Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam debat terakhir Pilpres 2019 menyoal pembentukan holding dan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Joko Widodo berencana membentuk superholding. Tujuannya, agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat terus berekspansi dengan kekuatan yang lebih besar dan membuka pasar-pasar baru.
Holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan superholding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.
Perusahaan induk berperan sebagai pemegang saham dalam beberapa perusahaan anak dengan tujuan agar kinerja perusahaan meningkat dan memungkinkan terciptanya nilai pasar perusahaan. Holding juga bisa diartikan sebagai perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham di perusahaan lain dan mengatur perusahaan lain tersebut.
Memang pembentukan superholding BUMN ini otomatis akan menghilangkan peran Kementerian BUMN. Dan perseroan pelat merah akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tanpa melalui lembaga negara.
Kontrol pemerintah akan dilakukan secara langsung, Khazanah (BUMN Malaysia) juga langsung ke Perdana Menteri dan Temasek (BUMN Singapura) juga langsung ke PM. Sedangkan superholding tanggung jawabnya langsung ke Presiden.
Dalam konsep superholding ini BUMN benar-benar dikelola secara profesional. Pengawasan dilakukan oleh para profesional bukan birokrasi. Namun demikian peran pemerintah tidak akan hilang dalam skema tersebut. Pasalnya, pemerintah atau negara masih menjadi pemegang saham di BUMN.
Dalam Laporan kinerja BUMN, pada tahun 2017 Kementerian BUMN telah menyusun peta jalan atau roadmap BUMN. Salah satu peta jalan berisi rencana pembentukan holding BUMN sektor perbankan dan jasa keuangan, sektor pertambangan, sektor minyak dan gas (migas), sektor perumahan, sektor konstruksi, dan sektor pangan.
Tahun 2018, pemerintah telah membentuk holding migas. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai induk. Anggota holding BUMN migas terdiri dari PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai induk, dan anggota perusahaan terdiri dari, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk holding semen, perkebunan, perhutani, dan pupuk.
Sementara itu Lembaga Manajemen (LM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) pernah melakukan riset yang menilai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia pada tahun lalu mampu mengungguli kinerja perusahaan pelat merah Malaysia.
Riset LM FEB UI mencatat aset BUMN tumbuh 12,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp8.092 triliun. Bahkan, jika dibandingkan kinerja 2015 pertumbuhannya mencapai 40,48 persen. Ekuitas perusahaan pelat merah tahun lalu juga tumbuh 4,16 persen menjadi Rp2.479 triliun dibanding 2017, dan tumbuh 24,51 persen jika dibandingkan posisi 2015.
Selain itu, laba BUMN tahun lalu juga tumbuh 1,08 persen menjadi Rp188 triliun secara tahunan dan 25,33 persen dari capaian 2015. Selain laba, kontribusi perusahaan pelat merah tahun lalu juga mencapai Rp422 triliun dalam bentuk pajak, dividen, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak lain. Kontribusi tersebut tumbuh 19,21 persen dari kinerja 2017 dan 39,27 persen dari 2015.
Menurut catatan LM FEB UI, Tahun lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak reformasi 1998, BUMN Indonesia unggul dibandingkan BUMN Malaysia Khazanah. Pasalnya, di tengah bagusnya kinerja BUMN dalam negeri, Khazanah justru merugi.
Khazanah di 2018 justru menurun. Pada tahun tersebut untuk pertama kalinya mereka mencatatkan kerugian RM6,3 miliar atau sekitar USD1,5 miliar atau dalam rupiah berarti rugi Rp21 triliun.
Merosotnya kinerja Khazanah tak lepas dari dinamika bisnis dan daya saing global. Salah satu dinamika yang disebut adalah perang dagang AS dan Cina. Turunnya kinerja Khazanah, juga disebabkan oleh kondisi fundamental perusahaan yang kurang baik, meningkatnya volatilitas pasar dan perubahan regulasi pascalengsernya mantan Perdana Penteri Najib Razak.
Dalam risetnya, berdasarkan estimasi LM FEB UI, pendapatan 20 BUMN terbuka (Tbk) pada 2018 mencapai Rp796 triliun atau menyumbang sekitar 34 persen dari total prognosa Kementerian BUMN atas pendapatan 115 BUMN yang mencapai Rp2.339 triliun.
Selain itu, laba 20 perusahaan pelat merah Tbk juga diperkirakan mencapai Rp150 triliun atau berkontribusi sekitar 80 persen dari total prognosa Kementerian BUMN atas laba BUMN tahun lalu yang sebesar Rp188 triliun.
Beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, mengklaim untung yang di dapat dari BUMN selama 2018 mencapai 200 triliun. Capaian ini berkat sinergi dan kerja keras BUMN se Indonesia. Sejak diangkat menjadi menteri di akhir tahun 2014, keuntungan BUMN waktu itu sudah Rp143 triliun. Sekarang hanya selama empat tahun di tahun 2018 untungnya mencapai Rp200 triliun.
Menurut Rini, awalnya ada beberapa BUMN yang sedang kesulitan di alntaranya Krakatau Steel, Barata, dan yang lain. Namun setelah bersinergi, semua perusahaan yang di BUMN semua sudah sehat. (E-2)
