Kota berpenduduk terbesar kedua di Indonesia adalah Bekasi. Dengan penduduk 3,1 juta jiwa saat ini, yang bermukim di area seluas 210 km2, Kota  Bekasi tak kalah padatnya dari Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar. Sebagai mana laiknya kota besar di Indonesia, Kota Bekasi juga menghadapi masalah laten banjir.

Kisah-kisah genangan banjir yang yang terjadi di sebagian kawasan di Kecamatan Jati Asih, Mustika Jaya, Bantar Gebang, atau Pondok Melati, berulang setiap tahun, utamanya di puncak musim hujan. Biang keladinya masih itu-itu saja, limpasan air Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi yang keduanya bertemu dan melahirkan Kali Bekasi. Titik temu keduanya persis di pinggiran Kota Bekasi di bagian selatan. Kali Bekasi mengalir membelah kota dan bermuara di sisi timur Teluk Jakarta.

Dari waktu ke waktu, pengendalian banjir Kali Bekasi telah dilakukan dengan mengeruk sungai dan membangun tanggul. Ada pula bendungan di tengah Kota Bekasi, yang mengalirkan sebagian debit air sungai ke arah barat ke Kali Malang menuju Jakarta dan sebagian lagi ke saluran irigasi ke arah barat laut membelah Kota Bekasi. Segmen sungai di bagian hilir dari badan bendungan, air sungai relatif lebih terkendali.

Limpasan banjir di hilir bendungan masih kerap terjadi, tapi tidak sesering dan seluas dampaknya dibanding di bagian hulu. Maka, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun terus melakukan pekerjaan penanganan banjir Kali Bekasi. Pada 2022, PUPR melanjutkan tujuh paket pekerjaan pengendalian banjir (multiyears) yang akan berakhir di 2023.

Peket 1 dari pekerjaan ini adalah menormalisasi badan sungai mulai dari Bendungan Kali Bekasi di pusat kota hingga ke hulu tempat pertemuan Kali Cikeas dan Cileungsi. Kedua titik itu berjarak  10 km bila ditarik garis lurus. Namun karena berkelak-kelok, panjang ruasnya menjadi sekitar 15 km, melewati salah satu tempat permukiman prestisius di Bekasi, yakni Kemang Pratama.

Ada pula paket normalisasi Kali Cileungsi yang sering menimbulkan genangan pada area bantaran sungai di Bantar Gebang. Pekerjaan normalisasi juga dilakukan di segmen Kali Cikeas yang acap kali melimpas dan menimbulkan genangan di sebagian kawasan permukiman di Pondok Gede, Jati Asih, dan sekitar. Di bagian hilir juga ada pekerjaan (paket 6 dan paket 7) untuk menormaliasi kanal CBL (Cikarang Bekasi Laut), yakni kanal drainse yang memanjang dari Cikarang ke Sungai Bekasi hilir.

Pelaksanaan program paket 1, normalisasi badan sungai antara bendung Kali Bekasi hingga ke titik pertemuan Sungai Cikeas dan Cileungsi, ditinjau oleh rombongan Komisi 5 DPR RI, Jumat (26/8/2022) siang. Rombongan anggota DPR yang dipimpin Andi Iwan Darmawan Aras itu menyaksikan pengerukan lumpur serta rehabilitasi tanggul ruas sungai di Pekayon, Bekasi Selatan. Biaya program paket 1 itu mencapai Rp591 miliar (multiyears).

Rombongan agak terkejut menyaksikan banyaknya  sampah plastik dan limbah rumah tangga lainnya yang bercampur lumpur sungai. ‘’Kita harapkan penanganan banjir di Bekasi ini bisa dilaksanakan secara optimal oleh Kementerian PUPR, dan yang penting ke depannya masyarakat tidak lagi membuang sampah ke badan sungai,’’ ujar Andi Iwan.

Tak Gusur Sarana Publik

Direktur Bina Teknik Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Muhammad Rizal, yang terjun mendampingi kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI, meminta dukungan semua pihak, termasuk DPR RI dan pemerintah daerah, terkait pembebasan lahannya. ‘’Kendala terbesarnya ialah pembebasan lahan yang dilakukan oleh dari Pemkab dan Pemkot Bekasi. Semoga bisa dijembatani oleh Komisi V sehingga penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat,” ujarnya.

Pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi itu dilakukan tanpa menggusur keberadaan sarana publik yang telanjur hadir di tepian sungai. Secara terpisah, saat meninjau pengerjaan pengendalian banjir Kali Bekasi paket I, Maret 2022, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginstruksikan agar semua kegiatan pengerukan dan pembangunan turap atau tanggul dilakukan dengan tetap memperhatikan  struktur pada area-area yang dilewati utilitas air bersih.

“Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kebuntuan relokasi utilitas, karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan desain lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung desain alternatif  hingga tidak perlu merelokasi utilitas,” kata Menteri Basuki, ketika itu. Di sejumlah ruas, ia juga meminta agar tidak membangun tanggul baru, melainkan memperkuat tanggul yang ada.

Menteri Basuki juga menyatakan, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan Pemda Jawa Barat serta Pemkot dan Pemkab Bekasi, terkait soal percepatan pembebasan lahan. Kepada jajarannya, Basuki juga mendorong agar melakukan pendekatan khusus pada para pengembang  properti di sekitar aliran sungai, supaya mereka mengizinkan sebagian kecil lahan miliknya dapat dipakai untuk pembangunan tanggul/parapet tanpa harus melalui proses pembebasan serta ganti rugi lahan. Toh, pengerukan sungai dan pembangunan tanggul itu juga bisa memberi nilai tambah bagi properti di sekitarnya.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari