Kendati jumlah sekolah di Indonesia terus bertambah. Masalah serius yang perlu menjadi perhatian bersama adalah masih cukup tinggi angka putus sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat ada 1.267.630 yang lulus dari salah satu jenjang sekolah, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, juga ada 1.153.668 anak yang lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi namun berhenti di tengah jalan alias dropout.

Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa angka putus sekolah di Indonesia dapat meningkat setiap tahunnya. Jika melihat dari jumlah sekolah yang tersebar di Indonesia, tentunya untuk jumlah sekolah yang dapat menampung anak dalam melanjutkan pendidikan bukan lagi menjadi masalah utama.

Salah satu alasan yang menjadi meningkatnya angka putus sekolah adalah masalah ekonomi. Tidak semua anak berasal dari keluarga yang secara ekonomi, mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang tinggi.

Mengacu hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2021, tercatat 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar (67,0 persen) diantaranya karena tidak mampu untuk membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7 persen) karena harus mencari nafkah.

Padahal sesuai Konstitusi, pendidikan memiliki peran utama dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Setiap anak, termasuk yang berasal dari keluarga tidak mampu, harus mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat berkembang dan berkontribusi bagi negara.

Untuk itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggagas pendirian Sekolah Rakyat (SR). Pada tahun ajaran 2025/2026 Juli mendatang diharapkan sudah bisa diresmikan 40 Sekolah Rakyat dan 160 Sekolah Rakyat di Desember 2025. Nama Sekolah Rakyat ini identik dengan sekolah dasar untuk kaum pribumi pada masa penjajahan Belanda yang pertama kali dibuka pada tahun 1892 di Bandung, Jawa Barat. Sekolah ini dikenal dengan nama Volkschool (Sekolah Rakyat). Sampai akhirnya Sekolah Rakyat diubah menjadi Sekolah Dasar (SD) pada 13 Maret 1946.

Pembangunan SR sebagai sebuah komitmen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Sekolah Rakyat, sebuah sistem pendidikan asrama (boarding school) gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak jalanan, serta mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan layak.

Sekolah ini dirancang untuk memberikan lingkungan belajar yang aman, berkualitas, serta membekali siswa dengan keterampilan akademik dan vokasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan.

Diakui di berbagai kota besar dan daerah tertinggal masih banyak anak yang terpaksa hidup di jalanan. Mereka terpaksa menjadi pemulung, pengamen, atau, bahkan menjadi korban eksploitasi akibat tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Tanpa intervensi yang nyata dari negara, mereka akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi nyata untuk memberikan mereka kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, keterampilan, dan masa depan yang lebih baik.

Menariknya Sekolah Rakyat ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertekad akan memberikan layanan pendidikan gratis berkonsep asrama dengan lingkungan berkualitas.

“Presiden ingin memuliakan keluarga miskin, sekaligus mendorong agar wong cilik bisa bangkit dan berperan signifikan dalam Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Maka itulah dikatakan ini sebagai upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf  yang akrab disapa Gus Ipul di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan, untuk perkembangan Sekolah Rakyat saat ini sudah ada 53 bangunan milik Kemensos yang siap untuk dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. "Hampir di seluruh provinsi ada, dari Aceh sampai Papua ada," katanya.

Mensos juga menjelaskan bangunan yang siap tersebut diawali dengan menggunakan aset milik Kementerian Sosial seperti Sentra/Sentra Terpadu, Balai diklat, atau gedung-gedung yang secara fisik memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Selain menggunakan aset milik Kemensos, pemerintah daerah juga memberikan usulan-usulan pembangunan SR  baik berupa bangunan yang perlu direvitalisasi maupun dalam bentuk tanah dengan luas 5-10 hektare.

Kehadiran Sekolah Rakyat  bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi justru melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah. Pemetaan daerah dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa SR tidak mengambil jatah sekolah lain, melainkan hadir di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan.

Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,”jelas Prof. M. Nuh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.

Dengan pendekatan ini, mantan Mendikbud tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.

Ke depan, program ini tidak hanya mengangkat kehidupan individu, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi bangsa secara keseluruhan.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

Redaktur: Untung Sutomo