Di bawah panas matahari yang membakar, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur, tak gentar menembus gang-gang kecil. Medan berat seperti jalan tanah berbatu saat hujan sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Kini, perjuangan itu memasuki babak baru: mendata ribuan warga penerima manfaat melalui teknologi digital.

Tugas pendamping PKH kini bertambah berat. Mereka juga ditunjuk sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dalam sebulan, mereka harus mendata sekitar 3.000 penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), lalu mengunggah data itu ke Portal Perlinsos platform digital baru yang sedang diuji coba.

Di balik tantangan itu, ada kemudahan yang membuat Maria Ulfa, pendamping PKH Kecamatan Cluring, merasa optimistis. "Kalau yang ini cuma perlu NIK, verifikasi wajah, sama nomor rekening buku tabungan. Tapi lebih mudah ini ya, Mas," ujarnya saat ditemui di Balai Desa Lateng, Jumat (19/9/2025).

Prosesnya sederhana, cepat, dan bisa diakses melalui gawai. Maria hanya membutuhkan satu menit untuk menyelesaikan satu data. Bahkan, ia mampu memverifikasi 60 warga dalam satu jam. "Di desa pun, Portal Perlinsos tetap bisa diakses dengan cepat. Ini sangat membantu kami," lanjutnya.

Maria menambahkan bahwa warga sangat kooperatif. Mereka menerima kehadiran para agen Perlinsos dengan baik dan bersedia didata. "Masyarakat percaya dengan mendata dirinya di Portal Perlinsos."

Setelah lebih dari satu dekade mengabdi sebagai pendamping PKH, Maria berharap Portal Perlinsos bisa segera disinergikan dengan platform Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Ia ingin pendataan menjadi lebih akurat dan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

Namun, jaringan internet menjadi tantangan tersendiri. "Kalau jaringannya lancar, enggak ada masalah. Tapi kalau lambat, ya agak tersendat," katanya.

Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyuwangi, Mansur Mustofa, mengakui bahwa kehadiran Perlinsos sangat membantu menghindari manipulasi data. "Dulu, kami sering dibohongi. Ada yang bilang enggak punya apa-apa, tapi ternyata punya sawah atau mobil. Sekarang, sistem yang menilai," ujarnya.

Menurut Mansur, verifikasi sistem dilakukan berdasarkan data dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Samsat dan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini membuat proses pendataan lebih objektif dan tidak lagi bergantung pada asumsi di lapangan.

Pendaftaran pun dapat dilakukan dengan dua cara secara mandiri oleh warga melalui HP pribadi, atau dibantu oleh pendamping. "Kalau warga yang sudah punya HP dan IKD, kita pandu. Tapi memang lebih cepat kalau didaftarkan langsung oleh agen," jelasnya.

Mansur menyebut uji coba ini sebagai momen penting yang harus dimaksimalkan. "Jangan sampai ada warga yang layak tapi tidak terdata. Semua harus terjangkau."

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut berperan dalam membangun infrastruktur digital program ini. Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi, Yessi Arnaz Ferari, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) yang memastikan pertukaran data antar-aplikasi berjalan mulus dan aman.

"Fungsi SPLP adalah mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan data dari berbagai instansi. Di balik Portal Perlinsos, ada banyak sistem dan data yang saling terhubung secara real-time," jelas Yessi.

Komdigi juga memastikan keamanan data melalui perlindungan berlapis, mulai dari proses pengambilan data (data at rest), transmisi (in transit), hingga penggunaan oleh aplikasi akhir (in use). Standarisasi aplikasi juga menjadi syarat agar sistem bisa "berkomunikasi" satu sama lain.

Yessi menyebut teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) juga mulai dilibatkan dalam program ini. Salah satunya melalui fitur verifikasi wajah, yang membantu memastikan bahwa warga yang mendaftar adalah penerima manfaat yang sah.

"AI digunakan untuk mempercepat proses, memprediksi kelayakan, dan mengolah data dalam jumlah besar. Tapi yang utama tetap algoritma dan skenario pengguna yang dirancang dengan matang. Setelah itu, AI baru bisa diimplementasikan secara efektif," ujarnya.

Digitalisasi bansos ini bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang keadilan sosial. Teknologi hadir untuk memastikan bahwa tidak ada warga berhak yang terlewat.

Penulis: Triantoro
Redaktur: Untung S

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/938707/perjalanan-agen-perlinsos-di-banyuwangi-menjaga-data-menyalurkan-harapan