Pengendalian Inflasi dengan Teknologi Digital

Administrator
Jumat, 26 Juli 2019 | 07:18 WIB

EKONOMI

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Beberapa daerah di Indonesia telah menggunakan teknologi sebagai salah satu cara untuk mengendalikan inflasi. Penggunakan teknologi dilakukan baik dari sisi produksi, distribusi, dan juga pemasaran. Berbagai proses yang meliputi mata rantai pengadaan barang tersebut dapat mengendalikan inflasi dari hulu hingga hilir.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, setidaknya ada tiga poin yang akan menjadi prioritas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi. Tiga hal itu adalah sinergi, adaptasi dalam inovasi dan membuka kerja sama perdagangan antardaerah.

Sinergitas sudah dilakukan oleh TPID dan TPIP selama lima tahun terakhir yang menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Dampaknya, inflasi mampu dikendalikan dalam tingkat rendah, yakni sekitar tiga hingga 3,5 persen.

Demikian dikatakan Perry dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang ke-10 pada 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Sinergitas ditunjukkan melalui program 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pekerjaan rumah besar tim pengendali adalah menyelesaikan persoalan sinergi dalam memperkuat infrastruktur, yang berkaitan dengan kelancaran distribusi pangan di luar Pulau Jawa.

Sedangkan dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah, sudah terjad beberapa inovasi dalam penggunaan teknologi digital. Baik itu terkait produksi, distribusi maupun juga dalam pemasaran. Inovasi penggunaan informasi dan teknologi (IT) di berbagai daerah diharapkan dapat dilakukan tidak hanya oleh satu daerah. Tapi provinsi maupun kabupaten dan kota lain dapat mereplikasi, sehingga inovasi menjadi berskala nasional.

Dengan inovasi di IT, mata rantai yang terlalu panjang dari petani hingga konsumen dapat dibuat lebih pendek. Dengan begitu, manfaat nilai tambah akan lebih banyak dirasakan ke petani, tidak hanya pedagang ataupun masyarakat sebagai end user.

Poin ketiga, terbukanya ruang untuk inovasi dalam model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah. Saat ini, pedagang antardaerah sudah semakin tumbuh dan berpotensi untuk diperluas ke daerah lain. Caranya dengan mengoptimalkan lembaga ekonomi di pedesaan maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Jika tiga hal itu dijalankan dengan benar, TPIP dan TPID akan semakin kokoh dalam menjaga kestabilan tingkat inflasi di kisaran 3,5 persen pada tahun ini dan tahun depan. Dan ujungnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Di tempat yang sama, di hadapan Wapres JK, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral Indonesia sudah melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan. Ini dilakukan selain menjaga pertumbuhan ekonomi dalam nergeri juga mengendalikan inflasi dan nilai tukar.

Menurutnya, BI sudah mulai menurunkan suku bunga bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kami melihat depan dengan rendahnya inflasi dan perlunya mendukung pertumbuhan ekonomi masih terbuka ruang untuk kebijakan moneter yang akomodatif. Bank Indonesia senantiasa akan mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Caranya, tidak hanya dengan menjaga pendalaman pasar keuangan dan melonggarkan kebijakan, namun seluruh aspek yang menyangkut dengan sektor keuangan.

Seluruh kebijakan kami (dukung melalalui) kebijakan moneter, makroprudensial, pendalaman pasar keuangan sistem pembayaran ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan semakin terjadinya inflasi dan nilai tukar.

Sementara itu di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan ada empat upaya pemerintah dalam menahan inflasi. Pasalnya, pada tahun 2018 masih ada lima provinsi dan delapan kabupaten/kota yang inflasinya masih di atas sasaran yakni 3-3,5%.

Menurut Darmin, untuk tingkat provinsi terdapat lima provinsi berada di atas sasaran. Sementara itu untuk tingkat kabupaten/kota terdapat delapan kabupaten/kota yang berada di atas sasaran.

Dalam menghadapi hal tersebut, Darmin menyebutkan 'jurus' pemerintah yaitu strategi 4K tadi. Langkah tersebut dianggapnya dapat mengendalikan inflasi secara optimal. Terbukti pada 2018 inflasinya masih terkendali yaitu pada angka 3,13% year on year (YoY).

Sehingga, strategi 4K ini akan terus dilanjutkan untuk menjaga inflasi tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Namun, pada tahun ini Darmin menyebutkan pemerintah akan fokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ke depan. Pasalnya, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur yang dapat mendukung implementasi dua fokus tersebut. Pemerintah daerah diharapkan semakin berperan aktif mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan, Indonesia masih membutuhkan inflasi. Pasalnya, menurut JK saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi pada hari ini, kalau tidak ada inflasi, tidak bagus karena tak ada semangat. Contohnya di Jepang, pengusaha di sana malah menjadi tidak bergairah dengan inflasi 0%. "Inflasi itu seperti tekanan darah, kalau tinggi kita bisa pingsan. Tapi perlu diingat jangan juga deflasi, misal tekanan darah sampai 70, ya pingsan juga," katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan negara menjaga inflasi merupakan salah satu indikator untuk mendorong kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan serta pembukaan lapangan kerja turut menjadi faktor. Inflasi akan menyebabkan daya beli naik atau turun. Kalau inflasi tinggi ya daya beli turun, kemiskinan dan pengangguran pasti naik.

JK juga memberikan penghargaan kepada beberapa kabupaten, kota, dan provinsi. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menjaga inflasi. Penghargaan ini diberikan kepada para kepala daerah guna memotivasi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

Berikut daftar kabupaten, kota dan provinsi terbaik dalam TPID Awards 2018 :

Kabupaten berprestasi