Isu pangan hingga kini masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan di semua forum dunia belakangan ini, termasuk di KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yang akan berlangsung beberapa hari mendatang.

Indonesia yang kini menjabat Keketuaan ASEAN 2023 juga telah mengambil inisiatif agar masalah ketahanan pangan di kawasan juga dibahas.

Negara-negara di kawasan itu didorong untuk melakukan kolaborasi dengan memanfaatkan kerja sama lintas sektoral, baik keuangan dan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di kawasan.

Tak dipungkiri, masalah ketahanan pangan kini telah menjadi masalah global yang krusial. Penyebabnya, jumlah penduduk dunia terus bertambah, sementara planet bumi ukurannya tak berubah.

Kebutuhan akan jumlah dan kualitas pangan terus berkembang, sementara areal pertanian menciut. Jangan heran bila para ahli pertanian dunia pun pusing untuk memprediksi sistem pangan global, yang ke depan makin kompleks dan tidak pasti.

Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) sudah cukup lama menyoroti masalah ketahanan pangan, terutama ketersediaan lahan bagi penyediaan tanaman pangan. Di tingkat global, FAO memproyeksikan kebutuhan lahan pertanian bisa mencapai 5,4 miliar hektare pada 2030 dari kondisi saat ini 5,1 hektare.

Pelbagai skenario pun ditawarkan agar penggunaan lahan menjadi lebih optimal. Pasalnya, pembukaan dan perluasan lahan pertanian tentu harus memperhatikan banyak aspek, seperti masalah lingkungan, terganggunya ekosistem.

Dalam konteks Indonesia mengacu kepada Global Food Security Index (GFSI) 2022, lembaga itu melaporkan ketahanan pangan Indonesia berada di posisi 63 dari 113 negara. Posisi tersebut melampaui Thailand dan Filipina yang masing-masing berada di peringkat 64 dan 67, tapi tidak sebaik Vietnam dan Malaysia yang berada di peringkat 46 dan 41.  

GFSI yang dikembangkan oleh Economist Impact mempertimbangkan empat faktor berikut yakni keterjangkauan pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), serta keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation).

Laporan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Economist Impact antara April dan Juli 2022. Dalam laporannya, Indonesia menempati urutan 63 dengan skor rata-rata 60,2.

Namun jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia berada di urutan 10 dari 23 negara. Dari gambaran di atas, masalah ketahanan pangan Indonesia tidaklah terlalu buruk.

Oleh karena itu, dalam satu kesempatan ketika membahas nota keuangan di rapat paripurna DPR belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim.

“Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejolak harga pangan, peningkatan produktivitas dan kedaulatan pangan serta stabilitas harga menjadi sangat penting,” ujar Sri Mulyani.

Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menjelaskan, pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah aspek, yakni peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan selain penguatan cadangan pangan nasional.

Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan ke depan. Komitmen tersebut diwujudkan pada anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2024 yang dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun.

Berkaitan dengan Keketuaan ASEAN, Indonesia berkomitmen dan mendorong agar antarnegara ASEAN memperkuat kolaborasi sektor keuangan untuk mendongkrak ketahanan pangan di kawasan, baik pada level regional maupun global.

Melalui Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menginisiasi kerja sama antara sektor keuangan dan sektor pertanian sebagai bagian dari solusi dan upaya realisasi komitmen dunia untuk mewujudkan dunia yang bebas dari kelaparan pada 2030 (sustainable development goals 2).

“Penguatan kolaborasi diwujudkan melalui proses keuangan ASEAN serta badan-badan sektoral ASEAN lainnya,” tulis hasil Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Dengan melibatkan kolaborasi lintas sektoral, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menargetkan perbaikan kebijakan yang dapat mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat yang lebih merata.

Selain itu, meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta petani kecil, serta meningkatkan fasilitas perdagangan untuk mendorong ketahanan pangan di ASEAN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Yogi Rahmayanti menilai,

sektor keuangan menjadi unsur penting untuk menyediakan sumber daya, investasi, dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung pembangunan pertanian. Sementara itu, sektor pertanian memastikan produksi, distribusi, dan keterjangkauan makanan bergizi untuk semua.

Dia menambahkan, pemerintah intra-ASEAN dapat bersama-sama mendukung agenda peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk memitigasi krisis dalam jangka pendek, serta menciptakan keberlanjutan dan produktivitas sistem pangan dalam jangka menengah-panjang.

“Dengan memanfaatkan kekuatan kerja sama lintas sektoral keuangan dan pertanian, kami optimis dapat membuat kemajuan dalam menciptakan dunia di mana ketahanan pangan bukan hanya tujuan tetapi kenyataan," ujarnya.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari