Memasuki semester II, penguatan penerimaan negara di 2022 tampak makin nyata. Proyeksi penerimaan APBN sebesar Rp2.266,2 triliun, yang notabene Rp420,1 triliun lebih tinggi dari target yang dicanangkan satu tahun lalu untuk APBN 2022, besar kemungkinan bisa terealisasi. Indikasinya, realisasi penerimaan pajak,  kepabeanan-cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semua melampaui target.

Realisasi penerimaan pajak semester I-2022 tercatat Rp868,3 triliun, atau naik 55,7 persen secara year on year/yoy. Dari sektor kepabeanan dan cukai, realisasinya Rp167,6 triliun, naik 37,2 persen (yoy) dari Rp122 triliun. Yang terbaru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi PNBP per akhir Juni 2022 masih gendut, yakni mencapai Rp281 triliun, tumbuh 35,5 persen dari periode yang sama di tahun lalu.

Dari semua unsurnya, penerimaan dari badan layanan umum (BLU) adalah satu-satunya kelompok dalam PNBP yang mengalami penurunan. Pendapatan BLU di semester I-2022  hanya mencapai Rp45,8 triliun atau 43,3 persen dari target yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022.

Bahkan dibandingkan penerimaan BLU periode yang sama di 2021, ada penurunan 24 persen. Setoran BLU melandai, utamanya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). ‘’Kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya menyebabkan susutnya penerimaan BLU pada semester I-2022,’’ ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, dalam media briefing secara online Kamis (4/8/2022).  

Dana BLU sawit yang diterima lewat BPDPKS sampai akhir Juni 2022 hanya sebesar Rp25,22 triliun. Angka ini turun 35,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang Rp39,07 triliun. Pada semester I-2021, volume ekspor sawit mencapai 16,18 juta metrik ton. Sementara itu pada semester I-2022 volume ekspor hanya 11,57 metrik ton

BLU itu sendiri merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk guna memberikan pelayanan  kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa, yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, BLU memegang prinsip  efisiensi dan produktivitas.

Lebih jauh Isa Rahmatarwata mengatakan, seluruh sumber pendapatan BLU mengalami penurunan pada semester I-2022, seperti juga pelayanan rumah sakit dan perguruan tinggi yang sudah berbentuk BLU.

Selain itu, penurunan juga terdapat pada jasa layanan perbankan BLU yang sebesar Rp1,34 triliun. Angka ini turun 16,1 persen dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp1,60 triliun. Kemudian ada juga penciutan pendapatan pengelolaan kawasan otorita sebesar Rp510 miliar atau  turun sebesar 23,7% dari realisasi tahun 2021 di periode yang sama sebesar Rp0,67 triliun.

Pada 2021, penerimaan BLU ini memberikan sumbangan yang signifikan pada PNBP. Di luar sumbangan pungutan ekspor sawit, BLU pada 2021, disumbang oleh empat pilar kementerian/lembaga (KL) penghasil PNBP layanan terbesar yakni dari Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Kepolisian RI di 2021 mampu menghasilkan penerimaan PNBP sebesar Rp8,8 triliun dengan growth 15,4 persen (yoy). Peningkatan pencapaian PNBP Kepolisian RI, utamanya dari kenaikan hasil penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kenaikan itu sejalan dengan meningkatnya penjualan kendaraan roda empat dan roda dua.

Kementerian Perhubungan di 2021 mampu menghasilkan penerimaan PNBP sebesar Rp6,7 triliun dengan growth 3,5 persen (yoy). Penerimaan Kementerian Perhubungan itu utamanya dari jasa kepelabuhanan dan pendapatan jasa transportasi, antara lain pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan transportasi laut.

Pada 2021, Kementerian Hukum dan HAM dapat menghasilkan penerimaan PNBP Rp3,2 triliun dengan tingkat growth 8,4 persen (yoy). Peningkatan realisasi PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM ini utamanya berasal dari penerimaan dari pelayanan hak kekayaan intelektual, pelayanan fidusia, izin keimigrasian dan izin masuk kembali (re-entry permit), dan visa.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di 2021 bisa menghasilkan penerimaan PNBP Rp2,2 triliun dengan tingkat growth 22,5 persen. Penerimaan PNBP di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ini utamanya berasal dari  pelayanan pertanahan, antara lain pelayanan pengukuran bidang tanah dalam rangka penetapan batas dan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Penerimaan BLU pada 2022 ini masih mungkin lebih tinggi dibanding 2021. Potensi pungutan ekspor sawit masih cukup besar, meski ada relaksasi berupa peniadaan pungutan di Juli–Agustus untuk percepatan ekspor. Harga  CPO dan turunannya masih akan kuat. Sementara, penerimaan dari BLU K/L juga ada kemungkinan meningkat.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari