Mahkamah Agung (MA) telah tuntas mengambil sumpah ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027, yang dipimpin Mahendra Siregar--menggantikan pengurus OJK sebelumnya di bawah pimpinan Wimboh Santoso, Rabu (20/7/2022).

Pelantikan dan pengambilan sumpah DK OJK periode 2022-2027 terlihat sangat penting bagi perjalanan perekonomian Indonesia hingga lima tahun mendatang. Wajar saja sejumlah menteri dan pemuka ekonomi bangsa ini turut menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah DK OJK tersebut. Di antaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu, hadir pula Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua DK OJK periode 2017-2022 Wimboh Santoso.

Mahkamah Agung menetapkan kesembilan anggota dewan komisioner melalui Keputusan Presiden nomor 51/P tahun 2022, tertanggal 9 Mei 2022. Sebelum diputuskan secara tetap, mereka telah melampaui proses yang cukup panjang. Proses fit and proper test di DPR hingga akhirnya mendapatkan persetujuan Komisi XI DPR.

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan di Gedung MA, mereka segera memulai masa baktinya untuk periode 2022-2027. Banyak tantangan ke depan yang akan dihadapi pengurus DK OJK tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memberikan pesan kepada para pejabat OJK itu, untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global yang menantang dan memperkuat stabilitas sektor keuangan dalam negeri.

Terkait kondisi global, Menteri Sri Mulyani meminta agar OJK mencermati volatilitas pasar keuangan akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, disrupsi rantai pasok, serta kenaikan harga komoditas energi dan pangan. “Kondisi itu mendorong inflasi global dan perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju.”

Dia berharap, para anggota Dewan Komisioner OJK dapat lebih adaptif, terutama dalam mengantisipasi kondisi masa depan sembari memuji dan optimistis dengan kombinasi wajah-wajah baru dan juga Suahasil dari Kemenkeu. Diharapkan, mereka dapat mendorong transformasi antara keberlanjutan atas capaian yang baik dan perubahan ke depan.

"Dalam konteks ini, OJK bersama lembaga-lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK], [yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan OJK] harus terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Sri Mulyani pada Rabu (20/7/2022).

Menurut Menteri Sri, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta dukungan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang efektif akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dinamika global.  Menteri Sri juga berharap, OJK dapat terus memperkuat pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi.

"Sektor keuangan yang efisien dan sehat akan mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menteri Keuangan itu juga berharap OJK dapat meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen, meningkatkan peran bank dalam mengembangkan UMKM, mengupayakan pengembangan digital finance dengan mitigasi risiko yang tepat, hingga meningkatkan peran pasar modal dalam mendukung pembiayaan untuk membangun perekonomian nasional.

Menteri Sri pun meminta OJK membangun industri asuransi yang mampu menyeimbangkan, antara pengembangan industri dengan perlindungan konsumen, serta bersinergi mewujudkan pasar keuangan yang dalam, efisien, aktif, dan likuid melalui kebijakan dan sinergi dengan seluruh stakeholder.

Lalu, bagaimana pandangan Mahendra Siregar sebagai nakhoda baru DK OJK periode 2022-2027? Mau dibawa ke mana kapal besar bernama OJK---yang membawahi dan mengawasi mulai dari sektor perbankan, industri keuangan nonbank, dan industri pasar modal—dalam lima tahun ke depan?

Pada kesempatan seusai pelantikan dan pengambilan sumpah, Mahendra Siregar pun melontarkan sejumlah komitmen yang akan diusung kabinetnya. DK OJK, jelasnya, akan lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan, dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Dia berjanji, pihaknya akan komit dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. “Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak, dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat,” ujar Mahendra.

Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank (IKNB) serta kepatuhannya (compliance).

Sebagai langkah awal, OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian (prudential). OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital, dan keuangan berkelanjutan.

Mahendra menambahkan, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat,” imbuh Mahendra Siregar

Publik tentu banyak berharap OJK wajah baru tersebut selain tentunya menanti langkah terobosannya. Yang jelas, mereka harus piawai menentukan skala prioritas kebijakan dan langkah strategis yang akan dikebut.

Penetapan skala prioritas kerja DK-OJK menjadi sangat penting untuk pemetaan dan penyelesaian masalah secara terukur dan sistemis. Dengan demikian, pengawasan, kebijakan, ataupun rule of the game menjadi lebih jelas dan tepat

Seusai dilantik, program-program prioritas yang diusung sang ketua langsung diuji. Namun, sisi positifnya, Mahendra disokong oleh enam komisioner lain yang secara keilmuan dan pengalaman tergolong mumpuni sehingga industri keuangan negeri ini menjadi lebih baik lagi.

Susunan anggota Dewan Komisioner OJK 2022—2027

• Ketua Dewan Komisioner: Mahendra Siregar
• Wakil Ketua Dewan Komisioner: Mirza Adityaswara
• Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae
• Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal: Inarno Djajadi
• Kepala Eksekutif Pengawas IKNB: Ogi Prastomiyono
• Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Watimena
• Ketua Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi Anggota Dewan Komisioner ex officio Bank Indonesia: Doni Primanto Joewono
• Anggota Dewan Komisioner ex officio Kementerian Keuangan: Suahasil Nazara

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Elvira Inda Sari