Penularan virus Covid-19 di dunia masih terus bertambah dari hari ke harinya. Merujuk pada laman Worldometers, Rabu (22/9/2021) pagi, total kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 230.257.934 kasus. Negara terparah yang dilanda virus corona, antara lain, Amerika Serikat, India, Brasil, Inggris, dan Rusia. Pandemi ini berdampak melesunya perekonomian global.

Masalah pandemi Covid-19 inilah yang menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat, Rabu (22/9/2021) waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 PBB.

Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman. "Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," ujar Presiden Jokowi yang berpidato dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021) pagi.

Menurut Kepala Negara, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi, 'no one is safe until everyone is' (tidak satu pun aman sampai seluruhnya aman). "Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," imbuhnya.

Di masa depan, Presiden menyerukan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

"Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya, perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya," jelasnya.

Kedua, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

"Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," tambahnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.

Hal keempat, Presiden Jokowi menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five-Point Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar untuk meredakan ketegangan di negaranya.

Kepemimpinan G20

Di depan Sidang Umum Majelis PBB, Presiden Jokowi juga menyinggung peran Indonesia dalam memimpin Presidensi G20 pada 2022 dengan mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia.

"Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind. Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, Utara dan Selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan," ujar Presiden Jokowi.

Di samping itu, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Presiden Jokowi memahami bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus bekerja keras memenuhi komitmennya.

"Pada 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban," tukasnya.

Menlu Retno LP Marsudi menerangkan, High Level Week Sidang Majelis Umum (SMU) ke-76 PBB ini dilakukan secara hibrida, di mana tahun lalu dilakukan virtual penuh karena pandemi. Presiden dari SMU ke-76 PBB adalah Menteri Luar Negeri Maladewa Abdulla Shahid dari Maladewa.

Adapun tema SMU ke-76 PBB tahun ini adalah “Building resilience through hope-to recover from Covid-19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations”.

Tema ini tentunya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini, dari Covid-19 hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia. Sebanyak 195 negara berpartisipasi dalam perhelatan multilateral, 107 di antaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir maupun yang menyampaikan pernyataan secara virtual.

Sebagai pemimpin delegasi Indonesia, Menlu Retno menjabarkan agenda Indonesia dalam kesempatan tersebut. Antara lain, pihak Indonesia akan terus menggalang kerja sama mengatasi pandemi dengan tujuan sama mempersempit gap vaksin antara negara maju dan berkembang. Serta agenda pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari