansimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (3R). Keseluruhan program itu akan disebar di ribuan lokasi di seluruh Indonesia.
Sebagian dana PKT itu akan diimplementasikan ke dalam kegiatan rumah swadaya, program yang sudah memasuki tahun kelima. Dalam program ini, ada kegiatan bantuan membangun rumah warga (tipe sederhana) dengan skema bantuan sekitar Rp17 juta per unit dari PUPR. Syaratnya, warga membangun di atas tanah sendiri.
Ada pula skema bedah rumah, yakni bantuan pemerintah lewat Kementerian PUPR sekitar Rp17 juta, untuk perbaikan rumah kumuh. Baik dalam aksi rumah swadaya maupun bedah rumah, keduanya harus bersifat padat karya, melibatkan tenaga kerja setempat. Pada 2021 ini direncanakan ada bantuan untuk sekitar 111 ribu unit rumah swadaya.
Dalam rangkaian padat karya itu masih ada lagi 40 ribu paket pekerjaan yang terkait dengan sarana dan prasarana umum. Termasuk dalam paket ini ialah pekerjaan perawatan (ringan) atas jalan, jembatan, irigasi atau bangunan. Jutaan jam kerja akan tercipta melalui program padat karya ini.
Jalan Tol
Setelah kendor sejenak akibat pandemi, pembangunan jalan tol akan kembali berdentam-dentam. Setidaknya 10 ruas baru akan mulai dibangun, antara lain, dari Sentul (Bogor) ke Karawang Barat, Bogor-Parung-Serpong, ruas Gedebage (Bandung ke Tasikmalaya-Cilacap, dan dari Pelabuhan Gilimanuk-Mengwi (Bali).
Proyek jalan tol lainnya adalah dari Bawen-Magelang-Borobudur-Yogyakarta, Solo-Yogyakarta, lantas jalan lingkar Pelabuhan Semarang. Ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang tertunda di beberapa seksi akan dilanjutkan, guna menambah akses Bandung ke Bandara Kertajati dan Cirebon-Kertajati. Di Sumatra Utara jalur tol dari Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (144 km) dipastikan rampung. Akses Danau Toba melalui darat dijamin lancar jaya.
Penulis: Putut Trihusodo
Editor: Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
