Bank Indonesia (BI) belum lama ini melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia sejumlah USD409,5 miliar pada April 2022. Dengan asumsi USD1 setara Rp14.729, nilai ULN itu adalah Rp6.031,52 triliun. Realisasi tersebut turun dibandingkan ULN bulan sebelumnya yang USD412,1 miliar (Rp6.069,82 triliun).

Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1% (yoy). "Yang menggembirakan, ULN pemerintah pada April 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar 190,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy),” tulis BI, dalam siaran pers pada 15 Juni 2022.

Berkurangnya ULN tersebut karena pembayaran senilai USD1,9 miliar dengan rincian pokok utang sebesar USD1,576 miliar dan bunga sebesar USD374 juta.

Dalam pers rilisnya, BI menginformasikan, penurunan ULN pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada April 2022. Juga adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden, yang sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Komponen pinjaman juga mengalami penurunan secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibanding penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Penarikan ULN yang dilakukan pada April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas, antara lain, mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96% dari total ULN pemerintah,” tulis BI, dalam keterangan persnya.

Sementara itu, ULN swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada April 2022 tercatat sebesar 210,2 miliar dolar AS, tumbuh rendah sebesar 0,03% (yoy), setelah mengalami kontraksi 1,6% (yoy) pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut disebabkan oleh ULN perusahaan, bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tumbuh sebesar 0,5% (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,7% (yoy), terutama seiring dengan penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan dan penggalian.

Selain itu, ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,1% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta.

Secara umum struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada April 2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 32,5%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 33,8%. Rasio ini turun dibandingkan dengan rasio Februari 2022. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Februri 2022 kisaran 34,2%,

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,5% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa posisi utang pemerintah saat ini masih berada pada level yang aman, terutama dengan penerimaan yang meningkat akibat lonjakan harga komoditas global. Sri Mulyani menjelaskan, banyak negara di dunia harus meningkatkan utang secara drastis karena tidak memiliki pilihan lain, terutama untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, defisit anggaran juga menjadi tidak terhindarkan.

“Beberapa negara sudah [mencatatkan rasio utang] di atas 60 [persen], bahkan ada yang 80 persen, bahkan 100 persen. Jadi mereka sekarang memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih drastis,” katanya dalam acara UI International Conference on G20, pada 16 Juni 2022.

Berdasarkan catatan IMF, saat ini lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan secara finansial.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari