Indonesia telah resmi menjadi Presidensi G20 untuk periode 2022. Sebagai Presidensi G20 tahun depan, Indonesia telah menetapkan tema “Recover Together Recover Stronger”. Sebuah tema yang bisa dikatakan cukup ambisius, sekaligus menantang.

Realitas itu sangat disadari oleh Indonesia, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didapuk sebagai focal point di jalur keuangan (finance track). Selain itu, fakta lain juga mengungkapkan bahwa upaya pemulihan ekonomi tidak bisa serta- merta berlangsung dan merata ke semua negara akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, Menkeu berharap, kerangka kebijakan yang akan dibahas dalam forum G20 tidak hanya akan berpengaruh bagi negara anggota, melainkan juga negara lain. “Jadi ini akan diterjemahkan dalam agenda finance track G20. Kita juga akan memproyeksikan masalah atau lingkungan pada 2022 yang akan sangat menantang,” ungkap Menkeu, seperti dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Senin (29/11/2021).

Berkaitan dengan Presidensi G20, Indonesia telah ditetapkan memegang Presidensi G20 tahun 2022 selama satu tahun. Penetapan itu diputuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, pada 22 November 2020, dan serah terimanya baru dilakukan pada KTT G20 di Roma, Italia, dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Serah terima berlangsung di hari kedua Penyelenggaraan KTT G20 di Roma, Minggu (31/10/2021).

Model keketuaan G20 merupakan model kepemimpinan yang bergilir di antara negara-negara maju dan berkembang yang tergabung ke dalam G20. Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022 selama satu tahun sekaligus sebagai tuan rumah KTT G20, yang rencananya diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, tahun depan.

Dua Jalur Pembahasan

Dari kegiatan sebelum puncak KTT G20, biasanya ada dua agenda utama yang dibahas di forum G20, yakni agenda finance track (jalur keuangan) dan sherpa track (jalur sherpa). Dua jalur itu—finance track dan sherpa track—merupakan dua pembahasan yang berbeda.

Untuk finance track, lebih fokus membahas mengenai ekonomi hingga keuangan. Di jalur keuangan itu, Menteri Keuangan hingga Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara anggota G20 akan terlibat membahas isu itu.

Sementara untuk sherpa track, isu yang dibahas lebih luas. Isu di jalur itu seperti isu terkait pertanian, antikorupsi, kesehatan, pendidikan, digital ekonomi, perdagangan, investasi, lingkungan, keberlanjutan energi, perubahan iklim, masalah penyediaan lapangan pekerjaan, pariwisata, dan budaya.

Baik di finance track maupun sherpa track, isu-isu dari kedua jalur itu akan dibahas dalam wadah bernama working group, kemudian ditindaklanjuti di pertemuan para menteri. Istilah sherpa sendiri diambil dari sebutan bagi pemandu di masyarakat Nepal. Hasil sherpa inilah yang membuka jalan menuju puncaknya, di KTT G20.

Dalam rangka mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) nomor 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, pada 27 Mei lalu.

Kembali kepada persoalan finance track, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, ada enam agenda prioritas yang diangkat dalam agenda finance track Presidensi G20 Indonesia.

Pertama, exit strategi untuk mendukung pemulihan. Menkeu menyadari, semua negara tanpa terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian, masyarakat dari pandemi, dan melakukan countercyclical baik pada fiskal, moneter, dan regulasi keuangan.

“Pertanyaannya, berapa lama kebijakan countercyclical ini harus dipertahankan, bagaimana kita akan keluar, dan bagaimana kita akan merancang exit policy yang aman, lancar, dan adil untuk pemulihan ekonomi global,” ungkap Menkeu.

Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Dalam area ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak Covid-19 yang mempengaruhi sektor rill, termasuk tenaga kerja dan juga sisi keuangan untuk pulih bersama dan menjadi kuat.

Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia.

Keempat, keuangan berkelanjutan di mana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara.

Kelima, inklusi keuangan. Menkeu mengungkapkan, agenda ini akan mengeluarkan inklusi keuangan, terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam hal pembiayaan dan pemasaran.

Keenam, masalah perpajakan internasional. “Dalam konteks itu, bagaimana kita akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan,” ujar Menkeu.

Pentingnya Presidensi G20 juga mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo, dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), buku daftar alokasi tranfer ke daerah, dan dana desa tahun 2022 di Istana Negara, Senin (29/11/2021). Kepala Negara mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 memiliki peran sentral dalam Presidensi G20 Indonesia.

Melalui anggaran yang disepakati itu, ujar Presiden Jokowi, terdapat banyak program yang bisa diterapkan menghadapi perubahan iklim. Indonesia dapat unjuk gigi terhadap negara-negara lain anggota G20 terkait upaya dalam menghadapi perubahan iklim. Terutama, dalam hal pengurangan emisi dan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. 

Dua hal ini, harus dapat ditunjukkan Indonesia kala gelaran rangkaian acara G20 yang diselenggarakan selama satu tahun ke depan. Sehingga, masyarakat anggota G20 dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi hal di atas secara komprehensif. 

"Tunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan," tuturnya. 

Dalam satu kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga menilai, Presidensi G20 yang tengah diemban oleh Indonesia saat ini Indonesia memiliki tujuan besar. Yakni, mengambil kepemimpinan dalam upaya penanganan ketimpangan pemulihan antara negara-negara di dunia dari pandemi Covid-19.

"Presidensi G20, merupakan jalan Indonesia menangani ketimpangan pemulihan Covid-19," ujar Menkominfo Johnny.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari