Tidak lebih dari dua pekan sejak dilantik sebagai anggota Kabinet Merah Putih, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung bergerak  cepat. Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan Kementerian PKP untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Target yang amat menantang di tengah situasi back log (kurangnya pasokan rumah) perumahan yang mencapai 12,7 juta unit sesuai Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2023. Program 3 Juta Rumah per tahun terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. 

Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Adapun, pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Seturut demikian, agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi. Yakni, keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Pola yang dicanangkan Menteri Maruarar atau akrab disapa Ara itu adalah bergotong royong menggandeng semua pihak termasuk pihak swasta dan aparat penegak hukum. Misalnya, ia mengusulkan kepada Kejaksaan Agung agar lahan 1.000 hektare lahan sitaan dari koruptor di Banten untuk membangun perumahan rakyat. 

Setelah aset sitaan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, pihak Kementerian PKP berharap urusan birokrasi bisa dipermudah. Dengan begitu, lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan untuk perumahan rakyat

Untuk itu, Menteri Maruarar Sirait menyumbangkan lahan 2,5 hektare melalui perusahannya, PT Bumi Samboro Sukses, untuk proyek di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut rencana di kawasan itu akan dibangun 250 unit rumah tipe 36 oleh perusahaan PT Agung Sedayu Group.  

“Kami bangun dulu, di tengah jalan kami siapkan dengan baik (mekanismenya),” kata Menteri PKP saat groundbreaking perumahan gratis di Pakuhaji, Tangerang, Jumat (1/11/2024). Sejumlah perusahaan nasional juga diajak Menteri PKP untuk terlibat dalam penyediaan rumah gratis untuk rakyat ini. 

Menteri Maruarar menyatakan siap menerima masukan agar penyaluran rumah gratis untuk rakyat ini bisa adil. Sementara ini, ia menargetkan agar rumah gratis yang masuk dalam program 3 Juta Rumah  ini, bisa menyasar berbagai kalangan. Mulai dari anggota TNI yang belum punya rumah, polisi pangkat rendah, ASN golongan bawah, guru, serta berbagai komponen masyarakat yang heterogen.

Komitmen kementerian baru ini dalam percepatan program 3 Juta Rumah adalah pelibatan publik dan pengawasan ketat aparat penegak hukum. Hal tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat Program 3 Juta Rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan Kementerian PKP untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan Kementerian PKP berikutnya adalah dengan melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan, yang telah terbangun sejak 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Aset seperti ini tidak hanya ada di Jabodetabek tapi juga ada di kota-kota lainnya. Pemerintah akan mengoptimalkan aset properti ini untuk kelompok MBR, prajurit TNI, anggota Polri, PNS, guru, dan UMKM yang belum memiliki hunian. 

Sejauh ini, alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2025 sebesar Rp5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp5,078 triliun ini, rinciannya terdiri dari sebagai berikut.

Rumah susun sebanyak Rp3,5 triliun antara lain untuk Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personel TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit, penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit, pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit, dan pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit. 

Rumah swadaya Rp700 miliar untuk pembangun rumah swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit. Rumah khusus sebesar Rp105 miliar antara lain untuk pembangunan rumah khusus untuk mendukung daerah otonom baru (DOB) sebanyak 50 unit dan pembangunan rusus suku Moi sebanyak 72 unit. 

Rumah umum dan komersial Rp121 miliar untuk pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi. Terakhir adalah dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp575 miliar untuk kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan.  Termasuk juga untuk gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf