Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus merencanakan pembangunan dan pembinaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bagian dari transformasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Salah satu program kerja Kemnaker adalah membangun BLK di setiap provinsi. Targetnya, pada setiap provinsi tersebut memiliki Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), yang bertujuan untuk memastikan akses pelatihan vokasi yang lebih merata dan berkualitas.

Program itu merupakan bagian dari kebijakan “transformasi 4R”, yakni reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesign substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana). Program ini mencakup penguatan kelembagaan, sarana, serta peningkatan kurikulum dan teknologi pelatihan di berbagai BLK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyoroti pentingnya mempercepat pembangunan SDM dan merombak sistem pelatihan vokasi agar lebih sesuai dengan tuntutan industri. “Kita apresiasi pemerintah sudah bangun BLK banyak wilayah di Indonesia. Cuma kurangnya pascapelatihan untuk mendapatkan pekerjaan,” katanya, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Sebelumnya, saat memperingati hari buruh Internasional Menteri Ida menyatakan, masa depan bangsa sangat ditentukan seberapa kompeten dan seberapa kompetitif pekerja/buruh. “Oleh karenanya, secara khusus, saya mengajak teman-teman pekerja/buruh untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing,” katanya kepada pers di Jakarta, Rabu (1/5/2024).

Peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja/buruh, lanjut Ida, memiliki dua tujuan utama bagi pekerja/buruh yaitu meningkatkan keterampilan, keahlian, kemampuan, dan kapasitasnya. Maka pekerja tersebut mampu meningkatkan kariernya dan peningkatan kompetensi serta daya saing. Peningkatan kemampuan ini juga dapat digunakan untuk alih profesi.

Lebih lanjut, Menteri Ida menerangkan, Kemnaker juga berencana memperluas akses pelatihan dengan mendirikan BLK di setiap provinsi, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menjangkau semua daerah dan memastikan bahwa pelatihan kerja tersedia merata, sehingga tenaga kerja di daerah-daerah tersebut juga bisa memperoleh kesempatan yang setara dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja.

Menurut data Kemnaker, hingga saat ini, pemerintah telah membangun 4.282 BLK Komunitas yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Untuk pendirian BLK di Papua tersebut, dilaksanakan atas arahan Wakil Presiden RI. Pembangunan BLK terus bertambah setiap tahun yang berada di berbagai daerah.

Di samping itu, pemerintah juga telah menyusun 110 kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), yang berfungsi sebagai standar pengakuan dan pengembangan keterampilan di berbagai tingkatan, guna mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai instrumen peningkatan keterampilan yang disediakan pemerintah tidak hanya untuk membekali keterampilan (skilling) bagi angkatan kerja baru, melainkan untuk meningkatkan keterampilan (up skilling) dan alih keterampilan (re-skilling) bagi angkatan kerja lama atau pekerja/buruh.

1. Peran-Fungsi BLK

BLK berperan penting dalam meningkatkan keterampilan masyarakat untuk siap memasuki dunia kerja. BLK menyediakan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, seperti dalam bidang teknologi, manufaktur, dan jasa.  BLK juga bekerja sama dengan industri untuk memastikan pelatihan relevan dengan peluang kerja yang ada.

Dengan keberadaan BLK di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelatihan yang berkualitas. Melalui transformasi dan peningkatan fasilitas, BLK diharapkan membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang layak.

Pelatihan yang disediakan oleh BLK memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan keterampilan yang terstruktur untuk memudahkan dalam mencari pekerjaan.

Namun, masih ada dua tantangan yang perlu diatasi, yaitu akses cepat untuk mendapatkan pekerjaan setelah pelatihan belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, mengenai penyaluran tenaga kerja setelah pelatihan belum jelas dan terstruktur.

Meskipun peserta pelatihan mendapatkan keterampilan selama sekitar enam bulan, mereka masih harus mencari pekerjaan secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan tersebut. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.

2. Memperkuat BLK

Selama lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat dan memperluas pembangunan BLK sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dalam menghadapi perubahan global dan perkembangan industri 4.0.

Berikut beberapa langkah utama yang diambil pemerintah:

1. Revitalisasi dan Pengembangan Infrastruktur BLK

Pemerintah, terutama melalui Kemnaker, terus merevitalisasi BLK yang sudah ada dan membangun BLK baru. Fokusnya adalah memperbarui infrastruktur, alat-alat latihan, serta sarana pendukung lainnya agar relevan dengan perkembangan teknologi modern.

2. Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

BLK semakin diarahkan untuk memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan ini meliputi berbagai bidang, seperti manufaktur, teknologi informasi, pariwisata, pertanian, dan lainnya. Pelatihan di BLK juga disesuaikan dengan standar kompetensi industri yang diakui nasional maupun internasional.

3. Pembangunan BLK Komunitas

Salah satu inovasi penting adalah pendirian BLK Komunitas, yaitu unit pelatihan yang dibangun di lingkungan pondok pesantren, yayasan, atau komunitas-komunitas lainnya. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pelatihan keterampilan ke berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil. Sejak 2019, pemerintah telah membangun ribuan BLK Komunitas.

4. Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Industri

Untuk menjembatani kesenjangan antara pelatihan dan kebutuhan dunia kerja, pemerintah semakin intens bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan industri. Mereka turut berperan dalam menyusun kurikulum, menyediakan instruktur ahli, serta memberikan peluang magang dan rekrutmen bagi lulusan BLK.

5. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Instruktur

Selain fasilitas, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas instruktur BLK. Pelatihan dan sertifikasi bagi instruktur dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi terkini sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi.

6. Digitalisasi Program BLK 

Menanggapi perkembangan digitalisasi, pemerintah juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam pelatihan di BLK, termasuk pelatihan berbasis e-learning. Langkah ini penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi digital dan siap menghadapi transformasi industri.

Memperhatikan berbagai perkembangan, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membangun BLK di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dinilai sebagai langkah positif untuk mendukung pelatihan keterampilan vokasi bagi masyarakat.

“Memang kita akui pemerintah bangun BLK yang sudah tersebar banyak di berbagai daerah, ini kita apresiasi pemerintah dengan berbagai upaya itu,” katanya seperti dikutip dari antaranews.com, Jumat (6/9/2024).

Redaktur : Ratna Nuraini
Penulis : Dwitri Waluyo